Mantan Anggota DPRD Muaraenim Diperiksa Terkait Korupsi Proyek Siring

Reporter: Fahrozi |

Editor: Dahlia |

Senin , 26 May 2025 - 21:16

Mantan anggota DPRD Muaraenim berinisial A menjalani pemeriksaan penyidik Kejari Muaraenim-Foto : Ozi-

KORANPALPOS.COM - Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Muara Enim terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama sejumlah pejabat dan mantan pejabat daerah.

Kali ini, penyidik memeriksa salah satu mantan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019 2024 yang diduga terkait dengan proyek pembangunan siring Jalan Bukit Desa Pulau Panggung Muara Danau, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim.

Proyek yang bersumber dari Dana APBD melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023 itu diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah.

Berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai kerugian negara dari proyek tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp545 juta.

Pemeriksaan terhadap mantan anggota DPRD tersebut dilakukan pada Senin, 26 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim.

Sumber di kejaksaan menyebutkan bahwa mantan legislator yang diperiksa berinisial A, berasal dari Fraksi PDIP Dapil IV Kabupaten Muara Enim.

Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Rudi Iskandar SH MH, melalui Kepala Seksi Intelijen Anjasra Karya SH MH, membenarkan pemeriksaan tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya penyidik dalam mendalami peran para pihak dalam proyek yang terindikasi kuat sarat penyimpangan, termasuk dari sisi perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

“Saksi A diperiksa karena yang bersangkutan merupakan pihak yang mengusulkan pokok pikiran (Pokir) dalam kegiatan pembangunan siring tersebut,” ujar Anjasra saat ditemui wartawan.

Dalam keterangan resminya, Anjasra menjelaskan bahwa proyek pembangunan siring yang kini menjadi objek penyidikan merupakan salah satu proyek Pokir DPRD Muara Enim Tahun Anggaran 2023.

mantan anggota dprd muaraenim diperiksa terkait korupsi proyek siring                              koranpalpos.com - tim penyidik tindak pidana khusus (pidsus) kejaksaan negeri muara enim terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama sejumlah pejabat dan mantan pejabat daerah.
kali ini, penyidik memeriksa salah satu mantan anggota dprd kabupaten muara enim periode 2019 2024 yang diduga terkait dengan proyek pembangunan siring jalan bukit desa pulau panggung muara danau, kecamatan semende darat laut, kabupaten muara enim.
proyek yang bersumber dari dana apbd melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kabupaten muara enim tahun anggaran 2023 itu diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah.
berdasarkan audit dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp), nilai kerugian negara dari proyek tersebut diperkirakan mencapai lebih dari rp545 juta.
baca juga:pelaku penadahan hp dibebaskan lewat restorative justice
baca juga:harga kebutuhan pokok di oku stabil jelang idul adha
pemeriksaan terhadap mantan anggota dprd tersebut dilakukan pada senin, 26 mei 2025 sekitar pukul 10.00 wib di kantor kejaksaan negeri muara enim.
sumber di kejaksaan menyebutkan bahwa mantan legislator yang diperiksa berinisial a, berasal dari fraksi pdip dapil iv kabupaten muara enim.
kepala kejaksaan negeri muara enim, rudi iskandar sh mh, melalui kepala seksi intelijen anjasra karya sh mh, membenarkan pemeriksaan tersebut.
menurutnya, pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya penyidik dalam mendalami peran para pihak dalam proyek yang terindikasi kuat sarat penyimpangan, termasuk dari sisi perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
baca juga:prabumulih raih opini wtp ke-12 dari bpk, h arlan apresiasi kinerja opd
baca juga:bupati muara enim resmikan sarana kerja pembinaan kemandirian warga binaan
“saksi a diperiksa karena yang bersangkutan merupakan pihak yang mengusulkan pokok pikiran (pokir) dalam kegiatan pembangunan siring tersebut,” ujar anjasra saat ditemui wartawan.
dalam keterangan resminya, anjasra menjelaskan bahwa proyek pembangunan siring yang kini menjadi objek penyidikan merupakan salah satu proyek pokir dprd muara enim tahun anggaran 2023.
pokir sendiri adalah usulan kegiatan yang disampaikan anggota dewan kepada pemerintah daerah untuk diakomodasi dalam perencanaan pembangunan, berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
menurut anjasra, keberadaan pokir tidak dilarang oleh aturan. namun, dalam praktiknya, pokir sering kali disusupi kepentingan oknum yang menyalahgunakan wewenang, baik dalam proses penganggaran, pemilihan rekanan, hingga pengawasan pelaksanaan proyek di lapangan.
baca juga:kasus oknum guru ay : disdik sumsel pilih bungkam, upt ppa lubuklinggau dampingi keluarga tersangka
baca juga:wabup rohman : manfaatkan pengetahuan dan ilmu yang didapatkan jangan di sia-siakan
“dalam konteks perkara ini, proyek pokir yang diusulkan diduga mengalami penyimpangan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan fisik, hingga pertanggungjawaban. inilah yang sedang kami dalami,” kata dia.
selain mantan anggota dprd inisial a, penyidik kejari muara enim juga telah memeriksa tujuh orang lainnya sebagai saksi.
mereka terdiri dari unsur pengawas lapangan, pejabat teknis di dinas pupr, hingga bendahara pengeluaran.
pemeriksaan ini dilakukan guna mengumpulkan informasi dan bukti-bukti pendukung yang dibutuhkan penyidik dalam menelusuri aliran dana dan modus operandi dugaan korupsi tersebut.
beberapa saksi kunci yang telah diperiksa antara lain: e, pengawas pekerjaan dari dinas pupr; s, bendahara pengeluaran; dan 5 saksi lainnya berasal dari dinas pupr kabupaten muara enim, termasuk pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) dan pejabat pembuat komitmen (ppk).
"adapun pemeriksaan ini merupakan rangkaian proses penyidikan untuk mendalami pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap dugaan penyimpangan serta untuk melengkapi berkas perkara,” jelas anjasra.
sumber dari internal penyidik menyebutkan bahwa dugaan korupsi dalam proyek ini mencakup beberapa modus, seperti mark up volume pekerjaan, penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, serta dugaan keterlibatan pihak ketiga yang tidak kompeten dalam pelaksanaan proyek.
tak hanya itu, adanya indikasi keterlibatan oknum legislator dalam proses pemilihan kontraktor hingga pencairan anggaran juga menjadi fokus utama penyidik.
“beberapa bukti permulaan sudah kami kantongi, termasuk dokumen kontrak, laporan hasil pekerjaan, serta keterangan dari saksi-saksi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dokumen dan kondisi fisik di lapangan,” ujar sumber tersebut.
meski kejari muara enim belum mengumumkan tersangka secara resmi, namun penyidik menyebut telah mengantongi sejumlah nama yang berpotensi menjadi tersangka dalam waktu dekat.
penyidikan akan terus berjalan hingga ditemukan bukti kuat yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.
“penetapan tersangka tentu harus melalui proses analisa yuridis yang mendalam. kami akan transparan dalam setiap perkembangan perkara ini,” kata anjasra.
kejaksaan negeri muara enim menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
pihaknya menyatakan tidak akan ragu untuk menyeret siapapun yang terlibat, termasuk dari kalangan legislatif maupun eksekutif.
“kami ingin menyampaikan bahwa hukum tidak mengenal status jabatan. siapa pun yang terbukti bersalah, akan kami proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas rudi iskandar melalui kasi intelijen.
kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat kabupaten muara enim.
sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis antikorupsi menyuarakan dukungan terhadap langkah-langkah kejari dalam mengusut tuntas proyek siring yang merugikan keuangan daerah tersebut.
“kami harap tidak hanya berhenti di level saksi. kalau memang ada anggota dewan atau pejabat yang bermain proyek dan menyebabkan kerugian negara, harus ditindak tegas,” ujar fery, salah satu tokoh pemuda semende.
dengan masih berlangsungnya proses penyidikan, kejari muara enim mengimbau masyarakat untuk bersabar dan tidak berspekulasi.
pihak kejaksaan juga mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi proses penegakan hukum agar berjalan transparan dan akuntabel.
penyidikan terhadap proyek pokir dprd ini menjadi sinyal kuat bahwa lembaga penegak hukum semakin tegas dalam mengusut praktik korupsi yang bermula dari proses politik anggaran.
harapannya, ke depan tidak ada lagi proyek yang dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi, sementara masyarakat tetap menunggu hasil pembangunan yang tak kunjung dirasakan manfaatnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 27 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan