Evaluasi Pilkada dan Penataan Sistem Pemilu

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Rabu , 26 Feb 2025 - 21:06

Presentasi pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).-Foto : ANTARA -

Selain itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Khairul Fahmi juga hadir secara daring untuk memberikan pandangan hukum terkait penyelenggaraan pemilu.

Selain mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2024, rapat ini juga membahas berbagai rekomendasi untuk penataan sistem pemilu ke depan.

Komisi II DPR menyoroti pentingnya perbaikan regulasi agar pemilu di Indonesia semakin demokratis dan transparan.

"Kami ingin selalu memperbaiki bangunan hukum, sandaran hukum di dalam kita berdemokrasi. Setelah juga melihat praktik-praktik per lima tahunan (pemilu) yang plus minusnya itu selalu ada," kata Aria Bima.

Ia menambahkan bahwa sistem pemilu yang lebih baik akan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa yang lebih maju dan bermartabat.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai sistem pemilu menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dapat berjalan dengan baik dan minim pelanggaran.

Dalam RDPU tersebut, beberapa isu krusial yang menjadi sorotan antara lain:

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat: Evaluasi terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi rendah atau tingginya partisipasi.

2. Kualitas Data Pemilih: Permasalahan terkait daftar pemilih tetap (DPT) yang sering kali menjadi sumber sengketa pemilu.

3. Sistem Pemilihan Langsung vs. Tidak Langsung: Pembahasan mengenai efektivitas pemilihan kepala daerah secara langsung dibandingkan dengan opsi lain yang mungkin lebih efisien.

4. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN): Evaluasi terhadap dugaan keterlibatan ASN dalam mendukung calon tertentu, yang dapat mengganggu netralitas pemilu.

5. Pengaruh Politik Uang: Masalah klasik dalam pemilu yang masih menjadi perhatian utama dalam memastikan demokrasi yang bersih dan berintegritas.

Sebagai hasil dari rapat ini, Komisi II DPR RI akan merumuskan berbagai rekomendasi untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia.

evaluasi pilkada dan penataan sistem pemilu                            koranpalpos.com - komisi ii dpr ri menggelar rapat dengar pendapat umum (rdpu) dengan sejumlah pakar kepemiluan dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 dan membahas penataan sistem pemilu untuk masa mendatang.
dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, senayan, jakarta, wakil ketua komisi ii dpr ri aria bima menyatakan bahwa evaluasi pelaksanaan pilkada 2024 menjadi agenda utama.
evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi selama proses pemilu serta merumuskan solusi guna meningkatkan kualitas demokrasi di indonesia.
"yang pertama, (agenda) kita masukkan terkait evaluasi serentak nasional 2024," ujar aria bima saat membuka jalannya rapat.
baca juga:dprd tetapkan sonni sebagai bupati dan wakil bupati muara enim
baca juga:bupati dan wakil bupati ogan ilir hasil pilkada 2020 resmi diberhentikan
menurutnya, penting bagi dpr untuk mendapatkan masukan dari pakar kepemiluan dan hukum agar dapat memperoleh perspektif akademis yang objektif.
ia menegaskan bahwa masukan dari akademisi sangat dibutuhkan dalam menyusun kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.
aria bima menjelaskan bahwa akademisi memiliki peran penting dalam memberikan analisis berdasarkan fakta dan penelitian mendalam.
oleh karena itu, dpr ingin memastikan bahwa perbaikan sistem pemilu yang dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran akademis.
baca juga:kpu ogan ilir umumkan bupati dan wakil bupati terpilih : akan dilantik di tanggal ini !
baca juga:hashim ungkap prabowo gagas program makan bergizi gratis sejak 2006
"kami percaya dari kalangan akademisi akan lebih adil dan lebih jujur karena sandarannya adalah kebenaran-kebenaran akademis dalam melihat realitas, dalam memotret, berbagai hal yang terkait dengan pemilu," tuturnya.
rapat tersebut turut dihadiri oleh berbagai pakar pemilu, di antaranya peneliti bidang politik badan riset dan inovasi nasional (brin) moch. nurhasim, dosen hukum pemilu fakultas hukum universitas indonesia titi anggraini, serta direktur eksekutif perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) khoirunnisa nur agustiyanti.
selain itu, dosen fakultas hukum universitas andalas khairul fahmi juga hadir secara daring untuk memberikan pandangan hukum terkait penyelenggaraan pemilu.
selain mengevaluasi pelaksanaan pilkada 2024, rapat ini juga membahas berbagai rekomendasi untuk penataan sistem pemilu ke depan.
baca juga:komisi i dpr ri desak pemerintah usut penembakan pmi 
baca juga:dorong megawati kembali pimpin pdip 
komisi ii dpr menyoroti pentingnya perbaikan regulasi agar pemilu di indonesia semakin demokratis dan transparan.
"kami ingin selalu memperbaiki bangunan hukum, sandaran hukum di dalam kita berdemokrasi. setelah juga melihat praktik-praktik per lima tahunan (pemilu) yang plus minusnya itu selalu ada," kata aria bima.
ia menambahkan bahwa sistem pemilu yang lebih baik akan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa yang lebih maju dan bermartabat.
oleh karena itu, pembahasan mengenai sistem pemilu menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dapat berjalan dengan baik dan minim pelanggaran.
dalam rdpu tersebut, beberapa isu krusial yang menjadi sorotan antara lain:
1. tingkat partisipasi masyarakat: evaluasi terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada 2024, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi rendah atau tingginya partisipasi.
2. kualitas data pemilih: permasalahan terkait daftar pemilih tetap (dpt) yang sering kali menjadi sumber sengketa pemilu.
3. sistem pemilihan langsung vs. tidak langsung: pembahasan mengenai efektivitas pemilihan kepala daerah secara langsung dibandingkan dengan opsi lain yang mungkin lebih efisien.
4. netralitas aparatur sipil negara (asn): evaluasi terhadap dugaan keterlibatan asn dalam mendukung calon tertentu, yang dapat mengganggu netralitas pemilu.
5. pengaruh politik uang: masalah klasik dalam pemilu yang masih menjadi perhatian utama dalam memastikan demokrasi yang bersih dan berintegritas.
sebagai hasil dari rapat ini, komisi ii dpr ri akan merumuskan berbagai rekomendasi untuk memperbaiki sistem pemilu di indonesia.
beberapa usulan yang muncul dalam diskusi meliputi:
• penyempurnaan regulasi mengenai mekanisme pencalonan dan verifikasi calon kepala daerah.
• penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu guna mencegah politik uang dan intervensi dari pihak-pihak tertentu.
• peningkatan edukasi politik bagi masyarakat agar lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam pemilu.
dengan adanya rapat evaluasi ini, diharapkan sistem pemilu di indonesia semakin transparan, adil, dan demokratis.
komisi ii dpr ri berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pemilu dan memperkuat fondasi demokrasi di tanah air.
rapat ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dpr dalam mengawal demokrasi dan memastikan bahwa proses pemilu di indonesia berjalan dengan baik serta memberikan hasil yang mencerminkan keinginan rakyat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 27 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan