Minta Kesejahteraan Jurnalis Diperhatikan Pemerintah

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 09 Jul 2025 - 19:55

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal MI-Foto: Antara-

MAKASSAR,KORANPALOS.COM - Komisi I DPR RI meminta pemerintah memperhatikan nasib kesejahteraan para pekerja media, jurnalis atau wartawan yang kini banyak dirumahkan hingga dipecat dari perusahaan pers karena sudah tidak mampu membayar gaji mereka, dampak dari leluasanya media sosial (medsos) aktif tanpa aturan.

"Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mesti bekerja sama dengan kementerian, maupun lembaga lainnya melihat masalah ini. Kehadiran platfom medsos tanpa aturan itu secara tidak langsung mematikan industri media, pers," ungkap Anggota Komisi I DPR RI DPR RI Syamsu Rizal MI saat dikonfirmasi, Rabu.

Hal tersebut merespons kebebasan penggunaan medsos tanpa saringan dan aturan mengikat yang dimanfaatkan para pelakunya untuk mendapat keuntungan, bahkan mengabaikan prinsip etika informasi, apakah itu benar atau salah.

Selain bekerja sama dengan kementerian serta lembaga, kata pria disapa Deng Ical ini, juga mendorong Komdigi melibatkan kampus atau perguruan tinggi agar bersama-sama menyusun platfom digital sesuai kultur asli Bangsa Indonesia.

"Sebaiknya segera menyusun platform digital yang cocok untuk versi Indonesia. Tujuannya, supaya kita selain perlindungan data pribadi, juga membuat roadmap platform buatan Indonesia, dan 100 persen Indonesia," papar mantan Wakil Wali Kota Makassar itu menyarankan.

Ia menuturkan, miris dan merasa sedih mendapatkan informasi dari hasil reses dengan menyerap aspirasi dari organisasi profesi Pers, perusahaan Pers terungkap banyak dari mereka dirumahkan bahkan dipecat karena pihak perusahaan beralasan tidak mampu membayar gaji.

BACA JUGA:Jangan Sampai Aspirasi

BACA JUGA:Kodifikasi UU Pemilu

Kendala utamanya adalah, pendapatan iklan mereka telah diambil alih platfom medsos maupun pelaku medsos yang hanya mementingkan keuntungan pribadi ataupun kelompoknya.

Hal ini membuat Pers tidak lagi memiliki peran penting, padahal Pers salah satu pilar demokrasi.

Ia tidak memungkiri banyak media-media daring yang tumbuh, namun tidak mampu bersaing karena kehadiran berbagai platfom medsos aktif tanpa aturan jelas.

minta kesejahteraan jurnalis diperhatikan pemerintah                                makassar,koranpalos.com - komisi i dpr ri meminta pemerintah memperhatikan nasib kesejahteraan para pekerja media, jurnalis atau wartawan yang kini banyak dirumahkan hingga dipecat dari perusahaan pers karena sudah tidak mampu membayar gaji mereka, dampak dari leluasanya media sosial (medsos) aktif tanpa aturan.
"kementerian komunikasi dan digital (komdigi) mesti bekerja sama dengan kementerian, maupun lembaga lainnya melihat masalah ini. kehadiran platfom medsos tanpa aturan itu secara tidak langsung mematikan industri media, pers," ungkap anggota komisi i dpr ri dpr ri syamsu rizal mi saat dikonfirmasi, rabu.
hal tersebut merespons kebebasan penggunaan medsos tanpa saringan dan aturan mengikat yang dimanfaatkan para pelakunya untuk mendapat keuntungan, bahkan mengabaikan prinsip etika informasi, apakah itu benar atau salah.
baca juga:kadin perkuat kolaborasi riset industri
baca juga:wagub dorong digitalisasi dan kad sebagai strategi 
selain bekerja sama dengan kementerian serta lembaga, kata pria disapa deng ical ini, juga mendorong komdigi melibatkan kampus atau perguruan tinggi agar bersama-sama menyusun platfom digital sesuai kultur asli bangsa indonesia.
"sebaiknya segera menyusun platform digital yang cocok untuk versi indonesia. tujuannya, supaya kita selain perlindungan data pribadi, juga membuat roadmap platform buatan indonesia, dan 100 persen indonesia," papar mantan wakil wali kota makassar itu menyarankan.
ia menuturkan, miris dan merasa sedih mendapatkan informasi dari hasil reses dengan menyerap aspirasi dari organisasi profesi pers, perusahaan pers terungkap banyak dari mereka dirumahkan bahkan dipecat karena pihak perusahaan beralasan tidak mampu membayar gaji.
baca juga:jangan sampai aspirasi
baca juga:kodifikasi uu pemilu
kendala utamanya adalah, pendapatan iklan mereka telah diambil alih platfom medsos maupun pelaku medsos yang hanya mementingkan keuntungan pribadi ataupun kelompoknya.
hal ini membuat pers tidak lagi memiliki peran penting, padahal pers salah satu pilar demokrasi.
ia tidak memungkiri banyak media-media daring yang tumbuh, namun tidak mampu bersaing karena kehadiran berbagai platfom medsos aktif tanpa aturan jelas.
baca juga:sangat tergantung dengan pengelolaan keuangan
baca juga:pansel mengulik gagasan calon anggota ky 
dampaknya, media cetak, daring atau online, radio hingga televisi sekarang cakupannya sangat minim akibat arus informasi medsos tersebut.
oleh karena itu, pihaknya ingin mempercepat revisi aturan yang ada agar dilakukan pembaharuan termasuk undang-undang penyiaran, undang-undang pers serta undang-undang terkait lainnya.
sebelumnya, hal senada disampaikan anggota komisi i dpr ri lainnya tb hasanuddin bahwa kesejahteraan wartawan turut diperhatikan, sebagaimana selama ini dpr ri juga memberi perhatian terhadap kesejahteraan prajurit tni.
baca juga:eks panglima tni laksamana yudo margono, didapuk menjadi ketum ppal
baca juga:ajak brics percepat transisi energi 
"seperti yang kita ketahui, pers merupakan pilar keempat dalam demokrasi. tetapi bila ada masalah dalam dunia pers, maka itu menjadi kewajiban kita semua menyelesaikannya secara bersama-sama," katanya dalam rapat dengar pendapat (rdp) bersama menteri komdigi, dewan pers, kpi, kip di kompleks senayan ri,
pihaknya pun sanksi, dunia pers sejauh ini didominasi pengusaha dan menjadi pemilik media.
tentu hal ini terdapat irisan kuat yang berpotensi menimbulkan ketimpangan antara kepentingan korporasi dengan kepentingan publik yang ujungnya berdampak pada kesejahteraan jurnalisnya.
baca juga:pendidikan politik pemilih tugas besar kpu-bawaslu yang harus diprioritaskan
baca juga:ajak brics percepat transisi energi 
hasanuuddin juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah, dpr ri, serta industri media agar duduk bersama mencari solusi konkret demi meningkatkan kesejahteraan hidup maupun perlindungan bagi insan pers di indonesia. (ant)