Daftar 10 Kabupaten dan Kota Paling Tajir di Sumatera Selatan 2025 : Siapa Paling Boros ?

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Minggu , 11 May 2025 - 10:42

Daftar APBD kabupaten dan kota di Sumatera Selatan 2025-Foto : Dokumen Palpos-

Pembiayaan: Rp 25,00 M

16. Kabupaten Empat Lawang

Pendapatan: Rp 1.277,21 M

Belanja: Rp 1.281,21 M

Pembiayaan: Rp 4,00 M

17. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

Pendapatan: Rp 1.385,18 M

Belanja: Rp 1.550,92 M

Pembiayaan: Rp 59,25 M

Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)

Pendapatan: Rp 1.309,29 M

Belanja: Rp 1.375,37 M

Pembiayaan: Rp 66,08 M

Dengan total pembiayaan seluruh daerah di Sumatera Selatan mencapai Rp 1,42 triliun, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangan secara efisien dan transparan.

Pembiayaan tersebut dapat bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pinjaman daerah, atau sumber sah lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

daftar 10 kabupaten dan kota paling tajir di sumatera selatan 2025 : siapa paling boros ?                            koranpalpos.com - kementerian keuangan republik indonesia melalui direktorat jenderal perimbangan keuangan (djpk) merilis data anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2025 untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota di indonesia.
berdasarkan data yang dihimpun hingga 18 maret 2025 melalui sistem informasi keuangan daerah (sikd), total apbd provinsi sumatera selatan secara keseluruhan mencapai angka signifikan, yaitu rp 45,88 triliun untuk sisi pendapatan.
hal ini menciptakan selisih atau defisit anggaran senilai rp 1,42 triliun yang ditutup melalui pembiayaan daerah.
baca juga:daftar 10 provinsi paling tajir berdasar apbd 2025 : juaranya dki jakarta, sumsel tembus rp10 triliun ! 
baca juga:daftar 9 hewan paling ganas dan berbahaya di dunia : kecil, mematikan, dan tak terduga !
dari jumlah tersebut, apbd pemerintah provinsi sumatera selatan (pemprov sumsel) tercatat sebesar rp 10,06 triliun dari sisi pendapatan.
sementara belanjanya mencapai rp 10,35 triliun. menariknya, dalam struktur anggaran tersebut, provinsi sumsel tidak mencatatkan pembiayaan dari luar, alias nihil pembiayaan (rp 0,00).
dari seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayah sumatera selatan, kota palembang menjadi daerah dengan nilai apbd tertinggi tahun 2025.
baca juga:daftar 10 kampus raksasa di indonesia : nomor 1 terluas se-asia tenggara mencapai 760 hektare !
baca juga:daftar 5 kabupaten dengan sdm paling rendah di sumatera selatan 2024 : data bps terbaru !
total pendapatan daerah ibu kota provinsi ini mencapai rp 4,64 triliun, dengan belanja daerah sebesar rp 4,77 triliun.
pemerintah kota palembang juga mencatat pembiayaan sebesar rp 124,52 miliar, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.
sebaliknya, kota pagar alam menjadi daerah dengan nilai apbd paling kecil, yakni rp 879,57 miliar untuk pendapatan dan rp 906,57 miliar untuk belanja.
baca juga:4 kota di indonesia ini masuk daftar terpanas di asia tenggara : ada 2 kota di sumatera ! 
baca juga:daftar kota paling bersih di sumatera selatan : kisah sukses, program, strategi, target 0 persen sampah 2025 !
dengan pembiayaan nihil, kota pagar alam diperkirakan harus melakukan efisiensi anggaran atau mencari pembiayaan alternatif agar belanja dapat terserap optimal.
berikut rincian lengkap data apbd tahun 2025 dari setiap kabupaten/kota di sumatera selatan:
1. kabupaten lahat
baca juga:daftar 10 calon kabupaten dan kota baru di sumatera selatan : banyuasin dan muba bertambah 2 kabupaten baru !
baca juga:daftar 35 proyek rasksasa yang ditarget tuntas sampai akhir 2024 : mewujudkan visi indonesia emas 2045 !
pendapatan: rp 3.255,10 m
belanja: rp 3.539,33 m
pembiayaan: rp 0,00 m
2. kabupaten musi banyuasin (muba)
pendapatan: rp 3.366,37 m
belanja: rp 3.408,87 m
pembiayaan: rp 42,50 m
3. kabupaten musi rawas
pendapatan: rp 1.893,66 m
belanja: rp 1.907,41 m
pembiayaan: rp 0,00 m
4. kabupaten muara enim
pendapatan: rp 3.465,25 m
belanja: rp 3.616,51 m
pembiayaan: rp 151,26 m
5. kabupaten ogan komering ilir (oki)
pendapatan: rp 2.539,76 m
belanja: rp 2.588,93 m
pembiayaan: rp 49,17 m
6. kabupaten ogan komering ulu (oku)
pendapatan: rp 1.548,46 m
belanja: rp 1.615,31 m
pembiayaan: tidak tercantum
7. kota palembang
pendapatan: rp 4.647,78 m
belanja: rp 4.772,30 m
pembiayaan: rp 124,52 m
8. kota prabumulih
pendapatan: rp 1.128,61 m
belanja: rp 1.228,61 m
pembiayaan: rp 0,00 m
10. kota pagar alam
pendapatan: rp 879,57 m
belanja: rp 906,57 m
pembiayaan: rp 0,00 m
11. kota lubuklinggau
pendapatan: rp 1.009,01 m
belanja: rp 974,01 m
pembiayaan: -rp 35,00 m (pembiayaan negatif)
12. kabupaten banyuasin
pendapatan: rp 2.856,57 m
belanja: rp 2.869,75 m
pembiayaan: rp 13,18 m
13. kabupaten ogan ilir
pendapatan: rp 1.628,17 m
belanja: rp 1.636,29 m
pembiayaan: rp 8,12 m
14. kabupaten oku timur
pendapatan: rp 2.245,35 m
belanja: rp 2.271,74 m
pembiayaan: rp 26,39 m
15. kabupaten oku selatan
pendapatan: rp 1.386,71 m
belanja: rp 1.411,71 m
pembiayaan: rp 25,00 m
16. kabupaten empat lawang
pendapatan: rp 1.277,21 m
belanja: rp 1.281,21 m
pembiayaan: rp 4,00 m
17. kabupaten penukal abab lematang ilir (pali)
pendapatan: rp 1.385,18 m
belanja: rp 1.550,92 m
pembiayaan: rp 59,25 m
kabupaten musi rawas utara (muratara)
pendapatan: rp 1.309,29 m
belanja: rp 1.375,37 m
pembiayaan: rp 66,08 m
dengan total pembiayaan seluruh daerah di sumatera selatan mencapai rp 1,42 triliun, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangan secara efisien dan transparan.
pembiayaan tersebut dapat bersumber dari silpa tahun anggaran sebelumnya, pinjaman daerah, atau sumber sah lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
meskipun sejumlah daerah mencatat defisit anggaran, pemerintah pusat melalui kementerian keuangan menekankan pentingnya pengendalian belanja serta optimalisasi pendapatan asli daerah (pad) untuk menciptakan anggaran yang sehat dan berkelanjutan.
disiplin fiskal di tingkat daerah menjadi kunci dalam menjamin keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik.
ke depan, dengan anggaran sebesar itu, diharapkan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor ekonomi lokal di sumatera selatan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
pemerintah daerah juga dituntut lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat.