Polisi Bongkar Dua Klaster Kasus Judi Online : Libatkan Oknum di Kementerian Komdigi !

Reporter: Zaironi |

Editor: Dahlia |

Kamis , 02 Jan 2025 - 20:51

Sejumlah tersangka dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus judi daring (online) di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (25/11/2024).-Foto : ANTARA -

polisi bongkar dua klaster kasus judi online : libatkan oknum di kementerian komdigi !                            koranpalpos.com - direktorat reserse kriminal khusus (ditreskrimsus) polda metro jaya berhasil mengungkap dua klaster besar dalam kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai kementerian komunikasi dan digital (komdigi).
kasus ini terbagi menjadi dua klaster utama, yakni pemberi dan penerima gratifikasi.
"klaster pertama adalah tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji kepada oknum penyelenggara negara di kementerian kominfo ri pada tahun 2023," ungkap dirreskrimsus polda metro jaya, komisaris besar polisi ade safri simanjuntak, dalam keterangan pers di jakarta, kamis.
baca juga:dua pelaku pencurian di oki gunakan alat berat untuk mengambil aramco milik pt bmh
baca juga:tim singo timur tangkap residivis pelaku curanmor di prabumulih, sita motor dan bong
klaster kedua adalah penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian maupun penerimaan hadiah atau gratifikasi yang berlangsung pada periode 2022 hingga 2024.
dalam proses penyelidikan kasus ini, polda metro jaya telah memeriksa sebanyak 32 saksi, di mana 21 di antaranya merupakan oknum pegawai kementerian komdigi.
ade safri menyatakan bahwa proses penyidikan terus berlangsung, dengan rencana pemeriksaan terhadap 7 hingga 8 saksi tambahan pada pekan depan.
baca juga:4 dari 5 pelaku perampokan karyawan pnm diciduk polisi, uang rp 30 juta dan hp raib
baca juga:deretan kasus pembunuhan yang menggemparkan ogan ilir sepanjang 2024
selain itu, penyidik telah melakukan penggeledahan di lima lokasi yang diduga terkait dengan kasus ini.
“kami juga telah menyita beberapa barang bukti, termasuk barang bukti elektronik yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi,” ujarnya.
namun, terkait jumlah gratifikasi atau uang yang diterima oleh oknum pegawai kementerian komdigi, ade safri menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.
baca juga:apa itu register f? hukuman yang akan diterima 5 tahanan kabur lapas kayuagung!
baca juga:komplotan rampok bersenjata api antarprovinsi tertangkap : salah satu korbannya ditembak 3 kali !
“jumlahnya bervariasi. semua akan kami ungkap setelah alat bukti terkumpul dan dilakukan mekanisme gelar perkara untuk penetapan tersangka,” katanya.
kejaksaan tinggi (kejati) dki jakarta turut mengawal perkembangan kasus ini.
kepala seksi penerangan hukum (kasi penkum) kejati jakarta, syahron hasibuan, menyatakan bahwa kasus ini menjadi salah satu prioritas dengan pengawasan ketat dari pihak kejati.
“kepala kejati dki jakarta telah memberikan arahan untuk memantau setiap tahapan proses penyidikan,” ujar syahron.
ia menambahkan bahwa polda metro jaya telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (spdp), yang menjelaskan adanya keterlibatan sejumlah oknum di kementerian komdigi.
sebagai catatan, kasus ini terjadi di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika (kominfo) sebelum berganti nama menjadi kementerian komunikasi dan digital (komdigi).
perubahan nama tersebut dilakukan sebagai bagian dari transformasi digital pemerintah, namun kasus ini menjadi sorotan negatif yang mencoreng citra kementerian tersebut.
kasus judi online yang melibatkan pegawai negara ini menjadi perhatian besar publik.
tidak hanya karena menyangkut dugaan tindak pidana korupsi, tetapi juga karena aktivitas ilegal seperti judi online memiliki dampak sosial yang luas.
polda metro jaya menegaskan komitmen mereka untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akarnya.
“kami akan terus melanjutkan penyelidikan dan memastikan semua pihak yang terlibat, baik pemberi maupun penerima gratifikasi, dapat diproses secara hukum,” tegas ade safri.
dengan proses hukum yang sedang berjalan, masyarakat berharap kasus ini dapat menjadi contoh tegas untuk mencegah korupsi di institusi negara, sekaligus memperkuat upaya penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti judi online.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 3 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan