Dirikan Ratusan Sekolah, PTPN I Menjalankan Misi Agen Pembangunan

Ia mengakui, para karyawan perusahaan, terutama yang bekerja di level strategis, umumnya memiliki tingkat pendidikan yang baik.

Mereka dikirim ke kebun atau pabrik yang berada jauh di pedalaman dengan membawa keluarga. Sedangkan mereka sangat butuh sarana belajar formal yang berkualitas.

BACA JUGA:CEO Talk PTPN I, Siwi Peni Ungkap 'Trust' sebagai Modal Utama

BACA JUGA:Pelatihan Asisten PTPN I: “Imbangi Kerja Keras Lini Lapangan”

Tak pelak, perusahaan berupaya mendirikan sekolah, merekrut guru berkualitas, dan menjalankan pembelajaran yang kompetitif.

"Memang kami juga punya kepentingan mendirikan sekolah tersebut. Anak-anak karyawan kan butuh sekolah. Sementara mereka tinggal di pelosok yang sebelumnya tidak ada fasilitas sekolah. Makanya kami bikin sekolah. Tetapi sebagai catatan, sekolah itu tidak eksklusif. Anak siapa saja, orang dari mana saja masyarakat umum, diterima sekolah di situ. Ini juga menjadi media akulturasi atau pertukaran budaya dalam interaksi sekolah sehingga masyarakat luar bisa bergaul sama dengan yang lain," tambah dia.

Dalam catatan manajemen, jumlah sekolah PAUD (pendidikan usia dini atau prasekolah) di seluruh unit kerja PTPN I dari Aceh sampai Sulawesi sebanyak 23 Unit.

Untuk tingkat TK (Taman Kanak-Kanak) sebanyak 154 Unit.

Tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 33 Unit, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 10 Unit, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 5 Unit.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris handoyo menambahkan, untuk sekolah tingakt PAUD dan TK yang didirikan perusahaan, pihaknya mengelola dengan pembiayaan dari perusahaan.

Baik dari biaya operasional, gaji guru, hingga fasilitas belajar.

Untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, perusahaan merintis pembangunan gedung sekolah di lahan milik perusahaan dan menyediakan fasilitas dasar.

Setelah itu, pengelolaan sekolah diserahkan kepada pemerintah setempat dan berubah status menjadi sekolah negeri.

"Kami memulai dengan membangun gedung dan menyediakan fasilitas dasar. Karyawan juga sukarela menjadi tenaga pengajar," jelas Aris.

Ia menambahkan bahwa seiring berjalannya waktu, sekolah-sekolah tersebut berkembang dan mendapatkan tambahan ruang kelas serta guru dari pemerintah daerah, sebelum dikelola yayasan perusahaan akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.