Dilarang Berjualan di Pinggir Jalan : Begini Respon Pedagang Hewan Kurban !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Senin , 12 May 2025 - 21:34

Ilustrasi hewan kurban yang dijual pedagang-Foto : Dokumen Palpos-

Dia juga menyampaikan bahwa limbah dari aktivitas jual-beli hewan kurban dapat mencemari saluran air dan merusak ekosistem mikro di lingkungan sekitar.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah menata ulang sistem distribusi dan penjualan hewan kurban secara profesional dan berkelanjutan.

Ia mengapresiasi langkah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Sumsel yang mengambil inisiatif penertiban ini, dan mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat.

“Kita harus mendidik masyarakat bahwa kurban adalah ibadah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Jangan sampai semangat berkurban justru meninggalkan limbah dan masalah baru,” tegasnya.

Lebih lanjut, Taufik juga berharap pemerintah menyediakan zona khusus penjualan hewan kurban yang memenuhi standar kebersihan, memiliki drainase yang baik, serta pengelolaan limbah yang terencana.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan petugas sanitasi dan petugas kesehatan hewan agar lokasi-lokasi penjualan tetap higienis dan terkontrol.

“Kita bukan melarang orang berjualan, tapi kita ingin kegiatan itu berlangsung di tempat yang tepat, ramah lingkungan, dan tidak merugikan masyarakat sekitar. Itu yang paling penting,” tutupnya. (rob/tim/ant)

dilarang berjualan di pinggir jalan : begini respon pedagang hewan kurban !                            koranpalpos.com - pemerintah provinsi (pemprov) sumatera selatan (pemprov sumsel) melalui dinas ketahanan pangan dan peternakan (dkpp) menegaskan larangan bagi pedagang hewan kurban untuk berjualan di pinggir jalan.
langkah ini diambil sebagai bentuk upaya menjaga kebersihan lingkungan serta mencegah timbulnya limbah yang berasal dari aktivitas jual-beli hewan kurban menjelang hari raya iduladha.
kepala dkpp sumsel, ruzuan effendi, senin (12/5) menyampaikan, bahwa larangan ini bertujuan mengantisipasi dampak negatif yang kerap muncul setiap tahun.
baca juga:bpk temukan pelanggaran penggunaan anggaran di banyuasin
baca juga:gubernur herman deru tinjau lintasan drag race dan road race jsc jakabaring
seperti bau tak sedap, limbah kotoran hewan yang mencemari jalan, serta kemacetan lalu lintas akibat lapak-lapak dadakan yang memakan badan jalan.
“penjualan hewan kurban harus dilakukan di tempat yang sudah ditentukan dan memenuhi syarat sanitasi serta keamanan lingkungan. pinggir jalan bukan tempat yang layak untuk kegiatan ini,” tegasnya.
dkpp juga mengimbau agar para pedagang mulai melakukan penyesuaian dengan membuka lapak di tempat yang telah diatur oleh pemerintah daerah setempat.
baca juga:ledakan amunisi di garut tewas 13 orang, 4 anggota tni 
baca juga:tindak tegas oknum preman berkedok pers
pihaknya akan bekerja sama dengan satpol pp dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta penertiban, guna memastikan aturan ini berjalan dengan baik.
langkah ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar lokasi-lokasi yang biasanya dijadikan tempat berjualan hewan kurban di pinggir jalan.
mereka menyambut baik upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama, sekaligus mendorong adanya sistem penjualan yang lebih terorganisir dan higienis.
baca juga:peningkatan kualitas guru harus konsisten dan berkelanjutan
baca juga:aksi premanisme berkedok ormas mencuat : pemerintah dan aparat diminta tegas ! 
dkpp sumsel juga menegaskan bahwa larangan ini tidak dimaksudkan untuk menghambat aktivitas ekonomi para pedagang, melainkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, sehat, dan aman menjelang perayaan idul adha.
"kami tidak melegalkan pedagang hewan yang berjualan di pinggir jalan menjelang idul adha. maka juga mengimbau warga untuk membeli hewan kurban dari peternak langsung," kata ruzuan.
ia menjelaskan izin lokasi untuk para pedagang hewan kurban tidak dikeluarkan dari pemprov sumsel, melainkan dari pemkot palembang.
baca juga:daftar 10 provinsi paling tajir berdasar apbd 2025 : juaranya dki jakarta, sumsel tembus rp10 triliun ! 
baca juga:pemprov sumsel apresiasi ojk cetak 100 ribu sultan muda cerdas finansial
namun, dalam peraturan wali kota (perwali) juga disebutkan jika ada larangan untuk pedagang menjual hewan kurban di pinggir jalan.
"dalam perwali juga sudah ada larangan itu. karena, kalau jual hewan di pinggir jalan bisa menimbulkan limbah, bau tidak sedap, merusak estetik kota, juga kesehatan hewan dipertanyakan karena tidak tahu asalnya dari mana," jelasnya.
menurutnya, pedagang musiman tersebut tak memiliki izin untuk menjual hewan kurban di pinggir jalan. lalu, adanya pedagang musiman itu dapat merugikan para peternak yang telah memelihara dan menjaga kesehatan hewan bertahun-tahun.
"kami bukan bermaksud melarang masyarakat untuk berusaha, tapi itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," ujarnya.
terkait kesiapan hewan kurban di sumsel saat pelaksanaan idul adha, ruzuan menegaskan, stok hewan kurban mencukupi.
"jumlah hewan ternak di sumsel cukup untuk kurban nanti, masyarakat jangan khawatir. stok sapi di sumsel ada sekitar 30 ribuan ekor, kebutuhan di palembang berkisar 6 ribu dan keseluruhan di sumsel mungkin 12 ribu-13 ribuan ekor. untuk kambing dan domba juga cukup," kata dia.
kebijakan pemerintah provinsi sumatera selatan (pemprov sumsel) yang melarang pedagang hewan kurban berjualan di pinggir jalan mendapat tanggapan beragam dari masyarakat.
sebagian besar warga menyambut baik langkah ini, karena dinilai mampu menjaga kebersihan lingkungan dan kelancaran lalu lintas.
namun, mereka juga berharap pemerintah menyediakan solusi berupa lokasi penjualan hewan kurban yang tertata, layak, dan mudah dijangkau.
seperti yang diungkapkan  arifin (45), warga jalan kolonel h. burlian, palembang.
ia menilai kebijakan ini sebagai langkah maju dalam menata kota dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
“tiap tahun selalu penuh dengan pedagang hewan kurban di pinggir jalan, apalagi dekat-dekat jalan besar. bau menyengat, jalan jadi sempit, dan sering bikin macet. saya pribadi setuju kalau ditertibkan,” ujarnya, senin (12/5).
senada dengan itu, rini seorang ibu rumah tangga asal kecamatan ilir barat i, juga mendukung langkah ini.
ia mengaku sering merasa terganggu dengan tumpukan limbah dan kotoran hewan di dekat lingkungan tempat tinggalnya.
“apalagi kalau sudah mepet idul adha, banyak lalat dan baunya sangat mengganggu. jadi kalau dilarang jualan di pinggir jalan, saya setuju, asalkan ada tempat pengganti yang layak,” katanya.
namun, warga juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya melarang tanpa solusi.
menurut dedi (51), seorang pekerja swasta, pemprov perlu menyediakan lahan alternatif yang aman dan strategis agar para pedagang tetap bisa menjual hewan kurban tanpa harus melanggar aturan.
“pedagang juga perlu tempat usaha. jangan sampai kebijakan ini malah mematikan rezeki mereka. pemerintah harus hadir dengan solusi nyata seperti membuat pusat penjualan hewan kurban sementara di lahan kosong milik pemerintah,” katanya.
beberapa warga juga berharap agar lapak resmi yang disediakan nantinya dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti tempat penampungan limbah, saluran air, dan pengawasan dari petugas kesehatan hewan agar tidak terjadi penularan penyakit zoonosis dari hewan kurban.
sementara itu, pemerhati lingkungan sumsel, drs. taufik anwar, turut angkat suara terkait kebijakan pemerintah provinsi sumsel yang melarang pedagang hewan kurban berjualan di pinggir jalan.
menurutnya, langkah tersebut merupakan kebijakan yang tepat dan bijak dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan perkotaan.
dalam pernyataannya, taufik menyoroti dampak negatif yang sering timbul dari aktivitas penjualan hewan kurban di pinggir jalan.
selain mengganggu estetika kota, ia menilai limbah organik dari hewan yang ditumpuk di sembarang tempat berpotensi mencemari lingkungan dan menimbulkan masalah kesehatan masyarakat.
“setiap tahun, jelang idul adha, kita selalu disuguhkan pemandangan tenda-tenda darurat di pinggir jalan, lengkap dengan kotoran hewan, bau menyengat, dan genangan air tercemar. ini bukan hanya masalah ketertiban, tapi juga menyangkut kesehatan dan lingkungan jangka panjang,” ujar taufik, senin (12/5).
dia  juga menyampaikan bahwa limbah dari aktivitas jual-beli hewan kurban dapat mencemari saluran air dan merusak ekosistem mikro di lingkungan sekitar.
menurutnya, sudah saatnya pemerintah menata ulang sistem distribusi dan penjualan hewan kurban secara profesional dan berkelanjutan.
ia mengapresiasi langkah dinas ketahanan pangan dan peternakan (dkpp) sumsel yang mengambil inisiatif penertiban ini, dan mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat.
“kita harus mendidik masyarakat bahwa kurban adalah ibadah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. jangan sampai semangat berkurban justru meninggalkan limbah dan masalah baru,” tegasnya.
lebih lanjut, taufik juga berharap pemerintah menyediakan zona khusus penjualan hewan kurban yang memenuhi standar kebersihan, memiliki drainase yang baik, serta pengelolaan limbah yang terencana.
ia menekankan pentingnya keterlibatan petugas sanitasi dan petugas kesehatan hewan agar lokasi-lokasi penjualan tetap higienis dan terkontrol.
“kita bukan melarang orang berjualan, tapi kita ingin kegiatan itu berlangsung di tempat yang tepat, ramah lingkungan, dan tidak merugikan masyarakat sekitar. itu yang paling penting,” tutupnya. (rob/tim/ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 13 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan