Pajak Hiburan Bakal Naik 40 hingga 75 Persen, Pengusaha Hiburan Meradang !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Senin , 15 Jan 2024 - 21:45

Suasana pelayanan pembayaran pajak di Kantor Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) Kota Palembang- Foto: Koer Palpos-

PALEMBANG – Di tengah kondisi perekonomian yang berlahan akan membaik pascapandemi, pemerintah Kembali akan mengeluarkan kebijakan yang bakal menjadi polemik.

Kebijakan tersebut yakni pengenaan pajak hiburan yang akan dinaikan minimal 40 hingga 75 persen.

Kebijakan yang berhubungan dengan pajak tersebut didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dimana jenis pajak ini, dikenal sebagai Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT), mencakup sektor-sektor seperti makanan dan minuman, jasa perhotelan, dan jasa hiburan.

Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa tarif PBJT atas jasa hiburan, termasuk diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa, dapat berkisar antara 40 hingga 75 persen.

Kondisi jelas menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha hiburan, termasuk perhotelan yang menyediakan jasa spa di dalamnya.

Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, menegaskan bahwa pajak hiburan adalah wewenang pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Namun dikatakannya, berdasarkan data Kementerian Keuangan, terjadi kenaikan signifikan atas pajak hiburan pada tahun 2023 sebagai bagian dari penerimaan pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa kontribusi ekonomi daerah dari sektor seperti hotel dan restoran mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi hingga November 2023.

Terkait kebijakan rencana kenaikan pajak 40 hingga 75 persen ini ini tak pelak langsung mendapatkan tanggapan sejumlah pelaku usaha dan pengelola hiburan tempat hiburan di Kota Palembang.

pajak hiburan bakal naik 40 hingga 75 persen, pengusaha hiburan meradang !                            palembang – di tengah kondisi perekonomian yang berlahan akan membaik pascapandemi, pemerintah kembali akan mengeluarkan kebijakan yang bakal menjadi polemik.
kebijakan tersebut yakni pengenaan pajak hiburan yang akan dinaikan minimal 40 hingga 75 persen.
kebijakan yang berhubungan dengan pajak tersebut didasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
dimana jenis pajak ini, dikenal sebagai pajak barang jasa tertentu (pbjt), mencakup sektor-sektor seperti makanan dan minuman, jasa perhotelan, dan jasa hiburan.
baca juga:viral ! diduga oknum guru sdn di prabumulih paksa siswa berinfak
baca juga:cetak rekor muri kompetisi code blue, ketua perdatin sumsel apresiasi pj gubernur 
undang-undang tersebut menetapkan bahwa tarif pbjt atas jasa hiburan, termasuk diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa, dapat berkisar antara 40 hingga 75 persen.
kondisi jelas menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha hiburan, termasuk perhotelan yang menyediakan jasa spa di dalamnya.
dwi astuti, direktur penyuluhan, pelayanan, dan humas direktorat jenderal pajak, menegaskan bahwa pajak hiburan adalah wewenang pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (uu hkpd). 
namun dikatakannya, berdasarkan data kementerian keuangan, terjadi kenaikan signifikan atas pajak hiburan pada tahun 2023 sebagai bagian dari penerimaan pemerintah daerah.
baca juga:cetak rekor muri kompetisi code blue, ketua perdatin sumsel apresiasi pj gubernur 
baca juga:siap-siap ! tarif 2 ruas tol di sumsel bakal naik 
menteri keuangan sri mulyani indrawati menyebutkan bahwa kontribusi ekonomi daerah dari sektor seperti hotel dan restoran mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi hingga november 2023.
terkait kebijakan rencana kenaikan pajak 40 hingga 75 persen ini ini tak pelak langsung mendapatkan tanggapan sejumlah pelaku usaha dan pengelola hiburan tempat hiburan di kota palembang.
dimana kenaikan menimbulkan keprihatinan di kalangan pelaku usaha.
mereka menyampaikan bahwa besaran pajak yang tinggi dapat memberatkan usaha mereka dan pada akhirnya akan berdampak pada konsumen.
baca juga:indro : memilih capres untuk pemilu sekarang muda
baca juga:aufa hadirkan harmonisasi apik pungkasi gigs kamisan
salah satu pengelola tempat hiburan di kota palembang yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, kekhawatirannya terhadap dampak kenaikan pajak ini.
"pajak yang naik drastis seperti ini tentu akan mempengaruhi kelangsungan usaha kami. kami harus memikirkan kembali strategi harga dan promosi agar tetap bersaing di pasar," ujarya, senin, 15 januari.
senada diungkapkan f, salah seorang pengelola tempat hiburan lainnya mengatakan, biaya pajak yang lebih tinggi pada layanan spa dapat membuat konsumen enggan menggunakan jasa tersebut.
“kami berusaha menyediakan layanan berkualitas, namun jika biaya pajak terlalu tinggi, kami harus mempertimbangkan ulang agar tidak memberatkan pelanggan,” ujarnya. 
dirinya berharap pemerintah daerah juga bisa mengkaji agar dapat mencari solusi terbaik.
“karena ini didasarkan pada perda, kami percaya pemerintah dapat mempertimbangkan ulang besaran pajak ini agar tidak memberatkan dunia usaha hiburan di palembang, terutama dalam situasi ekonomi yang sedang sulit ini,” ucapnya.
sementara itu ketua komisi ii dprd palembang, taufik abdullah se mm kebijakan pemerintah pusat terkait rencana kenaikan pajak hiburan  tersebut, penerapannya sesuai dengan kemampuan dan kajian masing-masing pemerintah daerah.
“jadi penerapan penetapan pajak hiburan akan disesuaikan dengan pertimbangan dan regulasi pemerintah daerah termasuk juga mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kemampuan pelaku usaha,” terang taufik.
jadi dengan aturan tersebu lanjut taufik, para pelaku usaha tidak perlu khawatir penerapannya akan dilakukan secara total.
“semua tetap didasarkan kajian yang mendalam,” tandas taufik.
menyinggung soal kenaikan pajak hiburan tersebut, dikatakan taufik,  di kota palembang persentase pajak hiburan telah diterapkan sebesar 40 persen.
“dan kebijakan ini sudah berjalan dan tidak ada yang merasa keberatan dan sejauh ini semua berjalan sesuai aturan,” ucap politisi asal partai gerindra ini.
secara umum kata taufik, kenaikan pajak hiburan merupakan langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan penerimaan daerah dan mendukung program-program pembangunan yang sedang berjalan.
“kami telah melakukan kajian bersama terkait kenaikan pajak hiburan ini, dan hasilnya cukup positif. tidak ada keluhan atau keberatan dari pelaku usaha hiburan di palembang,” ujar taufik lagi.
ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama dengan dprd palembang telah berkomunikasi secara intensif dengan pelaku usaha hiburan sebelum mengambil keputusan ini. 
taufik menegaskan bahwa penerimaan dari kenaikan pajak hiburan akan dialokasikan untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 
“ini adalah langkah strategis untuk mendukung pembangunan di palembang. kita perlu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha hiburan dan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
terpisah kepala bapenda kota palembang, herly kurniawan mengatakan, sesuai dengan ketentuan mengenai pajak hiburan ini diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (uu hkpd), memang nantinya ada perubahan pajak hiburan.
“tidak ada lagi karaoke keluarga, jadi kita anggap satu jenis saja. karaoke tempat hiburan. pajak yang kita kenakan,naik menjadi 40 persen,” kata herly.
kebijakan ini lanjut dia, mengacu pada uu no 1 tahun 2002. "ini sudah kita sosialisasikan, kepada pelaku hiburan,” ujarnya.
sementara itu, dilansir dari laman resmi ikatan akuntan indonesia jakarta, direktorat jenderal pajak kementerian keuangan menjelaskan, pajak barang dan jasa tertentu (pbjt) untuk jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan spa adalah wewenang pemerintah daerah.
ketentuan mengenai pajak hiburan ini diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (uu hkpd).
mengutip buku pedoman umum pajak daerah dan retribusi daerah kementerian keuangan, terdapat daftar objek pajak hiburan yakni karaoke dan spa termasuk di dalamnya antara lain tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya. ***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 29 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan