Kambing Hitam Tersangka Dugaan Korupsi Pasar Cinde

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Kamis , 03 Jul 2025 - 20:14

Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin yang kini terseret dugaan korupsi Pasar Cinde Palembang-Foto : Istimewa-

Penetapan ini dilakukan pada Rabu, 22 September 2021.

Menurut Aspidsus Kejati Sumsel, Victor Antonius Saragih, penetapan tersebut dilakukan setelah serangkaian pemeriksaan intensif oleh tim penyidik.

Alex dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, terkait penyalahgunaan dana hibah Pemprov Sumsel untuk pembangunan masjid.

Dana hibah sebesar Rp 130 miliar yang dikucurkan dari APBD Sumsel diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 116 miliar dinyatakan sebagai kerugian negara, dan Rp 4,8 miliar disebut dinikmati langsung oleh Alex Noerdin.

Setelah kedua kasus dinyatakan lengkap, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengusulkan agar persidangan dua kasus itu dilakukan dalam satu rangkaian.

PN Tipikor Palembang menyetujui, dan sidang perdana digelar pada Kamis, 3 Februari 2022, dengan agenda pembacaan dakwaan.

Alex mengikuti sidang secara virtual dari Rutan Kelas I Pakjo Palembang.

Hakim yang memimpin sidang, Aziz Muslim, mengingatkan semua pihak untuk tidak mengintervensi jalannya persidangan.

Dalam persidangan yang berlangsung pada Rabu, 25 Mei 2022, JPU membacakan tuntutan hukuman maksimal terhadap Alex Noerdin.

Ia dituntut 20 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan pembayaran uang pengganti atas kerugian negara di dua kasus tersebut.

"Menuntut terdakwa dengan pidana 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, subsider enam bulan kurungan," kata JPU saat itu.

Mendengar tuntutan berat tersebut, Alex mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada sidang Kamis, 2 Juni 2022.

Ia membacakan langsung pembelaannya dengan suara bergetar, bahkan tak kuasa menahan tangis.

"Saya mohon dari lubuk hati terdalam kepada Yang Mulia Majelis Hakim, tolong pertimbangkan kembali. Apa yang saya lakukan dulu adalah niat baik demi kepentingan masyarakat Sumsel," ujar Alex sambil menangis.

kambing hitam tersangka dugaan korupsi pasar cinde                            koranpalpos.com - kasus mega korupsi proyek revitalisasi pasar cinde palembang terus membuka lembaran baru yang semakin mengejutkan. 
setelah sebelumnya publik dikejutkan dengan kerugian negara yang diperkirakan hampir menembus rp1 triliun, kini kejaksaan tinggi sumatera selatan (kejati sumsel) mengungkap adanya praktik kotor yang tak kalah mencengangkan.
dalam konferensi pers yang digelar rabu, 2 juli 2025, asisten pidana khusus kejati sumsel, umaryadi sh mh, membeberkan temuan baru tim penyidik. 
mereka berhasil menemukan bukti digital berupa percakapan melalui aplikasi chat pada ponsel para tersangka, yang menunjukkan adanya skenario perintangan proses penyidikan atau obstruction of justice.
baca juga: pemprov sumsel dorong bkow jadi mitra strategis pembangunan
baca juga:dibiarkan mati kelaparan
“dari hasil pendalaman penyidikan, kami menemukan bukti komunikasi yang mengarah pada upaya menghalangi jalannya proses hukum. salah satu percakapan secara gamblang menunjukkan adanya niat untuk mencarikan pemeran pengganti agar bersedia dijadikan tersangka,” ungkap umaryadi.
yang membuat publik semakin geram, praktik ini tidak terjadi secara cuma-cuma. 
terungkap bahwa kompensasi yang ditawarkan mencapai angka fantastis, yakni sekitar rp17 miliar. 
“angka ini bukan main-main. ini bukti nyata betapa parahnya upaya untuk memutarbalikkan proses hukum,” tegasnya.
baca juga:deru titip pesan syukur dan sabar
baca juga:pulau tujuh diperebutkan kepri dan babel, dprd babel siap gugat uu pembentukan kabupaten lingga ke mk
dengan temuan tersebut, kejati sumsel tidak menutup kemungkinan akan menjerat para pelaku dengan pasal tambahan tentang obstruction of justice. 
“kami akan terus mendalami siapa saja yang terlibat dalam skenario pengaburan hukum ini. semua akan diproses sesuai ketentuan,” ujar umaryadi.
hingga saat ini, kejati sumsel telah menetapkan empat tersangka utama dalam perkara korupsi pasar cinde. mereka adalah:
alex noerdin, mantan gubernur sumsel dua periode, raimar yousnaldi, kepala cabang pt magna beatum, edi hermanto, ketua panitia pengadaan mitra bgs, dan aldrin tando, direktur pt magna beatum.
baca juga:kemenpar tegaskan penegakan sop di wisata ekstrem usai tragedi gunung rinjani
baca juga:muliakan keluarga miskin, bangun 100 sekolah rakyat dari aceh hingga jayapura
tiga di antaranya, yakni alex noerdin, edi hermanto, dan raimar yousnaldi sudah berada dalam tahanan. 
alex noerdin dan edi hermanto kini mendekam di rutan pakjo palembang untuk kasus korupsi berbeda. 
sementara raimar yousnaldi ditahan sejak 2 juli hingga 21 juli 2025 di rutan kelas i palembang. 
sedangkan aldrin tando hingga kini belum tersentuh hukum karena berada di luar negeri.
ia sudah dicekal agar tidak bisa keluar-masuk wilayah indonesia.
keempatnya dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
kasus ini berawal dari proyek kerja sama pengelolaan dan pembangunan pasar cinde sebagai fasilitas pendukung asian games 2018. 
namun sejak tahap awal, proyek sudah diduga bermasalah. pt magna beatum, yang memenangkan kerja sama, ternyata tidak memenuhi syarat kualifikasi. kontrak yang dijalin pun sarat kejanggalan dan berpotensi melanggar aturan hukum.
akibatnya, pembangunan pasar cinde tak kunjung rampung hingga kini.
negara pun dirugikan dalam jumlah yang belum final, namun diperkirakan mendekati rp1 triliun. 
tak hanya kerugian finansial, masyarakat palembang juga harus merelakan hilangnya bangunan asli pasar cinde yang merupakan salah satu cagar budaya penting dan saksi sejarah kota.
kasus ini menjadi gambaran suram tata kelola proyek publik di indonesia jika tidak diawasi secara transparan dan profesional.
masyarakat palembang kini menaruh harapan besar agar aparat penegak hukum menuntaskan perkara ini dengan adil, tanpa pandang bulu.
“jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. kami ingin kejelasan dan penegakan hukum yang benar-benar adil,” ujar yani, salah satu pedagang yang dulu menggantungkan hidupnya di pasar cinde.
kasus korupsi pasar cinde dengan segala intriknya, termasuk praktik ganti tersangka berbayar senilai rp17 miliar, menjadi peringatan keras betapa pentingnya integritas dalam proyek-proyek strategis nasional.
penegakan hukum yang transparan dan tidak tebang pilih adalah harga mati demi menjaga kepercayaan publik.
penetapan status tersangka terhadap raimar yousnaldi, kepala cabang pt magna beatum, dalam kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi pasar cinde palembang, memunculkan perlawanan hukum dari pihak yang bersangkutan.
melalui kuasa hukumnya, advokat kemas jauhari sh mh, raimar menyatakan akan melawan secara hukum atas apa yang disebutnya sebagai bentuk "kezhaliman" yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini tim penyidik kejaksaan tinggi sumatera selatan (kejati sumsel).
ditegaskan jauhari, raimar hanyalah kepala cabang yang tidak memiliki posisi strategis atau kewenangan utama dalam pengambilan keputusan terkait proyek yang menelan anggaran besar tersebut.
menurutnya, tanggung jawab atas proyek justru berada pada jajaran pimpinan tertinggi perusahaan, yakni komisaris dan direktur. bahkan, ia menyebutkan bahwa direktur pt magna beatum saat ini telah meninggal dunia.
“penetapan tersangka terhadap klien kami sangat tidak tepat. beliau bukan pemegang keputusan, bukan yang mengelola investasi, dan tidak terkait langsung dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek,” ungkap jauhari saat dikonfirmasi pada rabu, 2 juli 2025.
lebih jauh, ia juga membeberkan bahwa permasalahan mangkraknya proyek revitalisasi pasar cinde tidak sepenuhnya berada di tangan pt magna beatum.
salah satu penyebab utama disebutnya adalah pembatalan kontrak kerja sama oleh pihak pemerintah provinsi sumatera selatan, yang terjadi setelah adanya pergantian gubernur.
"dulu ada kontrak kerja sama dengan gubernur sumsel saat itu, pak alex noerdin. tapi ketika ganti gubernur, kontrak itu justru dihentikan sepihak. ini yang kami anggap sebagai perbuatan melawan hukum," jelasnya.
sebagai bentuk perlawanan hukum, pihak raimar telah mendaftarkan gugatan perdata ke pengadilan negeri palembang dengan nomor perkara 144.
gugatan tersebut menyoroti pembatalan sepihak kontrak kerja sama yang dilakukan pemprov sumsel, yang dianggap merugikan pihak perusahaan dan memicu mangkraknya proyek.
tak hanya itu, tim kuasa hukum juga menyatakan siap mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka terhadap kliennya.
menurut jauhari, mereka telah menerima kuasa resmi dari raimar yousnaldi untuk segera mengajukan langkah hukum lanjutan.
"kami akan tempuh semua jalur hukum, termasuk praperadilan, demi membela hak klien kami. penetapan ini tidak adil dan akan kami lawan habis-habisan," tegasnya.
jauhari juga membantah adanya unsur korupsi dalam keterlibatan raimar.
ia menegaskan bahwa proyek tersebut tidak menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd), melainkan dana pribadi dari investor.
"kalau bicara kerugian negara, tidak ada. investasi yang ditanamkan bukan berasal dari apbd. jadi di mana letak kerugian negaranya?" ujarnya.
lebih lanjut, ia menyebut seluruh proses kerja sama antara pt magna beatum dan pemerintah kota kala itu berjalan sesuai prosedur, termasuk soal skema build operate and transfer (bot), perizinan bangunan, serta izin dari cagar budaya.
dengan berbagai alasan tersebut, pihak raimar yousnaldi menilai penetapan tersangka adalah bentuk kriminalisasi terhadap pihak yang tidak memiliki peran utama dalam proyek.
"ini bentuk kedzaliman dan kriminalisasi. dan kami tidak akan diam. hukum akan kami tempuh untuk mencari keadilan," pungkas jauhari.
kini, raimar yousnaldi resmi menjadi satu dari empat tersangka yang dijerat kejati sumsel dalam kasus yang menyeret nama-nama besar dan berpotensi menimbulkan kerugian negara hampir rp1 triliun.
namun, melalui perlawanan hukum, raimar berharap dapat membuktikan dirinya tidak bersalah dan bukan pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas gagalnya proyek revitalisasi pasar cinde.
sebelumnya, kasus dugaan korupsi revitalisasi pasar cinde palembang kembali menggemparkan publik.
setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup panjang sejak 2023, kejaksaan tinggi sumatera selatan (kejati sumsel) akhirnya secara resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka.
salah satu tersangka merupakan mantan gubernur sumsel dua periode, alex noerdin yang kini masih menjalani hukuman di lapas pakjo palembang.
pengumuman penetapan tersangka ini disampaikan langsung oleh asisten pidana khusus (aspidsus) kejati sumsel, umaryadi, didampingi oleh kasi penkum vanny yulia eka sari, dalam konferensi pers di gedung kejati sumsel, rabu malam (2/7/2025).
selain alex noerdin, tiga nama lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni:
1. edi hermanto – ketua panitia pengadaan badan usaha mitra kerja sama bangun guna serah (bgs).
saat ini edi diketahui masih menjalani hukuman dalam kasus korupsi lain.
2. eldrin tando – direktur pt magna beatum, perusahaan mitra dalam proyek pasar cinde.
3. rainmar yousnaldi – kepala cabang pt magna beatum.
alex noerdin sendiri saat ini tengah menjalani hukuman 12 tahun penjara setelah divonis bersalah dalam dua kasus korupsi sebelumnya: kasus pembangunan masjid raya sriwijaya dan pembelian gas bumi melalui pt pdpde.
dengan penetapan terbaru ini, nama alex kembali mencuat ke permukaan sebagai simbol ironi dari pemimpin daerah yang dulunya disebut 'bapak pembangunan', kini menjadi langganan tersangka korupsi.
keempat tersangka dijerat dengan:
pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 uu no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan uu no. 20 tahun 2001; pasal 3 jo pasal 18 uu tipikor; pasal 13 uu tipikor; serta pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
menurut aspidsus umaryadi, modus korupsi bermula dari rencana pemanfaatan aset milik pemprov sumsel untuk menunjang pelaksanaan asian games 2018.
proyek revitalisasi pasar cinde dijalankan melalui skema bangun guna serah (bgs), di mana mitra swasta diminta membangun dan mengelola pasar dalam jangka waktu tertentu, lalu menyerahkannya kembali ke pemerintah.
namun, dalam implementasinya, proses pengadaan mitra tidak sesuai prosedur. pt magna beatum selaku mitra tidak memenuhi kualifikasi.
meski demikian, kontrak tetap diteken, dan lebih parah lagi, perjanjian tersebut melanggar peraturan perundang-undangan.
kontrak bermasalah ini mengakibatkan hilangnya bangunan cagar budaya pasar cinde yang memiliki nilai sejarah tinggi bagi masyarakat palembang.
selain itu, ditemukan pula adanya aliran dana mencurigakan dari mitra proyek kepada oknum pejabat untuk pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb).
lebih mengejutkan, dalam proses penyidikan ditemukan fakta baru berupa upaya menghalangi jalannya penyidikan (obstruction of justice).
dalam bukti elektronik berupa percakapan digital (chatting), terdapat dugaan bahwa seseorang bersedia menjadi "tameng" atau pemeran pengganti dengan imbalan uang sebesar rp 17 miliar.
"ada komunikasi yang menunjukkan bahwa seseorang bersedia 'pasang badan' agar proses penyidikan tidak menyentuh pihak tertentu. ini akan kami dalami lebih lanjut," kata aspidsus umaryadi.
ia juga menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan dikenakan pasal penghalangan penyidikan, yang merupakan bentuk pidana serius karena berpotensi merusak integritas penegakan hukum.
kasus dugaan korupsi revitalisasi pasar cinde mulai diselidiki pada tahun 2023.
namun proses penyidikan sempat terhenti pada 2024, diduga karena kompleksitas kasus dan banyaknya pihak yang harus diperiksa.
baru pada 2025 ini, penyidikan dilanjutkan kembali secara intensif oleh kejati sumsel.
total telah dilakukan pemeriksaan terhadap 74 saksi, termasuk sejumlah nama besar seperti:

harnojoyo – mantan wali kota palembang
basyarudin – mantan kepala dinas perkim sumsel
edison – mantan kepala bpn kota palembang yang kini menjabat bupati muaraenim

selain itu, penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen dari berbagai instansi seperti:

dinas perumahan dan kawasan permukiman (perkim) sumsel
kantor pemerintah kota palembang
kantor bapenda dan bpkad
gedung arsip dan kantor pemborong proyek

upaya ini dilakukan untuk memperkuat alat bukti sebelum menetapkan tersangka dan melanjutkan proses ke tahap penuntutan.
pasar cinde adalah pasar tradisional ikonik di kota palembang yang dibangun pada masa kolonial dan masuk dalam daftar bangunan cagar budaya.
namun pada 2017, bangunan tua tersebut dirobohkan untuk digantikan oleh bangunan baru bertingkat dengan konsep modern.
sayangnya, proyek revitalisasi tersebut sejak awal menuai kritik, terutama karena pembongkaran cagar budaya yang dianggap tidak sesuai aturan dan minim pelibatan publik.
proyek itu kemudian mangkrak, bangunan baru tak kunjung selesai, dan lokasi pasar berubah menjadi semacam kawasan semi-terbengkalai.
kini, setelah proyek tersebut menyeret nama-nama besar ke meja hijau, publik menanti apakah akan ada bentuk pertanggungjawaban yang setimpal—dan apakah warisan sejarah palembang akan mendapat keadilan.
kejati sumsel menegaskan bahwa proses penyidikan belum selesai.
penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan tindak pidana pencucian uang (tppu) dan pengembangan pasal-pasal tambahan.
“kami akan terus menelusuri aliran dana dan peran aktor lain di balik proyek ini. jika ditemukan bukti baru, tentu kami tidak segan menetapkan tersangka tambahan,” tutup umaryadi.
kasus pasar cinde bukan sekadar persoalan kerugian negara, tetapi menyangkut identitas dan sejarah kota palembang.
bangunan bersejarah dihancurkan, proyek revitalisasi terbengkalai, dan dana publik raib entah ke mana. kini, dengan penetapan empat tersangka—termasuk mantan gubernur alex noerdin—publik berharap ada keadilan, baik secara hukum maupun moral.
sebelumnya, mantan gubernur sumatera selatan, alex noerdin, akhirnya divonis 12 tahun penjara oleh pengadilan tipikor palembang.
putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang yang digelar secara virtual, rabu (16/6/2022), atas dua kasus korupsi besar yang menjeratnya selama menjabat sebagai gubernur sumsel dua periode 2008-2018.
yakni pembangunan masjid raya sriwijaya dan pengadaan gas bumi oleh pd pde sumsel.
vonis ini menutup bab panjang proses hukum yang menyedot perhatian publik sejak tahun 2021, ketika alex pertama kali ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan agung.
kasus pertama yang menjerat alex noerdin adalah pengadaan gas bumi oleh perusahaan daerah pertambangan dan energi (pd pde) sumsel yang terjadi pada rentang tahun 2010–2019.
penetapan status tersangka dilakukan oleh kejaksaan agung pada kamis, 16 september 2021.
saat itu, kepala pusat penerangan hukum kejagung, leonard eben ezer, menyampaikan bahwa penyidik menemukan cukup bukti untuk menaikkan status alex menjadi tersangka.
alex langsung ditahan di rutan kejagung setelah penetapan status tersebut.
dugaan korupsi dalam proyek pengadaan gas bumi ini menimbulkan kerugian negara hingga usd 30 juta, setara lebih dari rp 400 miliar.
hanya berselang enam hari kemudian, alex kembali ditetapkan sebagai tersangka, kali ini oleh kejaksaan tinggi sumsel, dalam kasus dugaan korupsi pembangunan masjid raya sriwijaya.
penetapan ini dilakukan pada rabu, 22 september 2021.
menurut aspidsus kejati sumsel, victor antonius saragih, penetapan tersebut dilakukan setelah serangkaian pemeriksaan intensif oleh tim penyidik.
alex dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 uu tindak pidana korupsi, terkait penyalahgunaan dana hibah pemprov sumsel untuk pembangunan masjid.
dana hibah sebesar rp 130 miliar yang dikucurkan dari apbd sumsel diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya.
dari jumlah tersebut, sekitar rp 116 miliar dinyatakan sebagai kerugian negara, dan rp 4,8 miliar disebut dinikmati langsung oleh alex noerdin.
setelah kedua kasus dinyatakan lengkap, jaksa penuntut umum (jpu) mengusulkan agar persidangan dua kasus itu dilakukan dalam satu rangkaian.
pn tipikor palembang menyetujui, dan sidang perdana digelar pada kamis, 3 februari 2022, dengan agenda pembacaan dakwaan.
alex mengikuti sidang secara virtual dari rutan kelas i pakjo palembang.
hakim yang memimpin sidang, aziz muslim, mengingatkan semua pihak untuk tidak mengintervensi jalannya persidangan.
dalam persidangan yang berlangsung pada rabu, 25 mei 2022, jpu membacakan tuntutan hukuman maksimal terhadap alex noerdin.
ia dituntut 20 tahun penjara, denda rp 1 miliar, dan pembayaran uang pengganti atas kerugian negara di dua kasus tersebut.
"menuntut terdakwa dengan pidana 20 tahun penjara dan denda rp 1 miliar, subsider enam bulan kurungan," kata jpu saat itu.
mendengar tuntutan berat tersebut, alex mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada sidang kamis, 2 juni 2022.
ia membacakan langsung pembelaannya dengan suara bergetar, bahkan tak kuasa menahan tangis.
"saya mohon dari lubuk hati terdalam kepada yang mulia majelis hakim, tolong pertimbangkan kembali. apa yang saya lakukan dulu adalah niat baik demi kepentingan masyarakat sumsel," ujar alex sambil menangis.
alex juga menyebut bahwa kebijakan pembangunan masjid sriwijaya dan pengadaan gas oleh pd pde semata-mata adalah upaya membangun sumatera selatan.
meski mengajukan pembelaan, majelis hakim tetap menyatakan alex noerdin bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dua kasus tersebut.
dalam sidang putusan yang digelar rabu, 16 juni 2022, alex divonis 12 tahun penjara, serta denda rp 1 miliar dengan subsider enam bulan kurungan.
selain itu, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. jika tidak dibayar, maka hukumannya bisa diperpanjang.
"terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi yang merugikan negara. perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi," ujar hakim ketua yose rizal dalam pembacaan putusan.
alex noerdin, yang pernah disebut sebagai bapak pembangunan sumatera selatan, kini resmi menyandang status sebagai terpidana korupsi.
selama dua periode menjabat sebagai gubernur (2008–2013 dan 2013–2018), alex dikenal dengan proyek-proyek besar seperti jembatan musi iv, venue asian games 2018, dan proyek ambisius masjid raya sriwijaya.
namun, proyek-proyek itu pula yang akhirnya menyeretnya ke jeruji besi.
kasus alex noerdin menjadi pengingat bahwa integritas pejabat publik harus dijaga dalam setiap kebijakan dan penggunaan anggaran negara.