Kabar Kurang Baik : Pajak Motor Bakal Naik !

"Bisa kacau ini, kenapa pula mau denger perkataan orang itu (Menko Marves, red)," tegasnya dengan nada frustrasi.

BACA JUGA:Supriono Ungkap Keseriusan Pemerintah Memajukan Sektor Ekonomi Kreatif dan UMKM

BACA JUGA:Round Up Hari Ke-51, Komitmen Paslon Dalam Penguatan Antikorupsi

Hans menyatakan bahwa banyak warga tidak akan setuju dengan rencana kenaikan pajak tersebut.

"Pasti tidak setuju semua warga," tambahnya dengan keyakinan bahwa rencana tersebut akan menuai penolakan massal dari masyarakat.

Dia juga menyiratkan ketidakpercayaan terhadap keputusan pemerintah yang dianggap kurang peka terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Pendapat Susan dan Hans mencerminkan perasaan banyak masyarakat yang merasa terbebani dengan kondisi ekonomi yang sulit.

Rencana kenaikan pajak motor menjadi perhatian serius bagi pengendara sepeda motor, dan mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi sebelum menerapkannya.

Keluhan dan penolakan ini menjadi sorotan di tengah ketegangan politik dan ekonomi yang tengah dihadapi oleh masyarakat Indonesia. 

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Dr MH Thamrin MSi memberikan tanggapannya terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar BBM.

Menurutnya, respon yang tepat terhadap kebijakan ini sangat tergantung pada nilai dan tujuan yang diutamakan oleh masyarakat dan pemerintah.

Thamrin menyoroti beberapa faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi rencana kenaikan pajak ini. "Pertama, aspek keadilan dalam pembagian beban perlu diperhatikan dengan cermat," ujarnya, Minggu, 21 Januari 2024.

Ia menyampaikan bahwa kenaikan pajak ranmor roda dua berpotensi menambah beban baru, terutama bagi masyarakat berpenghasilan sedang dan rendah yang merupakan pemilik kendaraan bermotor tersebut.

"Dalam situasi di mana harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, biaya transportasi, yang proporsinya cukup besar dari alokasi pengeluaran bulanan mereka, akan menjadi beban tambahan yang signifikan bagi masyarakat," ujar Thamrin.

Kedua lanjutnya, dampak ekonomi dari kebijakan ini harus dievaluasi secara menyeluruh.