Bupati H. Askolani Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang - Betung

Reporter: Roni |

Editor: Maryati |

Kamis , 13 Mar 2025 - 19:39

Bupati Askolani memimpin rapat kordinasi pembahasan penyelesaian masalah pengadaan tanah jalan tol ruas Palembang-Betung. -Foto : Roni-

bupati h. askolani fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah jalan tol palembang - betung                            koranpalpos.com - pemerintah kabupaten banyuasin memfasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas palembang – betung yang berlokasi di kecamatan suak tapeh dan kecamatan betung.
rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh bupati banyuasin, dr. h. askolani, sh., mh, ini turut dihadiri oleh kajari banyuasin raymund hasdianto sihotang dan sekda banyuasin ir. erwin ibrahim, st., mm., mba, ipu, asean eng.
acara ini berlangsung di ruang rapat guest house rumah dinas bupati banyuasin pada rabu, 12 maret 2025.
dalam arahannya, bupati h. askolani menegaskan bahwa pembangunan jalan tol palembang – betung merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang bertujuan mempercepat akses arus barang dan manusia.
baca juga:gubernur herman deru dampingi menteri atr serahkan sertifikat puslatpur
baca juga:perumda tirta raja menanggapi demo terkait kenaikan tarif air minum di oku
keberadaan tol ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi kemacetan akibat tingginya volume kendaraan besar di jalur lintas timur sumatera, termasuk yang melintasi kabupaten banyuasin.
“sebaik apapun perencanaan pembangunan jalan tol, percepatan pelaksanaannya sangat bergantung pada penyelesaian pengadaan tanah. jika ada hambatan dalam proses ini, maka pasti akan menghambat pengerjaan konstruksi di lapangan. oleh karena itu, proses pengadaan tanah menjadi sesuatu yang sangat penting,” ujar bupati askolani.
ia juga menjelaskan bahwa untuk memastikan kepastian hukum dalam pembangunan infrastruktur demi kepentingan umum seperti jalan tol, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
aturan ini diperjelas dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 yang kemudian diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah.
baca juga:tiga kapolres di wilayah mlm masuk daftar rotasi : ini jabatan baru dan pengganti mereka ! 
baca juga:terungkap dipersidangan!! pembayaran vendor pekerjaan retrofit sistem sootblowing dieksekusi oleh perusahaan 
bupati askolani merinci bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol terdiri dari empat tahapan utama:
1. tahap perencanaan
o tahap ini berada di bawah kewenangan instansi yang membutuhkan tanah.
2. tahap persiapan
baca juga:rawa-rawa di batu ampar oki terdeksi ada serpihan emas : warga berbondong-bondong mendulang
baca juga:wabup sumarni minta jangan persulit klaim santunan kematian 
o dikelola oleh gubernur, namun dapat didelegasikan kepada bupati/wali kota untuk menetapkan lokasi pengadaan tanah.
3. tahap pelaksanaan
o merupakan tahap paling krusial yang dipimpin oleh kakanwil bpn provinsi atau kantor pertanahan kabupaten/kota yang ditunjuk.
o terdapat satgas a yang bertanggung jawab atas pengukuran dan satgas b yang menangani aspek yuridis tanah.
baca juga:mengenang nokia 8250 : si kupu-kupu ikonik di era 2000-an
baca juga:harga emas antam 13 maret 2025 : naik rp12.000 menjadi rp1,714 juta per gram !
4. tahap penyerahan hasil
o setelah seluruh proses selesai, tanah diserahkan kepada instansi yang membutuhkan untuk dimanfaatkan sesuai kepentingan pembangunan.
salah satu kendala utama dalam pengadaan tanah adalah penilaian oleh kantor jasa penilai publik (kjpp). bupati askolani menekankan bahwa hasil penilaian ini dilakukan secara independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun, termasuk dirinya sendiri.
namun, ia memahami bahwa sering kali ada pemilik tanah yang merasa tidak puas dengan hasil penilaian tersebut. “penilaian kjpp sudah mempertimbangkan harga pasar setempat serta faktor lain yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. oleh karena itu, hasilnya seharusnya adil dan wajar,” jelasnya.
apabila terdapat keberatan atas hasil penilaian, pemilik tanah dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri dalam waktu 14 hari. selama proses hukum berlangsung, uang ganti rugi akan dikonsinyasikan atau dititipkan di pengadilan hingga ada keputusan final.
bupati askolani menegaskan bahwa meskipun ada proses keberatan, pembangunan jalan tol tidak boleh tertunda. “kami mohon dukungan dan keikhlasan para pemilik tanah yang terkena trase jalan tol agar menerima hasil penilaian kjpp sehingga proses pembangunan tidak terganggu. jika keberatan, silakan ajukan ke pengadilan, namun pekerjaan konstruksi harus tetap berjalan sesuai ketentuan undang-undang nomor 2 tahun 2012,” tegasnya.
menjelang arus mudik lebaran, pemerintah kabupaten banyuasin berharap agar proyek ini dapat segera rampung setidaknya dalam tahap land clearing badan jalan agar dapat difungsikan sementara. bupati askolani meminta badan pengelola jalan tol (bpjt) untuk mempercepat proses ini agar tidak terjadi kemacetan panjang seperti tahun-tahun sebelumnya.
selain itu, ia menginstruksikan kepada tim pelaksana pengadaan tanah dan pejabat pembuat komitmen (ppk) untuk segera menyelesaikan proses administrasi pengadaan tanah. “pemilik tanah harus segera melengkapi dokumen yang diperlukan agar pembayaran uang ganti kerugian (ugk) bisa diproses sebelum lebaran,” katanya.
sebagai informasi, sebanyak 12 bidang tanah telah menyelesaikan proses penilaian dan akan menerima ganti rugi pada kamis, 13 maret 2025.
dengan adanya pertemuan ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama dalam menyukseskan pembangunan jalan tol palembang – betung demi kepentingan bersama. pemerintah kabupaten banyuasin berkomitmen untuk terus memfasilitasi dan memastikan bahwa proyek ini berjalan lancar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 14 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan