MK Tolak Permohonan Warga tidak Beragama Diakui Dalam Adminduk

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Jumat , 03 Jan 2025 - 18:49

Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo saat sidang pengucapan putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (2/1/2024). -Foto: Antara-

mk tolak permohonan warga tidak beragama diakui dalam adminduk                            koranpalpos.com - mahkamah konstitusi (mk) menolak permohonan uji materi yang meminta agar warga negara yang tidak beragama diakui di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (adminduk).
“menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya,” ucap ketua mk suhartoyo membacakan amar putusan nomor 146/puu-xxii/2024 di ruang sidang pleno mk, jakarta, jumat.
pada perkara ini, dua orang warga negara yang mengaku tidak memeluk agama dan kepercayaan tertentu, raymond kamil dan teguh sugiharto, mempersoalkan pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) uu adminduk.
baca juga:mpr apresiasi mk hapus presidential treshold
baca juga:komisi ii dpr akan bahas ketentuan jumlah capres akibat putusan mk
pasal 61 ayat (1) berkaitan dengan kartu keluarga (kk), sementara pasal 64 ayat (1) perihal kartu tanda penduduk (ktp). kedua pasal yang diuji mengatur ketentuan bahwa kk dan ktp memuat kolom agama atau kepercayaan.
para pemohon mendalilkan, seharusnya data kependudukan di kk dan ktp dapat tidak mencantumkan kolom agama atau kepercayaan bagi warga negara yang tidak ingin memeluk agama atau kepercayaan tertentu.
terkait dalil permohonan itu, mk menegaskan, konsep kebebasan beragama yang dianut konstitusi indonesia bukanlah kebebasan yang memberikan ruang bagi warga negara untuk tidak memeluk agama atau tidak menganut kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa.
baca juga:mk hapus pasal presidential threshold di uu pemilu
baca juga:pkb siap sukseskan seluruh kebijakan strategis prabowo 
menurut mahkamah, konstitusi negara membentuk karakter bangsa indonesia sebagai bangsa yang beragama atau bangsa yang memiliki kepercayaan terhadap adanya tuhan yang maha esa.
untuk mewujudkan karakter bangsa yang seperti itu, terdapat norma dalam uu adminduk yang mewajibkan bagi setiap warga negara untuk menyebutkan atau mendaftarkan diri sebagai pemeluk agama atau penganut kepercayaan.
lebih jauh, pembatasan bagi warga negara indonesia berupa kewajiban untuk menyatakan memeluk agama atau kepercayaan tertentu merupakan keniscayaan, sebagaimana diharapkan oleh pancasila dan diamanatkan konstitusi.
baca juga:pelantikan kepala daerah terpilih pada pilkada 2024 diundur maret 2025
baca juga:presiden prabowo minta perbesar anggaran program prioritas
mahkamah menilai, pembatasan tersebut merupakan pembatasan yang proporsional dan tidak diterapkan secara opresif dan sewenang-wenang.
pasalnya, setiap warga negara hanya diwajibkan menyebutkan agama dan kepercayaannya untuk dicatat dan dibubuhkan dalam data kependudukan, tanpa adanya kewajiban hukum lain.
“tidak beragama atau tidak menganut kepercayaan kepada tuhan yang maha esa tidak dapat dinilai sebagai kebebasan beragama atau kebebasan menganut kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa,” ucap hakim konstitusi arief hidayat membacakan pertimbangan putusan. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 8 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan