Stop Rekrutmen Tenaga Honorer, Ini Alasan Pemerintah !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 23 Jan 2024 - 21:12

Sejumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Palembang melakukan pelayanan kepada masyarakat-Foto: Koer Palpos-

Sementara itu, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau disingkat CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disingkat PPPK, saat ini masih dalam proses usulan.

"Kita masih melakukan pendataan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait berapa kebutuhan agar bisa dilaporkan kepada pimpinan untuk disesuaikan dengan kemampuan daerah sebelum diusulkan ke pusat," ucapnya.

Dipihak lain, sejumlah warga berharap agar aturan penghentian perekrutan tenaga honorer dapat lebih fleksibel penerapannya.

"Kalau bisa jangan terlalu ketat. Artinya jika kedepan dibutuhkan tenaga honorer di pemerintahan apa salahnya dibuka lagi, " ujar Ansi, warga Kemuning Kota Palembang.

Senada dikatakan Ade, warga Ilir Timur I Kota Palembang yang berharap agar pemerintah daerah juga diberi kesempatan untuk kembali membuka rekrutmen tenaga honorer jika kedepan kurang atau dibutuhkan.

"Sebab di setiap daerah kan berbeda iklim kerjanya. Jadi saya rasa jangan disamaratakan, " ujarnya berharap.

Sementara itu Akademisi Sumsel, Dr Tarech Rasyid MSi memberikan pandangannya terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN, yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2024.

Tarech Rasyid menyatakan bahwa perubahan ini dapat dianggap sebagai langkah tepat, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan sistem meritokrasi.

Dalam UU Nomor 5 tahun 2023 tersebut lanjutnya, pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), keduanya memiliki kesetaraan hak, termasuk jaminan pensiun.

Tarech Rasyid menekankan bahwa regulasi ini memberikan ruang mobilitas ASN, mendukung pembangunan nasional dengan fokus pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang pada akhirnya menciptakan kesetaraan dan keseimbangan pembangunan antar daerah.

Namun, Tarech Rasyid juga menggarisbawahi konsekuensi penghentian pengangkatan tenaga honorer yang diatur oleh UU ASN Tahun 2023.

Ia menyatakan bahwa sekarang, pejabat di tingkat pusat dan daerah dilarang mengangkat tenaga honorer, kecuali mereka yang masuk dalam kategori ASN.

Ini, menurutnya, dapat memperkuat sistem meritokrasi, menghasilkan ASN yang profesional, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

stop rekrutmen tenaga honorer, ini alasan pemerintah !                             palembang – pemerintah pusat  menegaskan kebijakan yang menghentikan rekrutmen tenaga honorer sejak tahun 2024, sejalan dengan penerapan undang-undang aparatur sipil negara (uu asn) nomor 20 tahun 2023. 
keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya penataan dan perubahan dalam administrasi kepegawaian.
pada uu asn no 20 tahun 2023, yang diberlakukan oleh presiden joko widodo, secara tegas melarang pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer. 
pelarangan ini tidak hanya berlaku bagi pejabat pembina kepegawaian, tetapi juga mencakup pejabat lain, termasuk bupati, dengan ancaman sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
baca juga:pengungsi banjir butuh sembako dan obat-obatan !
baca juga:rahasia awet muda anggun cipta sasmi
terkait kebijakan pemerintah mendapat tanggapan pemerintah daerah yang salah satunya pemerintah kota lubuklinggau melalui badan kepegawaian dan pengembangan  sumber daya manusia (bkpsdm)
kepala bkpsdm kota lubuklinggau, yulita anggraini, melalui kepala bidang (kabid) pengangkatan, pemberhentian dan informasi, m adi dwi cahyo menegaskan, bahwa untuk kota lubuklinggau sejak diberlakukannya aturannitu memang sudah tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer baru.
"saat ini tenaga honorer di kota lubuklinggau tersisa 1.665 lagi, itu jumlah secara keseluruhan termasuk k2, guru, teknis dan lainnya," jelas adi, selasa, 21 januari. 
jumlah tersebut menurutnya, sesuai dengan data tenaga honorer yang sudah terdaftar di database badan kepegawaian negara (bkn).
baca juga:muhaimin kritik hilirisasi tambang, gibran soal ruu masyarakat adat
baca juga:miris ! karyawan pdam oku timur 6 bulan tak gajian 
"jadi kita sejak dilakukannya pendataan pada oktober 2022 tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer baru, tidak tahu ya kalau di sekolah-sekolah masih melakukan perekrutan sendiri, tapi dari pemerintah kota sudah tidak ada lagi," ungkapnya.
lebih lanjut adi menegaskan bahwa tidak dibenarkan perekrutan honorer baru.
itu artinya, jika di bawah ternyata ada yang melakukan perekrutan juga percuma karena mereka yang baru-baru tidak bakal bisa diangkat jadi asn.
"untuk diangkat asn itukan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi salah satunya masa kerja, mereka yang baru tidak masuk dalam database dan tidak bisa juga diangkat jadi asn kan percuma," pungkasnya.
baca juga:lembaga utama menyejahterakan umat semakin solid
baca juga:kabar kurang baik : pajak motor bakal naik !
sementara itu, penerimaan calon pegawai negeri sipil atau disingkat cpns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat pppk, saat ini masih dalam proses usulan.
"kita masih melakukan pendataan dari opd (organisasi perangkat daerah) terkait berapa kebutuhan agar bisa dilaporkan kepada pimpinan untuk disesuaikan dengan kemampuan daerah sebelum diusulkan ke pusat," ucapnya. 
dipihak lain, sejumlah warga berharap agar aturan penghentian perekrutan tenaga honorer dapat lebih fleksibel penerapannya. 
"kalau bisa jangan terlalu ketat. artinya jika kedepan dibutuhkan tenaga honorer di pemerintahan apa salahnya dibuka lagi, " ujar ansi, warga kemuning kota palembang. 
senada dikatakan ade, warga ilir timur i kota palembang yang berharap agar pemerintah daerah juga diberi kesempatan untuk kembali membuka rekrutmen tenaga honorer jika kedepan kurang atau dibutuhkan. 
"sebab di setiap daerah kan berbeda iklim kerjanya. jadi saya rasa jangan disamaratakan, " ujarnya berharap. 
sementara itu akademisi sumsel, dr tarech rasyid msi memberikan pandangannya terkait dengan diberlakukannya undang-undang (uu) nomor 20 tahun 2023 tentang asn, yang menggantikan uu nomor 5 tahun 2024. 
tarech rasyid menyatakan bahwa perubahan ini dapat dianggap sebagai langkah tepat, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan sistem meritokrasi.
dalam uu nomor 5 tahun 2023 tersebut lanjutnya, pegawai asn terdiri dari pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), keduanya memiliki kesetaraan hak, termasuk jaminan pensiun.
tarech rasyid menekankan bahwa regulasi ini memberikan ruang mobilitas asn, mendukung pembangunan nasional dengan fokus pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3t), yang pada akhirnya menciptakan kesetaraan dan keseimbangan pembangunan antar daerah.
namun, tarech rasyid juga menggarisbawahi konsekuensi penghentian pengangkatan tenaga honorer yang diatur oleh uu asn tahun 2023. 
ia menyatakan bahwa sekarang, pejabat di tingkat pusat dan daerah dilarang mengangkat tenaga honorer, kecuali mereka yang masuk dalam kategori asn.
ini, menurutnya, dapat memperkuat sistem meritokrasi, menghasilkan asn yang profesional, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn).
dalam menghadapi implementasi sistem meritokrasi, tarech menyoroti pentingnya lembaga pengawas. 
dia menegaskan bahwa komisi aparatur sipil negara (kasn) menjadi lembaga yang sangat penting untuk mengawasi implementasi sistem merit di birokrasi. 
"melalui peran kasn, diharapkan munculnya sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan memiliki kinerja kelas dunia, " ujarnya.
sebelumnya, presiden jokowi mengatakan, sesuai dengan pasal 65 ayat (3) uu asn no 20 tahun 2023 menyatakan, "pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-asn untuk mengisi jabatan asn dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
meskipun rekrutmen tenaga honorer dihentikan, pemerintah memberikan solusi melalui rekrutmen calon aparatur sipil negara (casn) pada tahun 2024.
langkah ini diambil untuk secara bertahap menata dan memperbaiki status tenaga honorer. tenaga honorer diharapkan dapat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setelah proses penataan ini selesai.
pemerintah memberikan batas waktu hingga bulan desember 2024 untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer melalui rekrutmen casn. 
keputusan ini diharapkan dapat membuka peluang bagi tenaga honorer untuk mendapatkan status sebagai pegawai pemerintah dengan cara yang lebih terstruktur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 24 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan