Gubernur Sumsel Pertimbangkan Beri Bantuan Hukum pada Kadisnaker

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Jumat , 10 Jan 2025 - 21:53

Pj. Gubernur Sumsel, Elen Setiadi.-Foto : Istimewa-

Namun, tidak sedikit pula yang merasa prihatin dengan kasus ini, mengingat posisi strategis Disnakertrans dalam menangani isu-isu tenaga kerja di Sumatera Selatan.

“Kami berharap kejaksaan dapat mengungkap kasus ini secara transparan. Jika terbukti bersalah, maka pelaku harus dihukum sesuai aturan yang berlaku,” ujar Andi, seorang warga Palembang.

Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Pemerintah Provinsi Sumsel diharapkan dapat memperketat pengawasan internal dan meningkatkan transparansi dalam setiap proses administrasi.

“Kita tidak ingin kejadian seperti ini terus berulang. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah,” ujar seorang pengamat politik dan kebijakan publik di Palembang.

Kasus OTT yang menjerat Kepala Disnakertrans Sumsel dan stafnya menjadi ujian bagi integritas pemerintahan di Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi Sumsel, bersama dengan Kejaksaan Negeri Palembang, diharapkan dapat menangani kasus ini dengan profesional dan transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah dan memastikan pelayanan publik berjalan sesuai harapan.

gubernur sumsel pertimbangkan beri bantuan hukum pada kadisnaker                            koranpalpos.com - penjabat gubernur sumatera selatan, elen setiadi, tengah mempertimbangkan untuk memberikan bantuan hukum kepada kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) sumsel beserta stafnya yang diringkus dalam operasi tangkap tangan (ott) oleh kejaksaan negeri palembang.
dalam wawancara di palembang pada jumat (10/1), elen setiadi mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait penangkapan tersebut.
kepala disnakertrans sumsel beserta beberapa stafnya tertangkap dalam ott yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan tertentu.
elen menegaskan bahwa pemerintah provinsi sumsel menyerahkan seluruh proses hukum kepada kejaksaan negeri palembang.
baca juga:ott kadisnakertrans sumsel : coreng upaya pemerintahan bersih ! 
baca juga:pemkot palembang bentuk timwas makan bergizi gratis
pihaknya juga siap bekerja sama untuk membantu proses penyelidikan apabila diperlukan.
“informasi yang diterima, ott itu dilakukan karena berkaitan dengan kewenangan k3 (keselamatan dan kesehatan kerja) dan sebagainya. namun, semua ini masih bersifat dugaan. kami masih menunggu hasil penyelidikan dari kejaksaan,” ujar elen.
ia menambahkan bahwa pemprov sumsel akan berhati-hati dalam mengambil langkah, termasuk memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat.
langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang kasus serta motivasi pelaku.
 baca juga:pemprov sumsel apresiasi capaian ogan ilir di usia 21 tahun
baca juga:kemenag rilis rencana perjalanan haji 2025 : jamaah haji mulai berangkat 1 mei 2025 !
menurut elen, bantuan hukum hanya akan diberikan jika tindakan yang dilakukan oleh kepala disnakertrans dan stafnya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan.
namun, jika terbukti bahwa tindakan tersebut merupakan inisiatif pribadi dan murni bersifat pidana, maka pelaku harus bertanggung jawab secara individu.
“kita akan lihat dulu posisinya seperti apa. kalau memang berkaitan dengan pekerjaan dan tugasnya, maka kita akan memberikan dukungan hukum. namun, jika itu inisiatif pribadi yang tidak ada hubungannya dengan tugas, maka itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing,” tegas elen.
dalam kesempatan tersebut, elen juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemprov sumsel untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, khususnya yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn).
ia menegaskan bahwa setiap tindakan yang mencederai integritas pemerintahan akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
“kami terus mengingatkan kepada seluruh asn untuk bekerja secara profesional dan menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. integritas adalah hal utama dalam pelayanan publik,” ujarnya.
terkait posisi kepala disnakertrans sumsel yang kini kosong akibat penangkapan tersebut, elen mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menyiapkan pengganti untuk mengisi kekosongan jabatan.
langkah ini dilakukan agar roda pemerintahan di bidang tenaga kerja tetap berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“kami sedang menyiapkan seseorang untuk menggantikan pejabat yang tertangkap. ini penting agar tidak ada stagnasi dalam pelaksanaan tugas di disnakertrans sumsel,” katanya.
sebelumnya, kejaksaan negeri palembang melakukan ott di kantor disnakertrans sumsel di kawasan plaju, palembang, pada jumat (10/1).
penangkapan tersebut diduga terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (k3).
dalam operasi tersebut, tim kejaksaan mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana korupsi.
hingga saat ini, pihak kejaksaan negeri palembang masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap kepala disnakertrans dan staf yang terlibat untuk mengungkap detail kasus.
kepala kejaksaan negeri palembang, melalui keterangan resminya, menyebut bahwa ott ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya dugaan pungutan liar di lingkungan disnakertrans sumsel.
“kami masih mendalami kasus ini dan mengumpulkan bukti-bukti untuk memastikan kebenaran laporan masyarakat tersebut,” ungkap seorang pejabat di kejaksaan negeri palembang.
penangkapan kepala disnakertrans sumsel dan stafnya mendapat perhatian luas dari masyarakat.
banyak yang mengapresiasi langkah cepat kejaksaan negeri palembang dalam menangani dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan.
namun, tidak sedikit pula yang merasa prihatin dengan kasus ini, mengingat posisi strategis disnakertrans dalam menangani isu-isu tenaga kerja di sumatera selatan.
“kami berharap kejaksaan dapat mengungkap kasus ini secara transparan. jika terbukti bersalah, maka pelaku harus dihukum sesuai aturan yang berlaku,” ujar andi, seorang warga palembang.
kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah.
pemerintah provinsi sumsel diharapkan dapat memperketat pengawasan internal dan meningkatkan transparansi dalam setiap proses administrasi.
“kita tidak ingin kejadian seperti ini terus berulang. diperlukan langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah,” ujar seorang pengamat politik dan kebijakan publik di palembang.
kasus ott yang menjerat kepala disnakertrans sumsel dan stafnya menjadi ujian bagi integritas pemerintahan di sumatera selatan.
pemerintah provinsi sumsel, bersama dengan kejaksaan negeri palembang, diharapkan dapat menangani kasus ini dengan profesional dan transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah dan memastikan pelayanan publik berjalan sesuai harapan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 11 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan