Gaji ke 13 dan THR 663 Guru Belum Dibayar : Ombudsman Sumsel Turun Tangan !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Senin , 17 Feb 2025 - 20:20

Aktifitas guru pendidikan agama islam (PAI) dalam belajar mengajar. -Foto : Disway-

KORANPALPOS.COM – Persoalan perhatian terhadap tenaga pendidik kembali menyeruak.

Kali ini Terkait dengan gaji ke 13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayarkan terhadap 663 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) SK ASN Pemerintah Daerah yang belum keluar pada tahun 2023 dan 2024.

Hal ini diungkap dan sedang ditangani Ombudsman Sumsel.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel Adrian Agustiansyah di Palembang, mengatakan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan permintaan keterangan secara langsung dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat, terkait laporan tambahan penghasilan (tamsil) Gaji 13 dan THR bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) SK ASN Pemerintah Daerah yang belum keluar pada tahun 2023 dan 2024.

"Guru PAI yang dimaksud memiliki status kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diangkat melalui SK Gubernur Sumatera Selatan," katanya.

Ia menambahkan gaji yang bersumber pada APBD namun berdasarkan Peraturan Kemenkeu Nomor 164/PMK.05/2010 tentang tunjangan profesi guru dan dosen menyebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) tunjangan profesi bagi guru pendidikan agama bersumber pada anggaran Kementerian Agama.

Terdata jumlah guru PAI di Sumatera Selatan sebanyak 1.546 orang, dari jumlah tersebut terdapat kurang lebih 663 guru yang telah melapor kepada Kanwil Kemenag Sumsel dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel terkait tambahan penghasilan gaji 13 dan THR.

Tambahan penghasilan ialah tunjangan yang diberikan di luar gaji pokoknya, Guru PAI tidak mendapatkan tamsil pada THR dan gaji 13 pada tahun 2023 dan 2024.

Hal itu dikarenakan memiliki dikotomi instansi induk yaitu gaji pokok dibayarkan oleh Pemprov Sumsel sedangkan Tunjangan Profesi Guru dibayarkan oleh Kementerian Agama, namun dalam hal ini Kemenag Sumsel belum mendapatkan jawaban dari Kementerian Keuangan terkait tambahan penghasilan bagi Guru PAI.

Kanwil Kementerian Agama Sumsel seyogyanya ingin sekali membayar tambahan gaji 13 dan THR tersebut namun dalam peraturan belum ada yang menyebutkan bahwa Kemenag diperintahkan untuk membayar.

gaji ke 13 dan thr 663 guru belum dibayar : ombudsman sumsel turun tangan !                            koranpalpos.com – persoalan perhatian terhadap tenaga pendidik kembali menyeruak.
kali ini terkait dengan gaji ke 13 dan tunjangan hari raya (thr) yang belum dibayarkan terhadap 663 guru pendidikan agama islam (pai) sk asn pemerintah daerah yang belum keluar pada tahun 2023 dan 2024.
hal ini diungkap dan sedang ditangani ombudsman sumsel.
kepala perwakilan ombudsman ri sumsel adrian agustiansyah di palembang, mengatakan ombudsman ri perwakilan provinsi sumatera selatan melaksanakan permintaan keterangan secara langsung dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat, terkait laporan tambahan penghasilan (tamsil) gaji 13 dan thr bagi guru pendidikan agama islam (pai) sk asn pemerintah daerah yang belum keluar pada tahun 2023 dan 2024.
baca juga:kegaduhan di ruang sidang : hotman paris penuhi panggilan polri, kasus pertama dalam sejarah peradilan !
baca juga:pemprov sumsel potong anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen
"guru pai yang dimaksud memiliki status kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil pada pemerintah provinsi sumatera selatan yang diangkat melalui sk gubernur sumatera selatan," katanya.
ia menambahkan gaji yang bersumber pada apbd namun berdasarkan peraturan kemenkeu nomor 164/pmk.05/2010 tentang tunjangan profesi guru dan dosen menyebutkan dalam pasal 6 ayat (2) tunjangan profesi bagi guru pendidikan agama bersumber pada anggaran kementerian agama.
terdata jumlah guru pai di sumatera selatan sebanyak 1.546 orang, dari jumlah tersebut terdapat kurang lebih 663 guru yang telah melapor kepada kanwil kemenag sumsel dan juga dinas pendidikan provinsi sumsel terkait tambahan penghasilan gaji 13 dan thr.
tambahan penghasilan ialah tunjangan yang diberikan di luar gaji pokoknya, guru pai tidak mendapatkan tamsil pada thr dan gaji 13 pada tahun 2023 dan 2024.
baca juga:prabowo teken pp no. 6 tahun 2025 : pekerja terkena phk dapat uang tunai 60 persen upah selama 6 bulan !
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 14 februari 2025 : palembang waspada hujan disertai petir !
hal itu dikarenakan memiliki dikotomi instansi induk yaitu gaji pokok dibayarkan oleh pemprov sumsel sedangkan tunjangan profesi guru dibayarkan oleh kementerian agama, namun dalam hal ini kemenag sumsel belum mendapatkan jawaban dari kementerian keuangan terkait tambahan penghasilan bagi guru pai.
kanwil kementerian agama sumsel seyogyanya ingin sekali membayar tambahan gaji 13 dan thr tersebut namun dalam peraturan belum ada yang menyebutkan bahwa kemenag diperintahkan untuk membayar.
begitu juga dengan pemprov sumsel melalui dinas pendidikan juga mendapatkan surat dari kementerian keuangan yang mana pembayaran tambahan penghasilan tersebut tidak untuk guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru (tpg) dari kementerian agama.
ombudsman ri perwakilan sumatera selatan melihat bahwa permasalahan ini ada pada level pusat yang mana tetap diperlukan upaya dari daerah untuk menyampaikan usulan terkait penyelesaian masalah ini yaitu komitmen kanwil kemenag untuk berkoordinasi dengan kemenag ri dan menteri keuangan.
"sedangkan ombudsman perwakilan sumatera selatan akan melakukan koordinasi dengan ombudsman ri agar dapat ditindaklanjuti pada level kementerian terkait," katanya.
kasus inipun mendapat perhatian serius dari para guru serta warga sumsel yang berharap adanya penyelesaian yang adil dan segera.
dimana para tenaga pendidik memberikan apresiasi terhadap ombudsman sumsel yang cepat tanggap dengan permasalahan ini.
zn, salah seorang guru pai di sumsel menyampaikan harapannya agar kasus ini segera tuntas.
"kami sangat berharap agar pemerintah segera menyelesaikan masalah ini. gaji ke-13 dan thr adalah hak guru yang seharusnya diterima tepat waktu, terutama saat hari raya. ini sudah lama menunggu, dan ini sangat mempengaruhi kesejahteraan kami," ujarnya. 
guru lainnya, yang enggan disebutkan namanya menambahkan, dirinya menghargai usaha ombudsman sumsel yang sudah turun tangan.
semoga melalui koordinasi antara kemenag, kemenkeu, dan pemprov sumsel, ada kejelasan terkait status gaji dan tunjangan kami.
"saya berharap agar kedepannya ada regulasi yang lebih jelas agar masalah serupa tidak terulang lagi, " ucapnya. 
harapan warga sumsel selain guru, agar pemerintah memberikan perhatian terhadap masalah ini. beberapa warga merasa prihatin melihat kondisi para guru yang belum mendapatkan hak mereka.
"guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. mereka mendidik anak-anak kita, seharusnya hak-hak mereka dihargai dan dibayarkan tepat waktu. kami berharap agar pemerintah cepat mencari solusi yang adil untuk mereka," kata seri, seorang ibu rumah tangga di palembang.
harapan juga datang dari kalangan orang tua murid yang mendukung langkah ombudsman. 
"sebagai orang tua, saya berharap guru-guru pai segera mendapatkan hak mereka. mereka pantas mendapatkan apresiasi atas pengabdian mereka dalam mendidik anak-anak kami," ungkap rudi, seorang orang tua murid di palembang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 18 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan