Pemprov Sumsel Potong Anggaran Perjalanan Dinas hingga 50 Persen

Reporter: Encep |

Editor: Dahlia |

Minggu , 16 Feb 2025 - 20:04

Sekda Sumsel, Edward Candra.-Foto : Istimewa-

Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat Nomor: S-37/MK.02/2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025.

Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor: 1/2025 yang menargetkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.

Untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun.

Dalam surat yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan tersebut, terdapat 16 aspek yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya di setiap K/L.

Sebagai tindak lanjut, setiap kementerian dan lembaga diwajibkan merevisi anggarannya sesuai dengan persentase pemangkasan yang telah ditentukan.

Setelah itu, usulan revisi anggaran tersebut diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disetujui sebelum akhirnya dikembalikan ke Kementerian Keuangan untuk finalisasi.

Kebijakan efisiensi ini tentu akan berdampak pada operasional pemerintahan daerah, termasuk Sumatera Selatan.

Pemangkasan anggaran perjalanan dinas dinilai sebagai langkah efektif untuk mengurangi belanja daerah yang tidak esensial, sehingga anggaran dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Edward juga mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumsel untuk beradaptasi dengan kebijakan ini dan lebih selektif dalam menggunakan anggaran.

“Kami meminta OPD untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar dibutuhkan dan menghindari pengeluaran yang kurang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Sumsel menyambut baik kebijakan ini meskipun mereka harus melakukan penyesuaian dalam perencanaan kegiatan.

Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Mislan Anwar, menyatakan bahwa meskipun ada pengurangan anggaran perjalanan dinas, kegiatan yang menyangkut peningkatan kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas.

pemprov sumsel potong anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen                            koranpalpos.com - pemerintah provinsi sumatera selatan (pemprov sumsel) resmi memotong anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen sebagai langkah konkret dalam mendukung kebijakan efisiensi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2025.
kebijakan ini sejalan dengan instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 yang menitikberatkan pada penghematan anggaran di berbagai sektor pemerintahan.
sekretaris daerah (sekda) sumsel, edward candra, mengungkapkan bahwa kebijakan ini tidak hanya menyasar perjalanan dinas, tetapi juga berbagai kegiatan lain seperti seremonial, focus group discussion (fgd), serta rapat-rapat yang dianggap kurang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
“untuk anggaran perjalanan dinas sudah diarahkan ke seluruh opd untuk memangkas sebesar 50 persen,” ujar edward di palembang, minggu (16/2).
 baca juga:menuju pelantikan ! herman deru & cik ujang ikuti tahapan akhir di kemendagri
baca juga:prabowo teken pp no. 6 tahun 2025 : pekerja terkena phk dapat uang tunai 60 persen upah selama 6 bulan !
selain perjalanan dinas, pemprov sumsel juga berencana untuk meninjau ulang komponen lain dalam anggaran yang dapat diefisienkan.
namun, edward menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari kementerian dalam negeri (kemendagri) terkait komponen-komponen mana saja yang perlu dilakukan efisiensi dan penyisiran lebih lanjut.
“kami masih menunggu petunjuk kemendagri terkait komponen-komponen apa saja di daerah yang perlu dilakukan efisiensi dan penyisiran. namun, telah mengarahkan untuk anggaran yang sifatnya administratif, operasional kantor, dan alat tulis kantor (atk) dilakukan penyesuaian dan efisiensi,” jelasnya.
meski melakukan efisiensi di berbagai sektor, pemprov sumsel tetap memastikan bahwa anggaran yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat tidak akan terganggu.
baca juga:kolaborasi pencegahan dan menjaga kebersihan : kasus diare melonjak di palembang !
baca juga:rumuskan strategi pengendalian inflasi 2025 
beberapa sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik tetap mendapatkan porsi anggaran sesuai rencana awal.
“anggaran yang sifatnya untuk kebutuhan masyarakat masih tetap, sesuai dengan perencanaan di awal. untuk program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan beberapa lainnya sejauh ini belum ada pemangkasan,” tambah edward.
langkah efisiensi ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang telah dicanangkan oleh presiden ri prabowo subianto.
sebelumnya, menteri keuangan (menkeu) sri mulyani indrawati menerbitkan surat nomor: s-37/mk.02/2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan apbn 2025.
baca juga:pemprov sumsel bentuk satgas untuk serap gabah petani
baca juga:minta jadi rutin dan mudah diakses masyarakat 
surat tersebut merupakan tindak lanjut dari inpres nomor: 1/2025 yang menargetkan penghematan anggaran hingga rp306,69 triliun.
untuk belanja kementerian/lembaga (k/l), presiden prabowo memerintahkan efisiensi sebesar rp256,1 triliun.
dalam surat yang diterbitkan oleh kementerian keuangan tersebut, terdapat 16 aspek yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya di setiap k/l.
sebagai tindak lanjut, setiap kementerian dan lembaga diwajibkan merevisi anggarannya sesuai dengan persentase pemangkasan yang telah ditentukan.
setelah itu, usulan revisi anggaran tersebut diserahkan ke dewan perwakilan rakyat (dpr) untuk disetujui sebelum akhirnya dikembalikan ke kementerian keuangan untuk finalisasi.
kebijakan efisiensi ini tentu akan berdampak pada operasional pemerintahan daerah, termasuk sumatera selatan.
pemangkasan anggaran perjalanan dinas dinilai sebagai langkah efektif untuk mengurangi belanja daerah yang tidak esensial, sehingga anggaran dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
edward juga mengingatkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (opd) di sumsel untuk beradaptasi dengan kebijakan ini dan lebih selektif dalam menggunakan anggaran.
“kami meminta opd untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar dibutuhkan dan menghindari pengeluaran yang kurang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
sejumlah opd di lingkungan pemprov sumsel menyambut baik kebijakan ini meskipun mereka harus melakukan penyesuaian dalam perencanaan kegiatan.
kepala dinas pendidikan sumsel, mislan anwar, menyatakan bahwa meskipun ada pengurangan anggaran perjalanan dinas, kegiatan yang menyangkut peningkatan kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas.
“kami akan menyesuaikan kegiatan dengan anggaran yang tersedia, tetapi program-program utama seperti pelatihan guru dan pengadaan fasilitas sekolah tetap berjalan sesuai perencanaan,” ujar mislan.
sementara itu, kepala dinas kesehatan sumsel, dr. lestyana dewi, menegaskan bahwa sektor kesehatan tetap menjadi prioritas dalam penganggaran.
“kesehatan masyarakat adalah hal yang utama, dan kami pastikan program vaksinasi, layanan kesehatan gratis, dan pengadaan alat medis tetap berjalan tanpa gangguan,” jelasnya.
dalam rangka memastikan efisiensi berjalan dengan optimal, pemprov sumsel akan melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran.
edward menegaskan bahwa pihaknya akan menerapkan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran dalam proses efisiensi ini.
“kami akan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin agar kebijakan ini benar-benar dijalankan dengan baik. semua pihak harus ikut berkontribusi dalam memastikan efisiensi anggaran ini tetap berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
selain itu, pemprov sumsel juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
kebijakan pemprov sumsel dalam memotong anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen merupakan langkah strategis untuk mendukung kebijakan efisiensi nasional yang telah dicanangkan presiden prabowo subianto.
dengan pemangkasan ini, diharapkan anggaran daerah dapat dialokasikan secara lebih efektif untuk kepentingan masyarakat.
meski menghadapi tantangan dalam implementasi, pemprov sumsel memastikan bahwa sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik tetap berjalan tanpa gangguan.
dengan pengawasan yang ketat serta partisipasi aktif dari masyarakat, kebijakan efisiensi ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan warga sumatera selatan.