KPK Panggil Hasto Kristiyanto untuk Diperiksa Sebagai Tersangka

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Senin , 17 Feb 2025 - 11:38

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto-FOTO : ANTARA-

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa Hasto berperan aktif dalam mengatur dan mengendalikan Donny Tri Istiqomah untuk melobi Wahyu Setiawan.

Tak hanya itu, Hasto juga diduga memfasilitasi penyerahan uang suap sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS kepada Wahyu melalui Agustiani Tio Fridelina.

“HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024,” ujar Setyo.

Selain itu, KPK juga menjerat Hasto dengan tuduhan obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Ia diduga menghalangi proses penyelidikan dengan menyembunyikan informasi dan bukti yang berkaitan dengan kasus ini.

Hasto Kristiyanto sebelumnya telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan status tersangkanya.

Namun, pada 13 Februari 2025, hakim tunggal Djuyamto menolak gugatan tersebut.

Hakim menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan Hasto tidak dapat diterima dan mengabulkan eksepsi dari pihak KPK.

“Kemudian, menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas,” ujar Djuyamto dalam putusannya.

Tak puas dengan hasil tersebut, Hasto melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan dua permohonan praperadilan atas dua surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan KPK.

Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, menegaskan bahwa pengajuan praperadilan ini bertujuan untuk memastikan apakah penetapan tersangka terhadap kliennya sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Memberikan ruang bagi kami untuk mengajukan kembali dua praperadilan berdasarkan putusan hakim sebelumnya. Oleh sebab itu, kami telah mengajukan dua permohonan praperadilan berdasarkan putusan hakim pada 13 Februari 2025,” kata Ronny.

kpk panggil hasto kristiyanto untuk diperiksa sebagai tersangka                              koranpalpos.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap sekretaris jenderal pdi perjuangan, hasto kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan skandal harun masiku.
pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung di gedung merah putih kpk, jakarta selatan, pada senin pagi.
juru bicara kpk, tessa mahardhika, mengonfirmasi pemanggilan ini.
baca juga:kpk tetapkan hasto kristiyanto tersangka kasus suap harun masiku : ini fakta-faktanya !
baca juga: kpk tegaskan tidak ada politisasi dalam penetapan tersangka hasto kristiyanto
“benar, saudara hk dipanggil hari ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” ujar tessa dalam keterangannya di jakarta.
sejauh ini, belum ada informasi dari kpk mengenai materi yang akan didalami dalam pemeriksaan tersebut.
namun, kasus ini telah menjadi perhatian publik karena keterkaitannya dengan mantan calon legislatif dari pdi perjuangan, harun masiku, yang hingga kini masih buron.
baca juga:kpk ungkap peran hasto kristiyanto dalam suap kasus harun masiku : begini modusnya !
baca juga: pdip ungkap penetapan tersangka hasto kristiyanto oleh kpk hanya formalitas hukum : motifnya politik !
kasus yang menjerat hasto kristiyanto bermula dari operasi tangkap tangan (ott) yang dilakukan kpk pada tahun 2019 terhadap mantan komisioner kpu, wahyu setiawan.
wahyu diduga menerima suap agar menetapkan harun masiku sebagai anggota dpr ri dari dapil sumatera selatan i.
dalam perkembangan penyelidikan, kpk menetapkan hasto dan seorang advokat bernama donny tri istiqomah (dti) sebagai tersangka tambahan dalam kasus tersebut pada 24 desember 2024.
baca juga:hasto ditetapkan tersangka oleh kpk : begini tanggapan pdip ! 
baca juga:jokowi : penetapan hasto sebagai tersangka kpk itu proses hukum yang patut dihormati !
ketua kpk, setyo budiyanto, menyatakan bahwa hasto berperan aktif dalam mengatur dan mengendalikan donny tri istiqomah untuk melobi wahyu setiawan.
tak hanya itu, hasto juga diduga memfasilitasi penyerahan uang suap sebesar 19.000 dolar singapura dan 38.350 dolar as kepada wahyu melalui agustiani tio fridelina.
“hk bersama-sama dengan harun masiku, saeful bahri, dan dti melakukan penyuapan terhadap wahyu setiawan dan agustiani tio fridelina agar harun masiku dapat ditetapkan sebagai anggota dpr ri periode 2019-2024,” ujar setyo.
baca juga:pdip jamin hasto tidak kabur : alasannya tiap hari ngantor ! 
baca juga:dpr sebut hasto tersangka karena kpk lunasi utang perkara
selain itu, kpk juga menjerat hasto dengan tuduhan obstruction of justice atau perintangan penyidikan.
ia diduga menghalangi proses penyelidikan dengan menyembunyikan informasi dan bukti yang berkaitan dengan kasus ini.
hasto kristiyanto sebelumnya telah mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri jakarta selatan untuk menguji keabsahan status tersangkanya.
namun, pada 13 februari 2025, hakim tunggal djuyamto menolak gugatan tersebut.
hakim menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan hasto tidak dapat diterima dan mengabulkan eksepsi dari pihak kpk.
“kemudian, menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas,” ujar djuyamto dalam putusannya.
tak puas dengan hasil tersebut, hasto melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan dua permohonan praperadilan atas dua surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan kpk.
kuasa hukum hasto, ronny talapessy, menegaskan bahwa pengajuan praperadilan ini bertujuan untuk memastikan apakah penetapan tersangka terhadap kliennya sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
“memberikan ruang bagi kami untuk mengajukan kembali dua praperadilan berdasarkan putusan hakim sebelumnya. oleh sebab itu, kami telah mengajukan dua permohonan praperadilan berdasarkan putusan hakim pada 13 februari 2025,” kata ronny.
menjelang pemeriksaannya di kpk, hasto melalui tim kuasa hukumnya mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan.
ronny talapessy mengungkapkan bahwa surat permohonan tersebut telah diserahkan kepada kpk pada senin pagi.
“penasihat hukum pukul 08.30 wib telah datang ke kpk untuk memberikan surat perihal permohonan penundaan pemeriksaan mas hasto kristiyanto,” ujar ronny saat dikonfirmasi di jakarta.
ronny menegaskan bahwa alasan penundaan pemeriksaan ini terkait dengan proses praperadilan yang masih berlangsung di pengadilan negeri jakarta selatan.
pihaknya berharap kpk dapat mempertimbangkan permohonan tersebut demi menjunjung tinggi asas keadilan.
namun, hingga saat ini, kpk belum memberikan tanggapan resmi apakah permohonan penundaan pemeriksaan ini akan dikabulkan atau tidak.
kasus hukum yang menjerat hasto kristiyanto berpotensi memberikan dampak besar bagi pdi perjuangan, terutama menjelang pemilu mendatang.
sebagai sekretaris jenderal partai, hasto memiliki peran sentral dalam strategi politik dan konsolidasi internal partai.
penetapan dirinya sebagai tersangka dapat memengaruhi persepsi publik terhadap integritas pdi perjuangan.
sejumlah pengamat politik menilai bahwa partai harus segera mengambil langkah strategis untuk merespons kasus ini agar tidak berimbas pada elektabilitas mereka.
beberapa pihak juga mendesak agar pdi perjuangan segera memberikan klarifikasi terkait posisi hasto di dalam partai.
meski demikian, hingga kini pdi perjuangan belum memberikan pernyataan resmi mengenai status hukum hasto.
ketua umum pdi perjuangan, megawati soekarnoputri, belum menanggapi kasus ini secara terbuka.
kasus korupsi yang melibatkan pejabat partai politik selalu menarik perhatian publik, terutama dalam konteks penegakan hukum di indonesia.
respons masyarakat terhadap kasus hasto bervariasi, dengan sebagian mendukung langkah kpk dan sebagian lainnya meragukan independensi lembaga antirasuah tersebut.
beberapa aktivis antikorupsi menilai bahwa kpk harus bersikap transparan dalam menangani kasus ini agar tidak muncul anggapan bahwa kasus hasto bermuatan politik.
di sisi lain, sebagian pendukung pdi perjuangan menilai bahwa kasus ini bisa menjadi upaya politisasi menjelang pemilu.
terlepas dari berbagai spekulasi, langkah hukum terhadap hasto kristiyanto menunjukkan bahwa kpk terus berupaya menegakkan aturan tanpa pandang bulu.
namun, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada lembaga penegak hukum, tetapi juga pada dukungan masyarakat dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas.
dengan dinamika yang terus berkembang, publik masih menunggu kelanjutan kasus ini, termasuk bagaimana hasto kristiyanto dan pdi perjuangan akan merespons situasi ini di masa mendatang.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 22 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan