Komite I DPD-BKN Bahas Nasib ASN PPPK

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 17 Jul 2025 - 22:49

Wakil Ketua Komite I DPD RI Muhdi usai melangsungkan pertemuan konsultasi langsung dengan Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).-Foto: Antara-

Ia menyoroti bahwa salah satu persoalan yang mendesak adalah realisasi kebijakan relokasi sekitar 600 guru ASN PPPK jenjang SMAN/SMKN di Jawa Tengah.

Permintaan relokasi ini telah diajukan hingga menjelang tahun ajaran baru, namun belum juga terealisasi.

Oleh karena itu, Komite I DPD RI mendorong agar pengangkatan dan penataan PPPK paruh waktu juga bisa rampung pada tahun 2025, untuk menghindari potensi konflik sosial dari ketimpangan pemberian Surat Keputusan (SK) kepada para guru.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa proses relokasi ASN PPPK sepenuhnya menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini kepala daerah. Hal ini merujuk pada UU Pemerintahan Daerah dan PP tentang Manajemen ASN.

“Mutasi dan promosi ASN PPPK berada di bawah kendali PPK. BKN hanya bertindak sebagai regulator dan pengawas sistem melalui platform E-Mutasi,” jelas Zudan.

Ia menjelaskan bahwa setelah ASN PPPK diangkat dalam satu instansi, proses remapping dan redistribusi personel dilakukan oleh PPK melalui sistem E-Mutasi yang terkoneksi langsung dengan BKN dan KemenpanRB.

BACA JUGA:Dalami Investasi Google ke Gojek

“Semuanya bisa dilakukan secara digital. Tidak perlu lagi surat menyurat ke BKN, MenpanRB atau Kemendikbudristek,” ujarnya.

Zudan juga menyatakan kesiapannya untuk turun langsung ke Jawa Tengah apabila diperlukan guna menjelaskan prosedur relokasi ASN PPPK kepada pemerintah daerah.

Ia juga menyinggung pentingnya pencantuman gelar dalam data kepegawaian ASN sebagai bagian dari pembaruan sistem ASN nasional.

komite i dpd-bkn bahas nasib asn pppk                            jakarta - komite i dewan perwakilan daerah (dpd) republik indonesia terus memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan yang dihadapi oleh aparatur sipil negara (asn) dari kalangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
dalam langkah konkret, komite i dpd ri melakukan koordinasi intensif dengan badan kepegawaian negara (bkn) guna menyelesaikan berbagai hambatan yang dialami asn pppk di seluruh indonesia, terutama yang berkaitan dengan pengangkatan, mutasi, dan pencantuman gelar.
wakil ketua komite i dpd ri, muhdi, menyampaikan bahwa pihaknya bersama kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpanrb) dan bkn tengah berupaya menyelesaikan pengangkatan asn pppk dari formasi yang telah dibuka.
baca juga:5 polisi teladan raih hoegeng awards 2025
baca juga:prabowo temui sahabat lama di belarus
"kami komite i dpd ri terus berkoordinasi dengan menpanrb dan bkn agar semua permasalahan asn pppk bisa diselesaikan maksimal pada tahun 2025. dari total 1.017.000 formasi, seluruh pengangkatannya ditargetkan selesai paling lambat oktober 2025," kata muhdi di jakarta, kamis (17/7).
pernyataan itu disampaikan muhdi usai melakukan pertemuan konsultatif dengan kepala bkn, zudan arif fakrulloh, yang berlangsung di gedung dpd ri, kompleks parlemen, senayan, jakarta, sehari sebelumnya.
baca juga:gibran: presiden bawa kabar baik untuk indonesia
baca juga:lantik pengurus apkasi
dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu krusial yang tengah dihadapi para asn pppk, terutama guru, di berbagai daerah.
muhdi, yang juga menjabat sebagai ketua persatuan guru republik indonesia (pgri) jawa tengah, menyebut bahwa hingga pertengahan juli 2025, masih banyak keluhan dari asn pppk, khususnya di daerah pemilihannya.
"kami menerima banyak aduan dari guru-guru asn pppk formasi tahun 2021 dan 2022, terkait proses relokasi atau mutasi yang belum jelas, pengangkatan pppk tahun 2024, serta soal pencantuman gelar akademik dan vokasi mereka," katanya.
baca juga:cegah terorisme 2026
baca juga:desa wisata masuk fokus ruu kepariwisataan
ia menyoroti bahwa salah satu persoalan yang mendesak adalah realisasi kebijakan relokasi sekitar 600 guru asn pppk jenjang sman/smkn di jawa tengah.
permintaan relokasi ini telah diajukan hingga menjelang tahun ajaran baru, namun belum juga terealisasi.
oleh karena itu, komite i dpd ri mendorong agar pengangkatan dan penataan pppk paruh waktu juga bisa rampung pada tahun 2025, untuk menghindari potensi konflik sosial dari ketimpangan pemberian surat keputusan (sk) kepada para guru.
baca juga:ri catat tarif terendah se-asia di as
baca juga:kemenhan gandeng turki perkuat armada laut ri
menanggapi hal tersebut, kepala bkn zudan arif fakrulloh menjelaskan bahwa proses relokasi asn pppk sepenuhnya menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian (ppk), dalam hal ini kepala daerah. hal ini merujuk pada uu pemerintahan daerah dan pp tentang manajemen asn.
“mutasi dan promosi asn pppk berada di bawah kendali ppk. bkn hanya bertindak sebagai regulator dan pengawas sistem melalui platform e-mutasi,” jelas zudan.
ia menjelaskan bahwa setelah asn pppk diangkat dalam satu instansi, proses remapping dan redistribusi personel dilakukan oleh ppk melalui sistem e-mutasi yang terkoneksi langsung dengan bkn dan kemenpanrb.
baca juga:dalami investasi google ke gojek
baca juga:kesepakatan ieu-cepa dorong ekspor ri
“semuanya bisa dilakukan secara digital. tidak perlu lagi surat menyurat ke bkn, menpanrb atau kemendikbudristek,” ujarnya.
zudan juga menyatakan kesiapannya untuk turun langsung ke jawa tengah apabila diperlukan guna menjelaskan prosedur relokasi asn pppk kepada pemerintah daerah.
ia juga menyinggung pentingnya pencantuman gelar dalam data kepegawaian asn sebagai bagian dari pembaruan sistem asn nasional.
baca juga:ruu penyiaran: kadin minta iklan rokok tak dihapus, industri tv masih bergantung
baca juga:kontingen tni buka parade di paris
“gelar akademik, vokasi, profesi, dan sertifikasi perlu dicantumkan dalam data asn sesuai dengan se kepala bkn no. 3 tahun 2025. ini untuk mendukung profil asn yang lengkap dan memudahkan penempatan berdasarkan kompetensi,” imbuhnya.
data asn, termasuk pppk, kini bisa diperbarui secara mandiri melalui aplikasi my asn yang dikembangkan bkn. dengan fitur ini, asn dapat memperbarui informasi pribadi, termasuk penambahan gelar, tanpa harus melalui birokrasi manual.
muhdi pun menekankan agar pemerintah daerah aktif menggunakan sistem digital yang telah disediakan. “kami harap pemda benar-benar memanfaatkan platform ini agar seluruh data asn, terutama pppk, dapat tercatat secara akurat sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki,” pungkasnya.
baca juga:setujui usulan pembukaan blokir anggaran ombudsman 
baca juga:minta tni berikan penampilan terbaik saat bastille day 2025 
langkah kolaboratif antara komite i dpd ri dan bkn ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai kendala asn pppk, demi menciptakan sistem kepegawaian yang lebih transparan, efisien, dan berkeadilan. (ant)