Warga Darmo Minta PTBA Beri Ganti Rugi yang Manusiawi

Reporter: Fahrozi |

Editor: Maryati |

Senin , 17 Mar 2025 - 20:45

Rapat Ganti Rugi Lahan warga Desa Darmo dengan PTBA di ruang rapat Banggar DPRD Muara Enim. -Foto : Fahrozi-

KORANPALPOS.COM - Setelah melalui perdebatan yang alot, akhirnya masalah ganti rugi lahan dan kebun milik masyarakat Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, diputuskan akan mengacu dengan Perpres 78 Tahun 2023.

Padahal sebelumnya, masyarakat Desa Darmo telah sepakat untuk ganti rugi tersebut mengacu dengan Pergub 40 Tahun 2017.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muara Enim Deddy Arianto yang didampingi Komisi I DPRD Muara Enim, anggota Komisi I, Kajari Muara Enim Rudi Iskandar, Perwakilan PTBA yakni Aswan PV Layanan Operasi dan Zulfikar Azhar PV Hukum dan Regulasi, Kades Darmo Ilwan, dan puluhan masyarakat Desa Darmo.

Sedangkan melalui zoom metting yakni Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Sumatera Selatan, Asisten Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Muara Enim, Senin 17 Maret 2025.

Menurut juru bicara masyarakat Desa Darmo, Subahri, bahwa setelah melalui beberapa kali pertemuan yang alot akhirnya masyarakat sepakat dan mendukung rencana PTBA untuk Proyek CHF TLS 6 dan 7 di Bangko Tengah Blok B yang akan melakukan ganti rugi lahan dan kebun milik warga Desa Darmo, dengan syarat mengacu dengan Pergub 40 Tahun 2017.

Pasalnya, kami menilai untuk masalah ganti rugi tersebut cukup terinci dan detil seperti jenis tanaman, umur dan sebagainya.

Dan jika mengacu Perpres 79 Tahun 2023, selain tidak rinci juga kurang tepat sebab itu lebih tepat kepada untuk ganti rugi kepentingan publik seperti pembuatan jalan, jembatan dan sebagainya.

Sedangkan PTBA ini lebih condong ke bisnis bukan sosial.

"Kami hanya ingin keadilan dan ganti rugi yang manusiawi sebab lahan yang akan dijadikan tambang tersebut adalah lahan karet produktif untuk penghidupan keluarga kami," tegasnya.

Mengenai masalah katanya lahan kebun kami masuk dalam kawasan hutan, lanjut Subahri, itu sepertinya sepihak dilakukan oleh pemerintah (kehutanan,red).

warga darmo minta ptba beri ganti rugi yang manusiawi                            koranpalpos.com - setelah melalui perdebatan yang alot, akhirnya masalah ganti rugi lahan dan kebun milik masyarakat desa darmo, kecamatan lawang kidul, kabupaten muara enim, diputuskan akan mengacu dengan perpres 78 tahun 2023. 
padahal sebelumnya, masyarakat desa darmo telah sepakat untuk ganti rugi tersebut mengacu dengan pergub 40 tahun 2017.
pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh ketua dprd muara enim deddy arianto yang didampingi komisi i dprd muara enim, anggota komisi i, kajari muara enim rudi iskandar, perwakilan ptba yakni aswan pv layanan operasi dan zulfikar azhar pv hukum dan regulasi, kades darmo ilwan, dan puluhan masyarakat desa darmo. 
sedangkan melalui zoom metting yakni badan pemeriksa keuangan pembangunan (bpkp) ri perwakilan sumatera selatan, asisten kejaksaan tinggi provinsi sumatera selatan, kantor jasa penilai publik (kjpp) di ruang rapat badan anggaran dprd muara enim, senin 17 maret 2025.
baca juga:jelang mudik lebaran, polres lubuklinggau siapkan operasi ketupat musi 2025
baca juga:tpp dan thr asn lubuklinggau segera cair : segini anggaran yang dialokasikan pemkot
menurut juru bicara masyarakat desa darmo, subahri, bahwa setelah melalui beberapa kali pertemuan yang alot akhirnya  masyarakat sepakat dan mendukung rencana ptba untuk proyek chf tls 6 dan 7 di bangko tengah blok b yang akan melakukan ganti rugi lahan dan kebun milik warga desa darmo, dengan syarat mengacu dengan pergub 40 tahun 2017.
pasalnya, kami menilai untuk masalah ganti rugi tersebut cukup terinci dan detil seperti jenis tanaman, umur dan sebagainya.
dan jika mengacu perpres 79 tahun 2023, selain tidak rinci juga kurang tepat sebab itu lebih tepat kepada untuk ganti rugi kepentingan publik seperti pembuatan jalan, jembatan dan sebagainya.
sedangkan ptba ini lebih condong ke bisnis bukan sosial.
baca juga:herman deru tinjau tol palembang-betung, siap jadi jalur alternatif pemudik
baca juga:pererat hubungan dengan masyarakat di bulan ramadhan : polsek pemulutan berbagi takjil
"kami hanya ingin keadilan dan ganti rugi yang manusiawi sebab lahan yang akan dijadikan tambang tersebut adalah lahan karet produktif untuk penghidupan keluarga kami," tegasnya.
mengenai masalah katanya lahan kebun kami masuk dalam kawasan hutan, lanjut subahri, itu sepertinya sepihak dilakukan oleh pemerintah (kehutanan,red).
sebab selama ini, sebelum indonesia merdeka secara turun temurun kami telah mengelola lahan tersebut dan tidak ada masalah.
apalagi hutan tersebut masuk ke dalam hutan adat kami yang juga diakui oleh negara.
baca juga:tenggelam di sungai komering jejawi oki, abk jukung ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
baca juga:askolani : ramadhan ajang mensyukuri nikmat dan membangun kebersamaan !
untuk itu, meski telah diputuskan untuk ganti rugi tersebut akan mengacu kepada perpres 79 tahun 2023, kami tetap ingin melihat besaran ganti rugi tersebut apakah manusiawi atau tidak.
"kami juga bingung, setelah ganti rugi kami mau bertani dimana lagi, sedangkan itu adalah penghidupan kami selama ini," ujarnya.
menanggapi hal tersebut, asisten perdata negara (asdatun) kejati sumsel rachmad vidianto dan fauzi dari badan pemeriksa keuangan pembangunan (bpkp) ri perwakilan sumatera selatan maupun kajari muara enim rudi iskandar, mengatakan bahwa
setelah melalui kajian mereka selaku pengawal keuangan negara, telah memberikan masukan kepada ptba untuk melakukan ganti rugi yang mengacu kepada perpres no 78 tahun 2023 bukan pergub no 40 tahun 2017.
baca juga:serahkan daops dan insentif tw i, arlan : akan kita naikkan 100 persen persen !
baca juga:cegah penyalahgunaan medsos di kalangan pelajar : wako prabumulih keluarkan surat edaran !
sebab pihaknya menilai lahan yang digunakan oleh masyarakat ternyata masuk dalam kawasan hutan yang berarti milik negara, yang secara tidak langsung masyarakat yang menggunakannya adalah ilegal.
"jadi kami meminta ptba jangan sampai salah mengambil keputusan karena bisa merugikan negara yang dianggap juga korupsi," pungkasnya.
perwakilan ptba yakni aswan pv layanan operasi, mengatakan bahwa untuk saat ini pihaknya belum bisa memutuskan untuk masalah ganti rugi tersebut sebab hasil rapat ini akan dilaporkan dahulu ke pimpinan. 
namun pihaknya berjanji akan secepatnya menyelesaikan permasalahan ini.
"kami juga takut salah dan  menyalahi aturan. kami tidak ingin tersandung masalah ini dikemudian hari," pungkasnya.
sementara itu, ketua dprd muara enim deddy arianto, meminta kepada masyarakat untuk sepakat dalam ganti rugi ini mengacu kepada perpres no 79 tahun 2023.
kemudian kepada ptba untuk secepatnya mengambil keputusan dan tidak berlarut-larut yang tetap mengutamakan musyawarah dan mufakat.
seperti diberitakan sebelumnya, bahwa warga desa darmo, kecamatan lawang kidul, kabupaten muara enim, mengadukan nasibnya ke komisi i dprd muara enim.
pasalnya, sudah sekitar dua tahun masalah ganti rugi lahan/kebun milik warga belum ada kejelasan dari pt bukit asam (ptba) sehingga meresahkan warga karena pihak perusahaan sudah mulai melakukan kegiatan di sekitar lahan kebun milik warga.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 18 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan