Daftar 10 Provinsi Paling Tajir Berdasar APBD 2025 : Juaranya DKI Jakarta, Sumsel Tembus Rp10 Triliun !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Minggu , 11 May 2025 - 10:19

Sumatera Selatan masuk dalam 10 besar provinsi dengan ABPD terbesar tahun 2025-Foto : Dokumen Palpos-

Pendapatan: Rp 81.734,36 miliar

Belanja: Rp 82.663,06 miliar

Defisit: Rp 928,70 miliar

2. Jawa Barat

Pendapatan: Rp 30.998,96 miliar

Belanja: Rp 31.075,54 miliar

Defisit: Rp 76,58 miliar

3. Jawa Timur

Pendapatan: Rp 28.448,21 miliar

Belanja: Rp 30.223,57 miliar

Defisit: Rp 1.775,36 miliar

4. Jawa Tengah

daftar 10 provinsi paling tajir berdasar apbd 2025 : juaranya dki jakarta, sumsel tembus rp10 triliun !                             koranpalpos.com - kementerian keuangan republik indonesia merilis daftar resmi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2025 untuk seluruh provinsi di indonesia.
berdasarkan laporan yang sudah dipublikasikan, total pendapatan seluruh pemerintah daerah (pemda) secara nasional mencapai rp 1.336.093,41 miliar atau sekitar rp 1.336 triliun.
sementara itu, belanja daerah diproyeksikan sebesar rp 1.382.762,94 miliar atau rp 1.382 triliun.
baca juga:pelantikan 101 cpns formasi 2024 : gubernur herman deru tekankan integritas ! 
baca juga:kenaikan gaji pns berlaku februari 2025 : berikut daftar lengkap gaji dan tunjangan pns terbaru ! 
angka tersebut mengindikasikan adanya defisit anggaran secara nasional di tingkat pemerintah daerah sebesar kurang lebih rp 46,6 triliun.
defisit ini diharapkan dapat ditutup melalui pembiayaan daerah yang sah, antara lain dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa), pinjaman daerah, dan sumber pembiayaan lainnya yang telah diatur dalam perundang-undangan.
berdasarkan data yang disampaikan kemenkeu, sejumlah provinsi masih menunjukkan dominasinya dalam struktur keuangan daerah.
baca juga:daftar 10 kampus raksasa di indonesia : nomor 1 terluas se-asia tenggara mencapai 760 hektare !
baca juga:daftar 9 hewan paling ganas dan berbahaya di dunia : kecil, mematikan, dan tak terduga !
provinsi-provinsi dengan kapasitas fiskal besar seperti dki jakarta, jawa barat, dan jawa timur menduduki posisi teratas dalam hal besaran apbd 2025.
berikut daftar 10 provinsi dengan apbd terbesar tahun 2025:
1. dki jakarta
baca juga:daftar 5 kabupaten dengan sdm paling rendah di sumatera selatan 2024 : data bps terbaru !
baca juga:asal usul dan alasan setir mobil kanan di indonesia : berikut daftar 22 negara menggunakan setir mobil kanan !
pendapatan: rp 81.734,36 miliar
belanja: rp 82.663,06 miliar
defisit: rp 928,70 miliar
baca juga:4 kota di indonesia ini masuk daftar terpanas di asia tenggara : ada 2 kota di sumatera ! 
baca juga:banyuasin dan oki bakal jadi kabupaten kaya raya di sumatera selatan : berikut daftar harga emas hijau 2024 !
2. jawa barat
pendapatan: rp 30.998,96 miliar
belanja: rp 31.075,54 miliar
defisit: rp 76,58 miliar
3. jawa timur
pendapatan: rp 28.448,21 miliar
belanja: rp 30.223,57 miliar
defisit: rp 1.775,36 miliar
4. jawa tengah
pendapatan: rp 24.486,53 miliar
belanja: rp 24.848,83 miliar
defisit: rp 362,30 miliar
5. kalimantan timur
pendapatan: rp 20.100,00 miliar
belanja: rp 20.950,00 miliar
defisit: rp 850,00 miliar
6. sumatera utara
pendapatan: rp 13.242,82 miliar
belanja: rp 13.296,27 miliar
defisit: rp 53,45 miliar
7. banten
pendapatan: rp 11.837,70 miliar
belanja: rp 11.841,74 miliar
defisit: rp 4,04 miliar
8. kalimantan selatan
pendapatan: rp 10.031,90 miliar
belanja: rp 11.728,30 miliar
defisit: rp 1.696,40 miliar
9. aceh
pendapatan: rp 10.796,57 miliar
belanja: rp 11.006,44 miliar
defisit: rp 209,87 miliar
10. sumatera selatan
pendapatan: rp 10.060,19 miliar
belanja: data belum lengkap
sementara itu, provinsi-provinsi dengan apbd terendah mayoritas berasal dari wilayah indonesia timur dan beberapa daerah kepulauan kecil.
misalnya, provinsi seperti gorontalo, maluku utara, dan bangka belitung memiliki pendapatan daerah di bawah rp 4 triliun.
secara umum, struktur pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen utama: pendapatan asli daerah (pad), dana transfer dari pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
dana transfer dari pusat masih menjadi tulang punggung utama pendanaan di hampir seluruh provinsi, khususnya di luar pulau jawa.
penerimaan dari pad didominasi oleh pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, serta retribusi pelayanan umum.
dki jakarta, yang memiliki basis ekonomi dan aktivitas bisnis terbesar, mencatat kontribusi pad tertinggi dibanding provinsi lainnya.
dari sisi pengeluaran, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk berbagai sektor strategis. belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama.
selain itu, belanja juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas perlindungan sosial.
beberapa provinsi seperti papua, nusa tenggara timur, dan kalimantan utara mengalokasikan porsi besar dari belanja mereka untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan jaringan air bersih guna mempercepat konektivitas dan akses layanan dasar.
direktur jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan, astera primanto bhakti, mengatakan bahwa defisit anggaran yang terjadi di banyak provinsi merupakan hal yang wajar dalam konteks pembangunan dan pelayanan publik.
"yang terpenting bukan hanya soal jumlah belanja, tapi bagaimana efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran tersebut dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat," ujar astera.
ia juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pad dan efisiensi belanja.
pemerintah pusat juga terus mendorong penerapan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
kemenkeu menyatakan bahwa pelaksanaan apbd tahun 2025 akan terus dipantau secara ketat, terutama untuk memastikan kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi belanja.
selain itu, pemerintah pusat juga berkomitmen untuk memberikan insentif fiskal kepada daerah yang mampu mengelola apbd secara sehat dan produktif.
dengan jumlah belanja daerah yang terus meningkat, diharapkan seluruh pemerintah daerah dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan nasional.
apbd 2025 menjadi tolok ukur penting bagi capaian pembangunan dan layanan publik di seluruh indonesia.
dalam kondisi fiskal global dan domestik yang dinamis, kebijakan anggaran yang terarah dan berbasis kebutuhan riil masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 14 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan