Kabar Kurang Baik : Pajak Motor Bakal Naik !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Minggu , 21 Jan 2024 - 21:42

Kendaraan sepeda motor kedepan bakal dinaikan pajaknya oleh pemerintah pusat-Foto: koer Palpos-

PALEMBANG - Pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, tengah merancang rencana peningkatan pajak motor bensin.

Rencananya, pendapatan dari pajak motor berbahan bakar fosil ini akan dialihkan untuk mensubsidi transportasi umum, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dan LRT baik di jakarta maupun di kota-kota besar lainnya.

"Kita menyiapkan untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor non listrik. Sehingga nanti itu bisa mensubsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau Kereta Cepat," ujarnya.

Rencana ini akan dibahas dalam rapat terbatas (ratas) dan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Selain menjadi solusi untuk mendukung transportasi umum, rencana ini juga dianggap sebagai strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar seperti Jakarta.

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, telah mengingatkan tentang dampak polusi udara yang luar biasa terhadap kesehatan semua orang.

Terkait rencana pemerintah untuk menaikkan pajak motor berbahan bakar fosil atau BBM menuai berbagai keluhan dan penolakan dari masyarakat, terutama para pengendara sepeda motor.

Beberapa warga Palembang khususnya pengendara sepeda motor menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap rencana ini, merasa bahwa kondisi saat ini sudah cukup sulit dan peningkatan pajak hanya akan menambah beban.

Susan, salah seorang warga Sukarami Kota Palembang, menyampaikan pendapatnya mengenai rencana tersebut.

"Semua sudah naik, pajak mau naik juga. Sungguh berat sekali," ungkapnya, Minggu, 21 Januari 2024.

Dia menyoroti keberatan atas keputusan pemerintah yang dianggap tidak mempertimbangkan kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Sedangkan, Hans, warga Kabupaten Ogan Ilir (OI) menilai, bahwa peningkatan pajak motor akan menciptakan kegemparan terutama di tahun politik ini.

kabar kurang baik : pajak motor bakal naik !                            palembang  - pemerintah pusat, melalui menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi (marves), luhut binsar pandjaitan, tengah merancang rencana peningkatan pajak motor bensin.
rencananya, pendapatan dari pajak motor berbahan bakar fosil ini akan dialihkan untuk mensubsidi transportasi umum, seperti kereta cepat jakarta-bandung whoosh dan lrt baik di jakarta maupun di kota-kota besar lainnya.
"kita menyiapkan untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor non listrik. sehingga nanti itu bisa mensubsidi ongkos-ongkos seperti lrt atau kereta cepat," ujarnya.
rencana ini akan dibahas dalam rapat terbatas (ratas) dan disampaikan langsung kepada presiden joko widodo.
baca juga:kapan banjir pergi jauh dari kota palembang ?
selain menjadi solusi untuk mendukung transportasi umum, rencana ini juga dianggap sebagai strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar seperti jakarta.
menko marves, luhut binsar pandjaitan, telah mengingatkan tentang dampak polusi udara yang luar biasa terhadap kesehatan semua orang.
terkait rencana pemerintah untuk menaikkan pajak motor berbahan bakar fosil atau bbm menuai berbagai keluhan dan penolakan dari masyarakat, terutama para pengendara sepeda motor. 
beberapa warga palembang khususnya pengendara sepeda motor menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap rencana ini, merasa bahwa kondisi saat ini sudah cukup sulit dan peningkatan pajak hanya akan menambah beban.
baca juga:bangun jembatan payuputat yang putus, pemkot prabumulih gunakan biaya tak terduga
susan, salah seorang warga sukarami kota  palembang, menyampaikan pendapatnya mengenai rencana tersebut.
"semua sudah naik, pajak mau naik juga. sungguh berat sekali," ungkapnya, minggu, 21 januari 2024. 
dia menyoroti keberatan atas keputusan pemerintah yang dianggap tidak mempertimbangkan kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
sedangkan, hans, warga kabupaten ogan ilir (oi) menilai, bahwa peningkatan pajak motor akan menciptakan kegemparan terutama di tahun politik ini. 
"bisa kacau ini, kenapa pula mau denger perkataan orang itu (menko marves, red)," tegasnya dengan nada frustrasi.
baca juga:supriono ungkap keseriusan pemerintah memajukan sektor ekonomi kreatif dan umkm
baca juga:round up hari ke-51, komitmen paslon dalam penguatan antikorupsi
hans menyatakan bahwa banyak warga tidak akan setuju dengan rencana kenaikan pajak tersebut.
"pasti tidak setuju semua warga," tambahnya dengan keyakinan bahwa rencana tersebut akan menuai penolakan massal dari masyarakat.
dia juga menyiratkan ketidakpercayaan terhadap keputusan pemerintah yang dianggap kurang peka terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat.
pendapat susan dan hans mencerminkan perasaan banyak masyarakat yang merasa terbebani dengan kondisi ekonomi yang sulit.
rencana kenaikan pajak motor menjadi perhatian serius bagi pengendara sepeda motor, dan mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi sebelum menerapkannya.
keluhan dan penolakan ini menjadi sorotan di tengah ketegangan politik dan ekonomi yang tengah dihadapi oleh masyarakat indonesia. 
sementara itu, pengamat kebijakan publik, dr mh thamrin msi memberikan tanggapannya terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar bbm.
menurutnya, respon yang tepat terhadap kebijakan ini sangat tergantung pada nilai dan tujuan yang diutamakan oleh masyarakat dan pemerintah.
thamrin menyoroti beberapa faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi rencana kenaikan pajak ini. "pertama, aspek keadilan dalam pembagian beban perlu diperhatikan dengan cermat," ujarnya, minggu, 21 januari 2024.
ia menyampaikan bahwa kenaikan pajak ranmor roda dua berpotensi menambah beban baru, terutama bagi masyarakat berpenghasilan sedang dan rendah yang merupakan pemilik kendaraan bermotor tersebut.
"dalam situasi di mana harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, biaya transportasi, yang proporsinya cukup besar dari alokasi pengeluaran bulanan mereka, akan menjadi beban tambahan yang signifikan bagi masyarakat," ujar thamrin.
kedua lanjutnya, dampak ekonomi dari kebijakan ini harus dievaluasi secara menyeluruh.
thamrin menekankan perlunya memahami konsekuensi ekonomi yang mungkin timbul, terutama dalam konteks kondisi ekonomi yang sudah sulit.
lebih lanjut, thamrin menyatakan bahwa perlu ada eksplorasi mendalam terhadap alternatif pendanaan sebelum menerapkan kebijakan ini.
"alternatif pendanaan yang sudah dieksplorasi secara menyeluruh dapat menjadi kunci untuk mengurangi beban masyarakat," ungkapnya.
terakhir, thamrin menekankan pentingnya dialog terbuka dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
"dialog terbuka dan keterlibatan masyarakat akan menjadi kunci untuk mencapai solusi yang seimbang dan dapat diterima oleh semua pihak," tegasnya.
dengan tanggapannya, thamrin mengingatkan bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pengembangan transportasi umum dengan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
keselarasan ini diharapkan dapat dicapai melalui proses kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. 
sebelumnya, menko marves, luhut binsar pandjaitan menegaskan, dalam upaya menyempurnakan kualitas udara, pemerintah juga berkomitmen pada perbaikan standar emisi euro 4 dan euro 5 bagi kendaraan bermotor.
luhut juga menyatakan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kualitas solar atau bensin, dengan mengadopsi standar euro 4 dan euro 5, serta mengurangi kandungan sulfur dalam bbm.
luhut menekankan perlunya mencari kiat-kiat yang cepat untuk menangani persoalan kualitas udara di kota-kota besar. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 22 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan