Baru Kali Pertama : Hakim Heran Pemohon Minta MK Diskualifikasi Calon tak Menang !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 14 Jan 2025 - 20:12

Hakim Konstitusi Arsul Sani saat sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilkada Kota Jayapura 2024 di Gedung II Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (14/1/2025)-Foto : Dokumen Palpos-

KORANPALPOS.COM - Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani mengaku terkejut dengan permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, Nomor Urut 3, Boy Markus Dawir dan Dipo Wibowo.

Pasangan calon yang tidak memenangkan Pilkada Jayapura 2024 ini meminta agar MK mendiskualifikasi pasangan calon lainnya yang tidak meraih suara terbanyak.

Arsul Sani, yang memimpin sidang pemeriksaan pendahuluan panel 2 di Gedung II MK pada Selasa (14/1), menyatakan kebingungannya dengan permohonan tersebut.

“Ini model baru barangkali selama sengketa pilkada di MK: ada pasangan calon yang tidak menang, tetapi minta didiskualifikasi,” ungkap Arsul Sani.

Dalam sidang tersebut, Boy-Dipo meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 2, Jony Banua Rouw dan Muh. Darwis Massi, dibatalkan pencalonannya, meskipun pasangan ini memperoleh 68.922 suara.

Permohonan tersebut bertolak belakang dengan hasil pemilihan di mana pasangan Jony-Darwis memperoleh suara lebih banyak daripada pasangan Boy-Dipo, yang hanya meraih 28.019 suara.

Bahkan, pasangan Abisai Rollo dan Rustan Sarru, yang memperoleh 72.351 suara, dinyatakan sebagai pemenang dalam Pilkada Jayapura 2024.

Kuasa hukum Boy-Dipo, Achmad Jaenuri, menanggapi bahwa permohonan tersebut adalah bagian dari strategi kliennya untuk memenangkan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jayapura.

Ia mendalilkan bahwa terjadi kecurangan besar-besaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2, yang kebetulan memiliki basis massa yang beririsan dengan Boy-Dipo.

baru kali pertama : hakim heran pemohon minta mk diskualifikasi calon tak menang !                              koranpalpos.com - hakim konstitusi mahkamah konstitusi (mk) arsul sani mengaku terkejut dengan permohonan yang diajukan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota jayapura, nomor urut 3, boy markus dawir dan dipo wibowo.
pasangan calon yang tidak memenangkan pilkada jayapura 2024 ini meminta agar mk mendiskualifikasi pasangan calon lainnya yang tidak meraih suara terbanyak.
arsul sani, yang memimpin sidang pemeriksaan pendahuluan panel 2 di gedung ii mk pada selasa (14/1), menyatakan kebingungannya dengan permohonan tersebut.
baca juga: anwar usman sakit, panel 3 sengketa pilkada di mk dijadwalkan ulang
baca juga:gugatan sengketa pilkada di oku terus bergulir di mk
“ini model baru barangkali selama sengketa pilkada di mk: ada pasangan calon yang tidak menang, tetapi minta didiskualifikasi,” ungkap arsul sani.
dalam sidang tersebut, boy-dipo meminta agar pasangan calon nomor urut 2, jony banua rouw dan muh. darwis massi, dibatalkan pencalonannya, meskipun pasangan ini memperoleh 68.922 suara.
permohonan tersebut bertolak belakang dengan hasil pemilihan di mana pasangan jony-darwis memperoleh suara lebih banyak daripada pasangan boy-dipo, yang hanya meraih 28.019 suara.
baca juga:mk registrasi 309 perkara sengketa pilkada 2024
baca juga:pelantikan kepala daerah terpilih pada pilkada 2024 diundur maret 2025
bahkan, pasangan abisai rollo dan rustan sarru, yang memperoleh 72.351 suara, dinyatakan sebagai pemenang dalam pilkada jayapura 2024.
kuasa hukum boy-dipo, achmad jaenuri, menanggapi bahwa permohonan tersebut adalah bagian dari strategi kliennya untuk memenangkan pemilihan wali kota dan wakil wali kota jayapura.
ia mendalilkan bahwa terjadi kecurangan besar-besaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2, yang kebetulan memiliki basis massa yang beririsan dengan boy-dipo.
baca juga:bahlil evaluasi kekalahan pilkada 2024 : golkar siapkan strategi baru !
baca juga:bawaslu lakukan persiapan hadapi sengketa pilkada 2024 
achmad menyatakan bahwa pasangan jony-darwis telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dengan memanfaatkan program-program pemerintah yang bersumber dari apbn.
boy-dipo menduga bahwa pasangan jony-darwis telah menggunakan program bantuan stimulan pembangunan swadaya (bsps) dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr).
serta program bantuan energi dari kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm), yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan politik mereka.
baca juga:8 sengketa calon tunggal pilkada 2024 masuk ke mk : daerah mana saja ?
baca juga:perludem : ada 312 permohonan sengketa pilkada 2024 yang masuk ke mahkamah konstitusi
boy-dipo menilai bahwa pasangan jony-darwis sengaja mengklaim bsps sebagai program pribadi mereka untuk menciptakan opini bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengatur apbn demi kepentingan pribadi.
meskipun boy-dipo telah melaporkan dugaan kecurangan tersebut kepada badan pengawas pemilu (bawaslu) kota dan provinsi, mereka merasa laporan tersebut tidak ditindaklanjuti, sehingga mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi.
oleh karena itu, mereka meminta agar mk menyatakan pasangan jony-darwis terbukti melakukan kecurangan yang merugikan, sehingga dijatuhi sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan.
sebagai langkah lebih lanjut, boy-dipo juga meminta agar mk memerintahkan komisi pemilihan umum (kpu) kota jayapura untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan pasangan jony-darwis.
namun, gugatan ini dihadapkan pada kenyataan bahwa pasangan jony-darwis telah memperoleh suara lebih banyak daripada pasangan boy-dipo, sehingga permohonan ini menuai berbagai pertanyaan.
pilkada kota jayapura 2024 diikuti oleh empat pasangan calon, dan boy-dipo menjadi satu-satunya pihak yang menggugat hasil pemilihan ini ke mahkamah konstitusi.
gugatan boy-dipo tercatat dengan nomor 279/phpu.wako-xxiii/2025, dan akan dilanjutkan dengan proses hukum lebih lanjut di mk.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 15 Januari 2025.

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan