Skandal Mafia Tanah Tol Tempino Terbongkar: Asisten 1 Muba dan Pensiunan BPN Terancam 5 Tahun Penjara !

Reporter: Romi |

Editor: Dahlia |

Selasa , 27 May 2025 - 20:55

Sidang kasus dugaan korupsi dalam pengadaan lahan proyek jalan tol Tempino–Jambi-Foto : Istimewa-

KORANPALPOS.COM - Sidang perdana kasus dugaan mafia tanah dalam proyek strategis nasional pembangunan Tol Tempino–Jambi mulai bergulir dan langsung menghebohkan ruang sidang Pengadilan Negeri Palembang.

Kasus ini menyeret pejabat aktif dan pensiunan lembaga pertanahan ke kursi terdakwa.

Dua dari tiga terdakwa utama, yakni YH Asisten I Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan AM, mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Muba, secara resmi diadili atas dugaan pemufakatan jahat dalam pemalsuan dokumen administrasi pengadaan lahan proyek tol.

Sidang yang digelar Senin pagi (26/5/2025), dipimpin oleh Hakim Ketua Fauzi Isra dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin.

BACA JUGA:BPK: Wajar Tanpa Pengecualian

“Para terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 9 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp250 juta,” jelas Kasi Intel Kejari Muba, Abdul Harris Augusto SH MH.

Dalam fakta persidangan, mencuat hubungan pribadi antara terdakwa YH dengan sosok pengusaha ternama Sumsel berinisial HA, yang disebut-sebut sebagai dalang utama penguasaan lahan ilegal.

YH ternyata merupakan anak angkat dari HA.

“Dengan loyalitas membabi buta, YH memaksa kepala desa untuk menandatangani dokumen penguasaan fisik tanah milik HA, meskipun kepala desa menolak karena khawatir melanggar hukum,” ungkap jaksa.

Tindakan pemaksaan ini menjadi salah satu bukti bagaimana pengaruh relasi personal digunakan untuk mengakali proses administrasi dan menciptakan klaim lahan fiktif di atas kawasan hutan konservasi.

Sementara itu, terdakwa AM yang merupakan pensiunan BPN, berperan sebagai ‘arsitek teknis’ dalam pemalsuan data lahan.

skandal mafia tanah tol tempino terbongkar: asisten 1 muba dan pensiunan bpn terancam 5 tahun penjara !                            koranpalpos.com - sidang perdana kasus dugaan mafia tanah dalam proyek strategis nasional pembangunan tol tempino–jambi mulai bergulir dan langsung menghebohkan ruang sidang pengadilan negeri palembang.
kasus ini menyeret pejabat aktif dan pensiunan lembaga pertanahan ke kursi terdakwa.
dua dari tiga terdakwa utama, yakni yh asisten i pemerintah kabupaten musi banyuasin (muba) dan am, mantan pegawai badan pertanahan nasional (bpn) muba, secara resmi diadili atas dugaan pemufakatan jahat dalam pemalsuan dokumen administrasi pengadaan lahan proyek tol.
sidang yang digelar senin pagi (26/5/2025), dipimpin oleh hakim ketua fauzi isra dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (jpu) dari kejaksaan negeri musi banyuasin.
baca juga:satu hari, dua pengendar narkoba diamankan
baca juga:bpk: wajar tanpa pengecualian 
“para terdakwa didakwa berdasarkan pasal 9 jo pasal 15 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga rp250 juta,” jelas kasi intel kejari muba, abdul harris augusto sh mh.
dalam fakta persidangan, mencuat hubungan pribadi antara terdakwa yh dengan sosok pengusaha ternama sumsel berinisial ha, yang disebut-sebut sebagai dalang utama penguasaan lahan ilegal.
yh ternyata merupakan anak angkat dari ha.
“dengan loyalitas membabi buta, yh memaksa kepala desa untuk menandatangani dokumen penguasaan fisik tanah milik ha, meskipun kepala desa menolak karena khawatir melanggar hukum,” ungkap jaksa.
baca juga:calon pengantin wanita luruskan soal mahar: pernikahan batal dan akan tempuh jalur hukum !
baca juga: simpan sabu di dalam bungkus rokok warga lubuk rukam oku ditangkap polisi
tindakan pemaksaan ini menjadi salah satu bukti bagaimana pengaruh relasi personal digunakan untuk mengakali proses administrasi dan menciptakan klaim lahan fiktif di atas kawasan hutan konservasi.
sementara itu, terdakwa am yang merupakan pensiunan bpn, berperan sebagai ‘arsitek teknis’ dalam pemalsuan data lahan.
am diduga menyusun dokumen palsu, termasuk membuat pengukuran seolah-olah lahan tersebut berada di luar kawasan hutan, padahal faktanya lahan itu termasuk suaka margasatwa lalan-mendis.
“am membantu proses legalisasi tanah-tanah yang sebelumnya tidak memiliki alas hak yang sah. ini semua demi mengajukan klaim ganti rugi atas nama pribadi ha,” beber jaksa dalam sidang.
baca juga:pulang nonton voli dua pelajar tewas ditabrak babaranjang
baca juga:tangkap kurir satresnarkoba prabumulih gagalkan peredaran 12 paket sabu-sabu
skema ini terungkap dilakukan secara sistematis, mulai dari pemetaan ulang, perubahan trase (jalur) tol, hingga pengajuan ganti rugi yang bernilai miliaran rupiah.
dampak dari ulah mafia tanah ini tidak main-main. proyek tol tempino–jambi yang merupakan bagian dari tol trans sumatera dan vital bagi konektivitas palembang–jambi kini tertunda.
pemerintah gagal membebaskan lahan tepat waktu karena muncul klaim tumpang tindih dan gugatan dari pihak-pihak tak bertanggung jawab.
“trase jalan tol bahkan diduga digeser agar melintasi lahan yang telah lebih dulu dikuasai secara ilegal oleh para terdakwa,” ujar abdul harris.
kerugian negara bukan hanya dari sisi anggaran pembebasan lahan, tetapi juga dari lambatnya realisasi pembangunan infrastruktur yang seharusnya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
dalam persidangan juga terungkap bahwa ha telah menguasai sekitar 900 hektare lahan milik negara sejak tahun 1987, dan mengalihfungsikannya menjadi kebun kelapa sawit.
ironisnya, selama hampir empat dekade, tidak ada satu rupiah pun yang masuk ke kas negara dari pengelolaan lahan tersebut.
“ini bentuk penguasaan ilegal yang merugikan negara dan menunjukkan bagaimana pengaruh elite lokal digunakan untuk memperkaya diri secara melawan hukum,” tegas jaksa.
skandal mafia tanah ini menjadi contoh nyata bagaimana kekuasaan, koneksi, dan birokrasi bisa digunakan secara sistematis untuk merampok aset negara.
yh sebagai pejabat aktif, am sebagai ahli pertanahan, dan ha sebagai tokoh swasta berpengaruh diduga menjadi tiga serangkai dalam konspirasi pengambilalihan aset negara.
publik dan aktivis antikorupsi di sumatera selatan menyerukan agar kejaksaan tidak berhenti pada tiga terdakwa saja, namun juga membongkar jaringan lebih luas, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat lain, aparat desa, dan oknum bpn lainnya

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 29 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan