Sinergi Pemkot Lubuklinggau dan Pemprov Sumsel Dongkrak PAD Lewat Dukungan Kendaraan Operasional Samsat

Reporter: Encep |

Editor: Dahlia |

Rabu , 23 Jul 2025 - 08:37

Sinergi Pemkot Lubuklinggau dan Pemprov Sumsel Dongkrak PAD Lewat Dukungan Kendaraan Operasional Samsat Fhoto: Istimewa--

sinergi pemkot lubuklinggau dan pemprov sumsel dongkrak pad lewat dukungan kendaraan operasional samsat                            koranpalpos.com- kolaborasi antara pemerintah daerah kembali membuahkan hasil nyata dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (pad).
pemerintah kota lubuklinggau menyerahkan bantuan berupa kendaraan operasional kepada pemerintah provinsi sumatera selatan (pemprov sumsel), yang akan digunakan untuk menunjang pelayanan pajak kendaraan di unit pelaksana teknis (upt) samsat lubuklinggau.
penyerahan kendaraan ini dilakukan secara simbolis oleh wali kota lubuklinggau, h. rachmat hidayat, kepada gubernur sumsel, dr. h. herman deru, di griya agung palembang, selasa (22/7/2025).
inisiatif ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong optimalisasi pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb).
baca juga:kejati sumsel serahkan tiga aset bernilai miliaran, herman deru: ini penyelamatan martabat daerah
baca juga:pemprov sumsel gandeng garuda indonesia, permudah transportasi kontingen pornas korpri 2025
dalam sambutannya, gubernur herman deru mengapresiasi tinggi kontribusi pemkot lubuklinggau. menurutnya, langkah ini bukan sekadar pemberian kendaraan, melainkan wujud kepedulian terhadap kemandirian fiskal daerah.
"saya ucapkan terima kasih atas sumbangsihnya bagi peningkatan pelayanan di kantor samsat. ini bukan hanya soal kendaraan, tapi tentang kesadaran dan partisipasi aktif dalam memperkuat pendapatan daerah," ujar gubernur.
gubernur menargetkan penerimaan dari pkb dan bbnkb di wilayah lubuklinggau sebesar rp 27 miliar. namun, ia menegaskan bahwa target tersebut seharusnya tidak hanya dicapai, tetapi juga bisa dilampaui melalui inovasi layanan dan sinergi antarinstansi.
lebih lanjut, gubernur herman deru mendorong badan pendapatan daerah (bapenda) sumsel untuk lebih aktif menyampaikan data kepada kabupaten/kota, termasuk kepala daerah.
baca juga:tanggap darurat! feby deru kunjungi korban kebakaran 1 ulu, bantu logistik dan trauma healing 
baca juga:rencana pemindahan rumah dinas walikota, pemkot lubuklinggau lakukan langkah ini!
transparansi ini dinilai penting agar bupati dan wali kota dapat turut memantau dan mengawal kinerja penerimaan pajak.
“kepala daerah harus tahu berapa potensi pajak kendaraan di wilayahnya, dan sejauh mana realisasi yang sudah masuk ke kas daerah,” tegasnya.
tantangan terbesar, lanjut herman deru, adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. dari sekitar 4 juta kendaraan yang terdaftar di sumsel, hanya sekitar 25% yang aktif membayar pajak.
untuk itu, ia mengimbau pemerintah daerah menggencarkan edukasi dan sosialisasi, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan seperti “operasi musi” sebagai upaya penegakan hukum perpajakan.
baca juga:muchendi tekankan layalitas kepada 73 pejabat yang baru dilantik
baca juga: waspada! kamera etle di prabumulih sudah aktif, bukti pelanggaran segera dikirim ke rumah
“dana pembangunan jalan, rambu lalu lintas, hingga fasilitas publik lainnya berasal dari pajak. jika pajak dibayar dengan tertib, masyarakat juga akan merasakan langsung manfaatnya,” jelas herman deru.
gubernur juga menyoroti program pemutihan pajak yang selama ini dijalankan. ia menilai, program tersebut belum cukup efektif tanpa disertai keteladanan, termasuk dari kendaraan dinas pemerintah.
sebagai langkah konkret, pemprov sumsel akan memaksimalkan layanan jemput bola menggunakan kendaraan operasional baru tersebut.
harapannya, pendekatan langsung kepada masyarakat mampu meningkatkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela.
baca juga:cegah gangguan kamtibmas di lubuklinggau kapolres kumpulkan pelaku usaha ot, pertegas masalah ini!
baca juga:3 pejabat disominfo ikuti diklat pim 3: ini harapan kadiskominfo muba
“wajib pajak adalah raja jika taat. tapi jika tidak, bagaimana mungkin menuntut fasilitas yang sebenarnya dibayar dari pajak orang lain?” pungkas gubernur.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 24 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan