Kejati Sumsel Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Lahan Sawit di Musi Rawas : Salah Satunya Ridwan Mukti !

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Selasa , 04 Mar 2025 - 22:06

Konfrensi pers Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi sumber daya alam (SDA) berupa lahan sawit di Kabupaten Musi Rawas, Sumsel di Palembang, Selasa (4/3/2025)-Foto: Istimewa-

kejati sumsel tetapkan 5 tersangka korupsi lahan sawit di musi rawas : salah satunya ridwan mukti !                            koranpalpos.com - kejaksaan tinggi sumatera selatan (kejati sumsel) resmi menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan sumber daya alam (sda) berupa lahan sawit di kabupaten musi rawas, sumatera selatan.
asisten pidana khusus (aspidsus) kejati sumsel, umaryadi, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan hasil penyidikan intensif yang dilakukan oleh tim penyidik sejak beberapa waktu terakhir.
kelima tersangka tersebut terdiri dari bupati musi rawas periode 2005-2015 berinisial rm, direktur pt dam tahun 2010 berinisial es, kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan (bpmptp) musi rawas periode 2008-2013 berinisial sai, sekretaris bpmptp periode 2008-2011 berinisial am, dan kepala desa mulyoharjo periode 2010-2016 berinisial ba.
"penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan mendalam terhadap para saksi dan alat bukti yang cukup. hari ini kami meningkatkan status saksi menjadi tersangka berdasarkan bukti permulaan yang kuat," ujar umaryadi dalam konferensi pers di palembang, selasa (4/3).
baca juga:cekcok di kebun duku : anang semangka kena bacok !
baca juga:residivis kecanduan judi slot dan narkoba kembali ditangkap, spesialis curat 
dijelaskan umaryadi, tersangka ba sebelumnya telah dipanggil sebanyak tiga kali secara resmi untuk menjalani pemeriksaan, namun tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.
oleh karena itu, kejati sumsel akan mengambil langkah hukum lanjutan guna menghadirkan tersangka ba.
dalam kasus ini, para tersangka diduga bersama-sama melakukan penerbitan izin, penguasaan, dan penggunaan lahan negara tanpa hak serta melawan hukum seluas 5.974 hektar.
lahan tersebut digunakan untuk penanaman kelapa sawit oleh pt dam.
baca juga:polisi gagalkan peredaran 8,3 kg sabu dan 1.000 butir ineks di palembang 
baca juga:polsek tanjung batu amankan 12 remaja pengisap lem aibon saat warga gelar salat tarawih
"lahan yang dikuasai terdiri dari kawasan hutan produksi dan lahan transmigrasi, yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk aktivitas perkebunan tanpa izin resmi," jelas umaryadi.
tim penyidik menduga proses penerbitan izin lahan tersebut melibatkan manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang oleh para tersangka.
akibat perbuatan tersebut, negara dirugikan hingga miliaran rupiah.
dalam penyidikan kasus ini, kejati sumsel telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk lahan sawit seluas 5.974 hektar dan uang senilai rp61 miliar yang diduga berasal dari hasil kejahatan tersebut.
baca juga:kpk gerebek kantor pupr muba : usut dugaan korupsi proyek jalan tebing bulang senilai rp200 miliar !
baca juga:kasasi ditolak : kpk segera eksekusi syahrul yasin limpo ! 
"uang yang disita merupakan hasil pengelolaan lahan sawit yang diduga dilakukan secara ilegal oleh para tersangka," tambah umaryadi.
penyidik juga telah memeriksa sebanyak 60 saksi, termasuk pejabat pemerintah daerah, pegawai perusahaan, serta masyarakat sekitar yang mengetahui aktivitas perkebunan tersebut.
tindak lanjut penyidikan
tim penyidik kejati sumsel memastikan bahwa penyidikan akan terus dilakukan untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka baru yang dianggap turut serta dalam praktik korupsi tersebut.
"kami akan menindak tegas siapa saja yang terbukti terlibat, tanpa pandang bulu," tegas umaryadi.
kelima tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.
ancaman hukuman yang dijatuhkan yakni pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda maksimal rp1 miliar.
kuasa hukum dua tersangka, am dan sai, darmadi jufri, menegaskan bahwa kliennya hanya terlibat dalam proses administrasi perizinan tanpa memiliki niat untuk melakukan korupsi.
pihaknya berencana mengajukan perlawanan hukum dalam bentuk praperadilan.
"kami menghormati proses hukum yang berjalan, namun kami akan membuktikan bahwa klien kami tidak terlibat dalam tindakan melawan hukum. semua langkah hukum yang diperlukan akan kami tempuh," ujar darmadi.
kejati sumsel berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus ini sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah sumatera selatan.
penyidik juga berjanji akan transparan dalam memberikan informasi terkait perkembangan penyidikan kepada masyarakat.
kasus ini menjadi perhatian publik mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan serta keterlibatan sejumlah pejabat daerah dalam praktik korupsi.
penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di masa mendatang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 5 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan