Evaluasi Subsidi BBM Perlu Diperketat

PALEMBANG – Polemik mengenai penetapan dan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi isu yang krusial di tengah masyarakat. Persoalan utama terletak pada ketepatan sasaran penerima subsidi serta lemahnya pengawasan dalam pendistribusiannya.

Hal ini mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk “Kepedulian terhadap Regulasi Subsidi BBM” yang digelar baru-baru ini. Dalam diskusi tersebut, Anggota DPRD Palembang Ruspanda Karibullah, ST, menyampaikan bahwa BBM bersubsidi seharusnya diperuntukkan bagi konsumen pengguna tertentu yang memang berhak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"BBM subsidi ini bukan untuk semua orang, namun bagi pihak yang memenuhi kriteria. Karena itu, perlu adanya evaluasi regulasi agar penyalurannya tepat sasaran," ujar Ruspanda.

Ia menambahkan, setiap kebijakan membutuhkan pengawasan ketat dalam implementasinya. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus segera menerbitkan regulasi yang jelas guna menghindari penyimpangan dalam distribusi subsidi.

BACA JUGA:Harga Emas Perhiasan di Palembang Masih Tinggi

BACA JUGA:Pastikan Terima Biaya Hidup 750 Riyal

Menanggapi pertanyaan soal adanya laporan penyalahgunaan BBM subsidi di Palembang, Ruspanda menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu regulasi yang sedang digodok di masing-masing daerah sebelum dapat menindaklanjuti laporan secara formal.

Sementara itu, Sekretaris Pemuda ICMI Sumsel, Andi Wiradinata, turut menyoroti pentingnya diskusi publik terkait isu BBM subsidi. Menurutnya, distribusi BBM bersubsidi hingga kini masih belum menyentuh pihak-pihak yang seharusnya menerima manfaatnya.

“Diskusi seperti ini penting untuk terus didengungkan. Kita perlu mengawal isu ini agar subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” jelas Andi.

Ia juga menyoroti maraknya kasus penyalahgunaan BBM seperti oplosan yang merugikan masyarakat secara luas. “Kasus seperti ini harus jadi perhatian serius, karena menunjukkan lemahnya pengawasan dan celah dalam distribusi subsidi BBM,” tegasnya.

BACA JUGA:Sumsel Alami Inflasi 1,39 Persen pada April 2025

BACA JUGA:Manfaatkan Pinjaman Modal tanpa Agunan

Dari diskusi publik ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat dijadikan masukan bagi pihak Pertamina dan pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan.

Acara ini diselenggarakan oleh Pemuda ICMI Sumsel bekerja sama dengan Sema Fakultas Hukum dan Sema Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. (Ika)