Kisruh BBM Oplosan : YLKI Desak Audit Transparan !

Transparansi yang lebih tinggi dapat diwujudkan melalui pemberdayaan konsumen dengan menyediakan kanal pengaduan yang lebih responsif dan berbasis teknologi.

Misalnya, sebuah aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan ketidaksesuaian kualitas BBM di SPBU tertentu.

Laporan ini kemudian dapat diverifikasi oleh tim independen yang bertugas untuk melakukan inspeksi langsung.

Dengan mekanisme ini, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan, tetapi juga oleh masyarakat itu sendiri sebagai pengguna yang paling terdampak.

Selain pengawasan dari sisi teknologi dan partisipasi publik, pemerintah dan aparat hukum juga perlu memperketat kontrol terhadap rantai distribusi BBM.

Juga pengawasan mendadak secara berkala menjadi langkah yang penting untuk mendeteksi dan mencegah praktik yang tidak sesuai dengan standar.

Tidak hanya itu, sanksi tegas juga perlu diberlakukan bagi pelaku yang terbukti melakukan penyimpangan, baik dari sisi distribusi maupun kualitas produk yang dijual ke masyarakat.

Untuk solusi jangka panjang, peningkatan standar produksi BBM di dalam negeri menjadi langkah krusial yang harus segera dilakukan.

Dengan investasi dalam teknologi kilang yang lebih modern, Indonesia bisa menghasilkan BBM dengan kualitas yang lebih baik dan lebih konsisten.

Kualitas BBM yang lebih stabil tidak hanya akan mengurangi potensi dugaan pencampuran di lapangan, tetapi juga akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara karena ketergantungan terhadap impor BBM dapat dikurangi.

Sejatinya, persoalan ini tidak hanya tentang apakah Pertamina mencampur BBM atau tidak, atau kerugian ratusan triliun, tetapi tentang bagaimana masyarakat bisa kembali percaya bahwa energi yang mereka gunakan benar-benar sesuai standar.

Transparansi, pengawasan, dan inovasi teknologi adalah tiga pilar utama yang harus diperkuat. Setiap kali ada celah dalam sistem, publik dengan cepat akan mempertanyakan integritas proses yang berjalan.

Dalam era digital yang memungkinkan penyebaran informasi dengan sangat cepat, kepercayaan publik terhadap perusahaan energi nasional tidak bisa dibangun hanya dengan pernyataan, tetapi harus diperkuat dengan data yang terbuka dan bisa diverifikasi secara independen.

Pertamina sebagai BUMN yang memegang peran strategis dalam ketahanan energi nasional harus melihat ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistemnya.

Tidak cukup dengan klarifikasi verbal, tetapi harus ada tindakan nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.