Heboh ! 23 Tenaga Kesehatan yang Lulus PPPK di OKU Timur Dibatalkan, Ada Apa ?

Reporter: Ardie |

Editor: Robiansyah |

Kamis , 25 Jan 2024 - 11:13

Ilustrasi pelantikan PPPK-Foto : Dokumen Palpos-

Kejadian ini memunculkan keraguan terhadap sistem seleksi administrasi yang dijalankan oleh BKPSDM.

Masyarakat dan pihak terkait berharap agar insiden ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi PPPK di masa mendatang.

Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan ketelitian dan keakuratan dalam memverifikasi persyaratan administrasi guna menghindari kesalahan serupa yang dapat merugikan banyak pihak, terutama peserta yang seharusnya memenuhi standar yang ditetapkan.

Kesalahan administrasi seperti ini dapat berdampak tidak hanya pada peserta yang bersangkutan tetapi juga pada kredibilitas lembaga penyelenggara seleksi.

Oleh karena itu, langkah-langkah preventif perlu diambil untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Harapannya, seleksi PPPK di Kabupaten OKU Timur dan daerah lainnya dapat menjadi contoh dalam menerapkan standar administrasi yang tinggi, transparan, dan akuntabel demi terciptanya pegawai yang berkualitas dan dapat diandalkan.***

heboh !  23 tenaga kesehatan yang lulus pppk di oku timur dibatalkan, ada apa ?                            martapura - kabar mengejutkan datang dari seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di kabupaten ogan komering ulu (oku) timur. sebanyak 23 peserta seleksi dari tenaga kesehatan (nakes), yang sebelumnya dinyatakan lulus oleh badan kepegawaian negara (bkn) melalui badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten oku timur, resmi mengalami pembatalan.
menurut kepala bkpsdm, h. sutikman, s.pd., m.m., pembatalan ini disebabkan oleh adanya kesalahan atau kekurangan syarat administrasi, khususnya kurangnya masa kerja yang seharusnya minimal dua tahun.
"kami telah melakukan pendalaman terhadap riwayat pengalaman kerja melalui daftar hadir peserta selama mereka bekerja, ternyata ditemukan bahwa mereka belum mencapai dua tahun pengalaman kerja," ungkapnya pada rabu, 24 januari.
baca juga:jadi atensi pj bupati, perbaikan jalan cengal-sungai jeruju dipercepat
baca juga:oku dapat dbh kelapa sawit sebesar rp10 miliar
pihak bkpsdm oku timur secara langsung mengusulkan pembatalan keputusan tersebut kepada bkn ri, menyoroti kebijakan administrasi yang seakan-akan loloskan peserta dengan masa kerja di bawah syarat minimal.
hal ini tentu menimbulkan pertanyaan serius terkait seleksi administrasi yang seharusnya menjadi filter untuk memastikan peserta memenuhi semua persyaratan.
ketika bkpsdm melakukan pemeriksaan ulang, banyak dari peserta yang sebelumnya dianggap lulus ternyata tidak memenuhi syarat masa kerja minimal dua tahun.
baca juga:gaji pppk kemenag oku tembus rp7 juta per bulan
baca juga:ini upaya dinas kesehatan ogan ilir tekan kasus dbd di ogan ilir
kondisi ini menggambarkan adanya kelalaian dalam proses seleksi administrasi, yang seharusnya menjadi tahap krusial dalam menentukan kelulusan peserta.
kepala dinas kesehatan oku timur, m yakub, skm, dalam konfirmasi melalui pesan singkat whatsapp, mengakui bahwa terdapat surat keterangan masa kerja peserta pppk tenaga kesehatan yang diduga lalai selama penyeleksian.
"ya memang benar ada 23 nakes yang ikut test tahun 2023 kemarin terancam kelulusannya dibatalkan. kelulusan tersebut terancam dibatalkan karena ada persyaratan administrasi yang tidak terpenuhi karena masa kerja kurang dari 2 tahun," ungkapnya.
baca juga:air pdam di lubuk raja tidak mengalir selama 20 hari
baca juga:dinkes oku mulai lakukan fogging massal
kejadian ini memunculkan keraguan terhadap sistem seleksi administrasi yang dijalankan oleh bkpsdm.
masyarakat dan pihak terkait berharap agar insiden ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi pppk di masa mendatang.
pemerintah daerah diharapkan meningkatkan ketelitian dan keakuratan dalam memverifikasi persyaratan administrasi guna menghindari kesalahan serupa yang dapat merugikan banyak pihak, terutama peserta yang seharusnya memenuhi standar yang ditetapkan.
kesalahan administrasi seperti ini dapat berdampak tidak hanya pada peserta yang bersangkutan tetapi juga pada kredibilitas lembaga penyelenggara seleksi.
oleh karena itu, langkah-langkah preventif perlu diambil untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
harapannya, seleksi pppk di kabupaten oku timur dan daerah lainnya dapat menjadi contoh dalam menerapkan standar administrasi yang tinggi, transparan, dan akuntabel demi terciptanya pegawai yang berkualitas dan dapat diandalkan.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan