Honorer Non Database Tetap Berpeluang Jadi PPPK : Pemerintah Siapkan Skema Baru !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Jumat , 07 Feb 2025 - 21:56

Aktifitas ASN dan PPPK selaku abdi negara. -Foto : Disway-

honorer non database tetap berpeluang jadi pppk : pemerintah siapkan skema baru !                            koranpalpos.com – kabar gembira datang bagi tenaga honorer non-database yang sebelumnya gagal lulus dalam seleksi pppk (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
meskipun pemerintah telah memutuskan untuk menghapuskan tenaga honorer secara keseluruhan, masih ada peluang bagi mereka untuk diangkat sebagai pppk.
hal ini membuka kembali asa bagi honorer non-database yang selama ini merasa terpinggirkan karena tidak masuk dalam daftar database pemerintah.
keputusan ini memberikan angin segar bagi para tenaga honorer yang bekerja di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan, yang selama bertahun-tahun mengabdi tanpa status kepegawaian tetap.
baca juga:hapus kegiatan tak bermanfaat : pemprov sumsel jalankan efisiensi anggaran 2025 !
baca juga:pt timah pecat pegawai yang viral hina honorer dengan bpjs kesehatan
dengan adanya kebijakan baru ini, honorer non-database tetap memiliki harapan untuk merubah status mereka menjadi pegawai negeri dengan jaminan dan hak-hak yang lebih jelas. 
adapun peluang  bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi pppk, pemerintah mengambil kebijakan tetap bakal mengangkat tenaga honorer menjadi pppk penuh waktu dan pppk paruh waktu. 
pengangkatan dua kategori pppk ini sesuai dengan ketentuan dan persyaratan.
ini dilakukan tenaga honorer masih tetap bekerja tanpa diberhentikan.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 6 februari 2025 : sedia payung dan jas sebelum hujan, waspada cuaca ekstrem !
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 4 februari 2025 : hujan ringan diprakirakan terjadi di sebagian besar kota di indonesia !
terkait tenaga honorer yang non database bkn, pemerintah juga memperjuangkannya. yaitu skema baru agar diangkat menjadi pppk. 
pemerintah melalui kemenpanrb dan bkn terus berupaya mencari jalan terbaik untuk dapat mengangkat honorer non database menjadi pppk.
pada rapat koordinasi penataan tenaga non asn kembali digelar menpanrb rini widyantini dan kepala bkn zudan arif, di kantor kemenpanrb, jakarta, belum lama ini.
ada berbagai strategi akan kembali disusun melengkapi mekanisme penataan tenaga non asn.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 4 februari 2025 : hujan ringan diprakirakan terjadi di sebagian besar kota di indonesia !
baca juga:jadikan transportasi publik pilihan warga palembang : terkait kota termacet ke-8 di asia tenggara ! 
dikatakan kepala bkn zudan arif fakrulloh, bahwa honorer database bkn masih menjadi prioritas utama.
"kita rapat untuk menuntaskan penataan tenaga non asn yang diprioritaskan yang sudah terdaftar dalam database bkn," kata zudan, dari ig @bkngoidofficial.
lanjut dia, akan tetapi permasalahan honorer tidak berhenti pada database bkn saja.
jadi, masih banyak tenaga non asn yang memiliki masa kerja pengabdian lama namun tidak terdaftar di database bkn.
sehingga ini tetap diperjuangkan. fakta yang banyak ditemukan di lapangan karena saat pendataan non asn pada oktober 2022 tidak disampaikan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait ke bkn.
jadi, akibatnya masih banyak tenaga honorer dengan masa kerja lebih dari 2 tahun tercecer tidak masuk database. 
menyikapi hal inilah bkn bersama kemenpanrb akan kembali menyusun skema baru untuk mengakomodir honorer non database bkn dengan masa kerja lebih dari 2 tahun.
dari masalah ini, muncul kemungkinan dan harapan yang disampaikan zudan arif, honorer non database bkn masa kerja lebih dari 2 tahun tetap diangkat menjadi pppk.
"tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk yang sudah dua tahun lebih bekerja secara aktif tidak terputus," kata zudan.kemenpanrb dan bkn sendiri  sudah menyiapkan skema yang menjamin keberlanjutan pekerjaan dengan memastikan diangkat menjadi pppk.
"disiapkan berbagai skema agar para tenaga non asn tadi bisa mendapatkan perlindungan terhadap keberlanjutan pekerjaan mereka dengan kepastian diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," terangnya.
dimana skema ini akan menerjang ketetapan undang-undang demi memberikan kesempatan honorer non database bkn.
terkait kebijakan skema baru peluang pengangkatan honorer non database untuk menjadi pppk  disambut baik oleh sejumlah honorer di sumatera selatan.
sejumlah honorer yang bekerja di berbagai instansi merasa harapan mereka kembali terbuka setelah adanya kebijakan ini.
dn, salah seorsatu honorer  mengungkapkan rasa syukurnya atas peluang baru ini.
“saya sudah bekerja lebih dari 5 tahun namun karena tidak terdaftar di database bkn, saya tidak bisa ikut seleksi pppk. dengan adanya kebijakan baru ini, saya merasa ada harapan untuk memiliki status yang lebih jelas dan mendapat jaminan pekerjaan,” ujarnya, dengan sumringah, jumat (7/2). 
hal senada disampaikan ab, honorer lainnya di sumsel.
dimana dirinya yang sudah lama mengabdi merasa terabaikan.
"namun, dengan adanya skema baru yang disiapkan pemerintah, saya berharap bisa diangkat menjadi pppk dan mendapatkan perlindungan serta hak-hak yang lebih jelas," katanya. 
meskipun demikian, harapan dari honorer di sumsel sangat bergantung pada pelaksanaan skema baru ini.
mereka berharap pemerintah segera mengatur mekanisme yang jelas dan transparan agar tidak ada lagi honorer yang terlewatkan, terutama yang memiliki masa pengabdian panjang namun tidak terdata dengan baik.
sejumlah honorer di sumsel juga berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan mengenai proses seleksi dan persyaratan yang akan diterapkan pada skema baru ini.
"saya berharap seleksi pppk tidak hanya mengandalkan database, tetapi juga mempertimbangkan lama masa kerja dan kontribusi yang telah kami berikan selama ini," ungkap in, honorer di salah satu kantor pemerintahan di palembang.
dia menambahkan, dengan adanya kebijakan ini, honorer di sumsel dirinya optimis bahwa masa depan mereka akan lebih terang. 
"saya berharap skema baru yang disiapkan pemerintah dapat memberikan kepastian bagi kami yang telah lama mengabdi namun masih dalam status yang tidak tetap, agar dapat bekerja dengan tenang dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya, " ucapnya penuh harap.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 8 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan