Dugaan Korupsi Dana Hibah PMI Prabumulih: Kejari Kembali Periksa Eks Ketua dan Kepala DPKAD !

Reporter: Prabu Agustiawan |

Editor: Yuli |

Senin , 16 Jun 2025 - 21:42

Gedung Kejari Prabumulih-Foto : Dokumen Palpos-

KORANPALPOS.COM - Penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana hibah untuk Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Prabumulih terus menunjukkan perkembangan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih kembali memanggil dan memeriksa dua sosok kunci, yakni mantan Ketua PMI Prabumulih periode 2015–2024, Hj SNR, serta Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Prabumulih, WG.

Pemeriksaan keduanya dilakukan pada Senin, 16 Juni 2025, bertempat di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Prabumulih, Jalan Jenderal Sudirman, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai.

Pemeriksaan dimulai sejak pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga sore hari.

Menurut keterangan resmi dari pihak Kejari, pemanggilan kali ini merupakan bagian dari pendalaman terhadap dugaan penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Prabumulih, dan dialokasikan untuk operasional PMI.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Prabumulih, Safei SH MH, menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Hj SNR dan WG merupakan kelanjutan dari serangkaian penyidikan intensif yang telah dilakukan sejak awal 2024.

“Pemeriksaan dan pendalaman kali ini difokuskan pada penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah, khususnya terkait perjalanan dinas dalam dan luar daerah, baik yang dilakukan oleh Hj SNR maupun pengurus PMI lainnya,” ungkap Safei saat dikonfirmasi, Senin siang.

Hal senada disampaikan oleh Ajie Martha SH, Kepala Seksi Intelijen Kejari Prabumulih.

Ia menambahkan bahwa penyidik saat ini masih menelusuri dan mencocokkan dokumen laporan pertanggungjawaban dengan fakta di lapangan.

dugaan korupsi dana hibah pmi prabumulih: kejari kembali periksa eks ketua dan kepala dpkad !                            koranpalpos.com - penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana hibah untuk palang merah indonesia (pmi) kota prabumulih terus menunjukkan perkembangan.
kejaksaan negeri (kejari) prabumulih kembali memanggil dan memeriksa dua sosok kunci, yakni mantan ketua pmi prabumulih periode 2015–2024, hj snr, serta kepala dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah (dpkad) kota prabumulih, wg.
pemeriksaan keduanya dilakukan pada senin, 16 juni 2025, bertempat di ruang pidana khusus (pidsus) kejari prabumulih, jalan jenderal sudirman, desa pangkul, kecamatan cambai.
baca juga:kejari ogan ilir tetapkan 3 tersangka korupsi dana hibah pmi : kerugian negara capai rp624 juta !
baca juga:kejari muara enim dalami nota fiktif-stempel palsu kasus korupsi pmi
pemeriksaan dimulai sejak pukul 09.00 wib dan berlangsung hingga sore hari.
menurut keterangan resmi dari pihak kejari, pemanggilan kali ini merupakan bagian dari pendalaman terhadap dugaan penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari apbd kota prabumulih, dan dialokasikan untuk operasional pmi.
kepala seksi tindak pidana khusus (kasi pidsus) kejari prabumulih, safei sh mh, menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap hj snr dan wg merupakan kelanjutan dari serangkaian penyidikan intensif yang telah dilakukan sejak awal 2024.
baca juga:dugaan korupsi pmi : masarakat ibaratkan pelaku dengan drakulah 
baca juga:usut dugaan korupsi dana pengganti pengelolaan darah : kejari lubuklinggau geledah kantor pmi 
“pemeriksaan dan pendalaman kali ini difokuskan pada penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah, khususnya terkait perjalanan dinas dalam dan luar daerah, baik yang dilakukan oleh hj snr maupun pengurus pmi lainnya,” ungkap safei saat dikonfirmasi, senin siang.
hal senada disampaikan oleh ajie martha sh, kepala seksi intelijen kejari prabumulih.
ia menambahkan bahwa penyidik saat ini masih menelusuri dan mencocokkan dokumen laporan pertanggungjawaban dengan fakta di lapangan.
baca juga:bidik korupsi dana hibah pmi rp 2 miliar : kejari ogan ilir periksa belasan saksi !
baca juga:mantan wakil wali kota palembang dan suami tersangka korupsi dana pmi : begini kronologis lengkap kasusnya !
“terkhusus pelaporan atas penggunaan biaya perjalanan dinas, baik ke luar kota maupun luar provinsi, itu yang menjadi titik konsentrasi kami saat ini. apakah realisasinya sesuai atau justru terjadi mark-up atau fiktif,” tegas ajie.
seiring dengan berjalannya proses penyidikan, muncul berbagai desakan dari kalangan masyarakat sipil dan aktivis antikorupsi agar kejari segera menetapkan tersangka dalam perkara ini.
namun ajie martha menegaskan bahwa kejari akan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan kelengkapan alat bukti sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.
baca juga:kejari muara enim periksa 3 saksi dugaan korupsi dana pmi
baca juga:kejari oku limpahkan kasus korupsi bpbd
“proses penyidikan masih berlangsung. kami mengerti banyak pihak yang menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, tapi perlu kami sampaikan bahwa penetapan tersangka tidak bisa terburu-buru. semuanya harus berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang kuat,” jelasnya.
ia juga menambahkan bahwa kejari akan menyampaikan hasil penyidikan secara terbuka setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai.
“percayakan prosesnya kepada kami. jika penyidikan telah rampung, tentu akan kami umumkan secara resmi kepada masyarakat,” ujarnya.
berdasarkan data yang dihimpun dari internal kejari, hingga pertengahan juni 2025 ini, penyidik pidsus telah memeriksa puluhan saksi, yang terdiri atas mantan dan pengurus aktif pmi prabumulih, relawan pmi yang menerima honor atau melakukan perjalanan dinas,
dan pejabat serta staf dpkad kota prabumulih,
 informasi menyebutkan bahwa total dana hibah untuk pmi yang dikucurkan pemkot prabumulih dalam beberapa tahun terakhir mencapai angka miliaran rupiah, dengan sebagian besar diperuntukkan bagi operasional, kegiatan sosial, serta logistik kesehatan.
namun, dari hasil penyelidikan awal ditemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan laporan pertanggungjawaban yang diberikan.
termasuk dugaan adanya perjalanan dinas fiktif, penggandaan nota belanja, hingga dugaan penggunaan dana hibah untuk kegiatan pribadi.
kasus ini membuka kembali perbincangan publik soal pengelolaan dana hibah oleh organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) dan lembaga non-pemerintah.
sejumlah pengamat dan tokoh masyarakat menyebut bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana hibah masih lemah, terutama jika tidak dilakukan audit menyeluruh.
beberapa kalangan menilai langkah kejaksaan prabumulih dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana hibah pmi ini sebagai bagian dari upaya menegakkan integritas dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
ketua dprd prabumulih, h deni victoria sh msi, mengatakan bahwa lembaganya siap mendukung upaya penegakan hukum sepanjang dilakukan sesuai prosedur dan tidak tebang pilih.
“kami menyerukan agar penyidikan ini dilakukan secara tuntas, dan jika ada yang terbukti melanggar hukum, harus diproses secara transparan,” katanya.
kasus dugaan korupsi dana hibah pmi ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat kota prabumulih.
tak hanya karena melibatkan lembaga kemanusiaan, tapi juga karena menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
dengan terus bergulirnya penyidikan, publik kini menanti babak baru dalam kasus ini: apakah akan ada penetapan tersangka, dan siapa saja yang bertanggung jawab jika dugaan korupsi tersebut terbukti?
kejaksaan negeri prabumulih memastikan bahwa proses hukum akan terus berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 17 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan