Tak Lulus PPPK : Status Honorer Bisa PPPK Paruh Waktu !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 16 Jan 2025 - 20:59

Pegawai honorer yang mengikuti seleksi PPPK. -Foto : Istimewa-

Kesempatan ini diberikan kepada tenaga honorer yang telah menyelesaikan seluruh proses seleksi PPPK tahap I, tetapi belum diangkat karena jumlah pelamar melampaui formasi yang tersedia.

Dengan adanya skema ini, mereka dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu.Selanjutnya Peserta CPNS 2024 yang tidak lulus.

Dimana kategori ini mencakup tenaga honorer yang terdaftar dalam database non-ASN BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024, tetapi gagal lolos. Sesuai kebijakan baru, mereka dapat langsung diangkat sebagai PPPK paruh waktu.

Aba Subagja mengatakan, bahwa kebijakan ini dirancang untuk memberikan solusi bagi tenaga honorer yang selama ini belum mendapatkan kesempatan, sehingga mereka tetap dapat berkontribusi dalam mendukung pelayanan publik.

Selain itu, terdapat penyesuaian terkait kebutuhan organisasi dalam program PPPK paruh waktu tahap pertama. Peserta diminta untuk menyesuaikan penetapan kebutuhan sesuai dengan perubahan yang berlaku.

Proses penyesuaian ini dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk PPPK dan harus diselesaikan paling lambat tiga bulan setelah pengumuman hasil seleksi diumumkan.

Aba menjelaskan bahwa terdapat empat kriteria utama yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu, yaitu tercatat dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai tenaga non-ASN.

Lalu pernah mengikuti seleksi PPPK tahap I atau seleksi CPNS 2024 tetapi tidak dinyatakan lolos. Selanjutnya tidak memperoleh formasi jabatan sesuai kebutuhan instansi.

Lalu pengangkatan bersifat sementara selama masa transisi penataan tenaga non-ASN.

Selain itu, terdapat beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk menjadi PPPK paruh waktu, antara lain pelamar harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan, termasuk memiliki ijazah yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan dilamar.

Kemudian terdaftar dalam database BKN atau memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun pada saat pendaftaran seleksi ASN 2024.

Selanjutnya telah mendaftar dan mengikuti proses seleksi ASN 2024.

Proses pengangkatan dan pemberhentian PPPK paruh waktu didasarkan pada masa perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya.

Adapun mekanisme pengangkatan sesuai dengan aturan terbaru adalah sebagai berikut pengajuan kebutuhan dilakukan sebagai dasar untuk mengusulkan penerbitan Nomor Induk PPPK paruh waktu kepada BKN dan masa perjanjian kerja ditetapkan selama satu tahun, yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja hingga pelamar resmi diangkat menjadi PPPK.

Lalu honorer yang diangkat menjadi PPPK paruh waktu akan memperoleh Nomor Identitas ASN (NIP) sebagai pegawai resmi, dengan syarat kinerja minimal predikat "baik".

tak lulus pppk : status honorer bisa pppk paruh waktu !                            koranpalpos.com – kabar menggembirakan untuk tenaga honorer.
dimana bagi honorer yang tidak lulus dalam seleksi pppk, tidak perlu khawatir karena tetap bisa diangkat menjadi pppk paruh waktu.
tak hanya itu, pemerintah  juga mengeluarkan kebijakan bahwa pppk paruh waktu juga  masih memiliki kesempatan jenjang karir yang lebih bagus yakni sebagai pppk penuh waktu namun dengan syarat tertentu.
kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb) membuat gebrakan dengan memperkenalkan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
baca juga:nagih utang, petani di talang serian ogan ilir ini malah kena keroyok pakai parang
baca juga:pukul ketua rt, oknum ketua masjid dipolisikan
skema ini didasarkan pada surat keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 16 tahun 2025 mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu.
program ini bertujuan memberikan peluang lebih besar kepada tenaga honorer, terutama mereka yang sudah tercatat dalam database non-asn badan kepegawaian negara (bkn).
mereka dapat diangkat menjadi pppk paruh waktu tanpa perlu melalui proses tes tambahan.
skema ini memungkinkan kontribusi mereka dalam pembangunan negara dengan jadwal kerja yang lebih fleksibel dan tidak harus terikat dengan sistem kerja penuh waktu.
baca juga:sumsel darurat narkoba : polda sumsel perketat pintu masuk !
baca juga:masih ada yang jual lpg 3 kg melebihi het : siap-siap satgas beraksi ! 
meskipun begitu, pppk paruh waktu tetap bisa diangkat menjadi pppk penuh waktu atau full time di masa mendatang.
namun, untuk dapat diangkat menjadi pppk paruh waktu, terdapat sejumlah kategori, persyaratan, dan kriteria yang harus dipenuhi oleh para pelamar.
aturan-aturan tersebut tertuang secara rinci dalam surat keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 16 tahun 2025.
deputi bidang sdm aparatur kemenpan rb, aba subagja, mengungkapkan bahwa terdapat dua kategori tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pppk paruh waktu pada tahun 2024.
baca juga:dorong sumsel menjadi andalan program swasembada pangan 2027
baca juga:pemerintah naikkan anggaran bansos 2025 : ini kriteria terbaru penerima !
kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengangkatan tenaga honorer yang tidak lulus seleksi pppk menjadi pppk paruh waktu disambut dengan berbagai tanggapan positif oleh pegawai honorer di sumatera selatan (sumsel).
kebijakan ini memberikan peluang baru bagi mereka yang telah lama bekerja sebagai honorer, namun belum berhasil lulus dalam seleksi pppk.
salah satu tenaga honorer di palembang, rd  menyatakan rasa syukurnya atas kebijakan ini.
“meskipun saya tidak lulus seleksi pppk, setidaknya dengan adanya kebijakan ini saya masih memiliki kesempatan untuk menjadi pppk paruh waktu. ini tentunya memberikan kepastian pekerjaan yang lebih baik dibandingkan status honorer sebelumnya,” ungkapnya, itu adalah kamis (16/1).
rd berharap kebijakan ini tidak hanya memberikan jaminan pekerjaan, tetapi juga dapat membuka peluang bagi honorer lainnya untuk terus berkembang dan diangkat menjadi pppk penuh waktu setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
senada dengan itu, dw seorang tenaga honorer di bidang pendidikan, juga menyatakan harapannya.
“kebijakan ini memberi kesempatan bagi tenaga honorer untuk tetap berkontribusi meskipun tidak terpilih dalam seleksi pppk. dengan status pppk paruh waktu, saya merasa lebih dihargai dan tentu berharap bisa diangkat menjadi pppk penuh waktu jika memenuhi syarat. ini juga akan memberikan rasa aman dan stabilitas dalam pekerjaan,” katanya.
sedangkan sr, salah seorang tenaga honorer di oku berharap pemerintah dapat memastikan proses seleksi dan pengangkatan pppk paruh waktu berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan pembinaan agar mereka bisa berkembang menjadi pppk penuh waktu.
"kedepan, peluang pegawai honorer di sumsel untuk menjadi pppk penuh waktu semakin terbuka lebar, memberikan stabilitas pekerjaan yang lebih baik, dan tentunya memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah," ucap ak,  warga banyuwangi yang kini masih berjuang untuk lulus pppk penuh waktu.
sebelumnya, deputi bidang sdm aparatur kemenpan rb, aba subagja menegaskan,
rincian dua kategori tersebut bb yakni pelamar yang melebihi kuota formasi pppk tahap i.
kesempatan ini diberikan kepada tenaga honorer yang telah menyelesaikan seluruh proses seleksi pppk tahap i, tetapi belum diangkat karena jumlah pelamar melampaui formasi yang tersedia.
dengan adanya skema ini, mereka dapat diangkat menjadi pppk paruh waktu.selanjutnya peserta cpns 2024 yang tidak lulus.
dimana kategori ini mencakup tenaga honorer yang terdaftar dalam database non-asn bkn dan telah mengikuti seleksi cpns tahun 2024, tetapi gagal lolos. sesuai kebijakan baru, mereka dapat langsung diangkat sebagai pppk paruh waktu.
aba subagja mengatakan, bahwa kebijakan ini dirancang untuk memberikan solusi bagi tenaga honorer yang selama ini belum mendapatkan kesempatan, sehingga mereka tetap dapat berkontribusi dalam mendukung pelayanan publik.
selain itu, terdapat penyesuaian terkait kebutuhan organisasi dalam program pppk paruh waktu tahap pertama. peserta diminta untuk menyesuaikan penetapan kebutuhan sesuai dengan perubahan yang berlaku.
proses penyesuaian ini dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk pppk dan harus diselesaikan paling lambat tiga bulan setelah pengumuman hasil seleksi diumumkan.
aba menjelaskan bahwa terdapat empat kriteria utama yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi pppk paruh waktu, yaitu tercatat dalam pangkalan data badan kepegawaian negara (bkn) sebagai tenaga non-asn.
lalu pernah mengikuti seleksi pppk tahap i atau seleksi cpns 2024 tetapi tidak dinyatakan lolos. selanjutnya tidak memperoleh formasi jabatan sesuai kebutuhan instansi.
lalu pengangkatan bersifat sementara selama masa transisi penataan tenaga non-asn.
selain itu, terdapat beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk menjadi pppk paruh waktu, antara lain pelamar harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan, termasuk memiliki ijazah yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan dilamar.
kemudian terdaftar dalam database bkn atau memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun pada saat pendaftaran seleksi asn 2024.
selanjutnya telah mendaftar dan mengikuti proses seleksi asn 2024.
proses pengangkatan dan pemberhentian pppk paruh waktu didasarkan pada masa perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya.
adapun mekanisme pengangkatan sesuai dengan aturan terbaru adalah sebagai berikut pengajuan kebutuhan dilakukan sebagai dasar untuk mengusulkan penerbitan nomor induk pppk paruh waktu kepada bkn dan masa perjanjian kerja ditetapkan selama satu tahun, yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja hingga pelamar resmi diangkat menjadi pppk.
lalu honorer yang diangkat menjadi pppk paruh waktu akan memperoleh nomor identitas asn (nip) sebagai pegawai resmi, dengan syarat kinerja minimal predikat "baik".
dan kriteria lainnya pengangkatan juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran daerah, memberikan kepastian status bagi honorer yang telah mengikuti seleksi casn.
sebagai informasi tambahan, aba menegaskan bahwa kebijakan pppk paruh waktu ini bersifat sementara dan merupakan bagian dari masa transisi dalam penataan tenaga non-asn.
melalui kebijakan ini, kemenpan rb berharap dapat memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi, sambil menyesuaikan kebutuhan asn di berbagai instansi pemerintah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 17 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan