OTT KPK di OKU : Mantan Pj Bupati Iqbal Alisyabana Siap Diperiksa !

Reporter: Eco Marleno |

Editor: Robiansyah |

Senin , 17 Mar 2025 - 21:37

Mantan Penjabat (Pj) Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, M. Iqbal Alisyabana -Foto : Dokumen Palpos-

KORANPALPOS.COM - Mantan Penjabat (Pj) Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, M. Iqbal Alisyabana menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap yang melibatkan anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten OKU.

Iqbal, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, mengungkapkan bahwa dirinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Ia juga menegaskan akan bersikap kooperatif jika sewaktu-waktu dimintai keterangan oleh KPK.

"Sebagai warga negara yang taat hukum, saya siap memberikan keterangan jika memang dibutuhkan. Namun, sejauh ini belum ada pihak terkait yang menghubungi saya untuk memberikan keterangan," ujar Iqbal saat ditemui di Palembang pada Senin (17/3).

Meskipun kasus ini tengah menjadi sorotan publik, Iqbal menegaskan bahwa dirinya tetap menjalankan tugas sebagai Kepala Pelaksana BPBD Sumsel seperti biasa.

Ia juga berharap agar proses hukum yang berjalan dapat dilakukan secara transparan dan profesional.

Sebelumnya, pada Sabtu (15/3), KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten OKU, Sumatera Selatan, yang berhasil menjaring delapan orang pejabat daerah.

Dari OTT tersebut, enam orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di wilayah tersebut.

Enam tersangka yang ditetapkan oleh KPK adalah:

ott kpk di oku : mantan pj bupati iqbal alisyabana siap diperiksa !                            koranpalpos.com - mantan penjabat (pj) bupati ogan komering ulu (oku), sumatera selatan, m. iqbal alisyabana menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada komisi pemberantasan korupsi (kpk) terkait kasus suap yang melibatkan anggota dprd dan pejabat dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kabupaten oku.
iqbal, yang saat ini menjabat sebagai kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) sumsel, mengungkapkan bahwa dirinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
ia juga menegaskan akan bersikap kooperatif jika sewaktu-waktu dimintai keterangan oleh kpk.
baca juga:kpk ott di oku : 8 orang diamankan, termasuk pejabat dan anggota dprd !
baca juga:kapolres oku akui ada ott kpk di kabupaten oku
"sebagai warga negara yang taat hukum, saya siap memberikan keterangan jika memang dibutuhkan. namun, sejauh ini belum ada pihak terkait yang menghubungi saya untuk memberikan keterangan," ujar iqbal saat ditemui di palembang pada senin (17/3).
meskipun kasus ini tengah menjadi sorotan publik, iqbal menegaskan bahwa dirinya tetap menjalankan tugas sebagai kepala pelaksana bpbd sumsel seperti biasa.
ia juga berharap agar proses hukum yang berjalan dapat dilakukan secara transparan dan profesional.
baca juga:ott kpk di oku : kadin pupr, 3 anggota dprd, dan 4 lainnya dibawa ke jakarta !
baca juga:pejabat oku dan aggota dprd yang terkena ott kpk tiba di gedung merah putih
sebelumnya, pada sabtu (15/3), kpk melakukan operasi tangkap tangan (ott) di kabupaten oku, sumatera selatan, yang berhasil menjaring delapan orang pejabat daerah.
dari ott tersebut, enam orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di wilayah tersebut.
enam tersangka yang ditetapkan oleh kpk adalah:
baca juga:kpk ungkap ada uang rp2,6 miliar diamankan saat ott di oku : suap proyek di dinas pupr !
baca juga:kpk ungkap kasus tangkap tangan di oku : fee proyek rp 7 miliar terbongkar !
1. nopriansyah (nop) – kepala dinas pupr oku
2. ferlan juliansyah (fj) – anggota dprd oku
3. m. fahrudin (mfr) – ketua komisi iii dprd oku
baca juga:belasan pejabat eselon muba di periksa tim penyidik kpk, mantan kadis pupr banyuasin termasuk
baca juga:kpk gerebek kantor pupr muba : usut dugaan korupsi proyek jalan tebing bulang senilai rp200 miliar !
4. umi hartati (uh) – ketua komisi ii dprd oku
5. m. fauzi alias pablo – pihak swasta
6. ahmad sugeng santoso (ass) – pihak swasta
menurut kpk, kasus ini berawal dari dugaan pemberian suap oleh pihak swasta kepada pejabat pemerintahan dan anggota dprd oku dalam rangka pengamanan proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh dinas pupr oku.
kasus ini menjadi perhatian masyarakat, terutama warga oku yang berharap adanya reformasi dalam pengelolaan anggaran daerah.
sejumlah aktivis antikorupsi di sumatera selatan juga mendorong agar kpk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya.
pemerintah provinsi sumatera selatan melalui sekretaris daerah juga menyatakan akan menghormati proses hukum yang berjalan dan memastikan bahwa kasus ini tidak mengganggu jalannya pemerintahan di kabupaten oku.
"kami mendukung penuh langkah-langkah kpk dalam memberantas korupsi. semua pihak yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku," ujar seorang pejabat pemprov sumsel yang enggan disebutkan namanya.
dengan perkembangan terbaru ini, publik kini menantikan langkah lanjutan dari kpk dalam menindaklanjuti kasus suap ini, serta bagaimana dampaknya terhadap pemerintahan di kabupaten oku ke depan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 4 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan