Pastikan PPN 12 Persen Tak Berlaku Barang Terkait Ketahanan Pangan

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 01 Jan 2025 - 18:37

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (tiga kanan) jumpa pers selepas mengikuti rapat terbatas ketahanan pangan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.-Foto: Antara-

KORANPALPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan bahwa kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 tidak akan berlaku untuk barang-barang yang terkait dengan ketahanan pangan atau swasembada pangan.

Ia menegaskan bahwa produk pangan domestik, seperti beras, jagung, serta komoditas lainnya yang mendukung ketahanan pangan, akan tetap bebas dari kenaikan PPN.

“Seluruh produk pangan tidak ada kenaikan apa pun yang di dalam negeri. Titik,” tegas Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas, saat menjawab pertanyaan awak media selepas rapat terbatas terkait ketahanan pangan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (30/12).

Zulhas menjelaskan bahwa kebijakan PPN 12 persen hanya akan berlaku pada barang-barang tertentu, namun tidak mencakup komoditas yang berhubungan langsung dengan ketahanan pangan.

Pupuk, benih, dan bahan penyubur tanah (fertilizer) juga tidak akan dikenakan PPN, memastikan bahwa sektor pangan di dalam negeri tetap terjaga kestabilannya tanpa beban pajak tambahan.

“Tidak ada kenaikan PPN apa pun untuk semua pangan di dalam negeri. Semua pangan di dalam negeri tidak ada kenaikan,” tambah Zulkifli.

Seperti yang diketahui, pemerintah telah resmi memutuskan untuk menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Kenaikan tarif PPN ini diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara, namun di sisi lain, pemerintah juga mengupayakan perlindungan terhadap komoditas penting yang langsung berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

pastikan ppn 12 persen tak berlaku barang terkait ketahanan pangan                            koranpalpos.com - menteri koordinator bidang pangan, zulkifli hasan, memastikan bahwa kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12 persen pada 2025 tidak akan berlaku untuk barang-barang yang terkait dengan ketahanan pangan atau swasembada pangan.
ia menegaskan bahwa produk pangan domestik, seperti beras, jagung, serta komoditas lainnya yang mendukung ketahanan pangan, akan tetap bebas dari kenaikan ppn.
“seluruh produk pangan tidak ada kenaikan apa pun yang di dalam negeri. titik,” tegas zulkifli hasan, atau yang akrab disapa zulhas, saat menjawab pertanyaan awak media selepas rapat terbatas terkait ketahanan pangan di istana negara, jakarta, pada senin (30/12).
baca juga:komisi xi dpr ri tegaskan tak ada dana csr bi disalurkan ke anggota dpr
baca juga:program makan bergizi gratis : upaya pengentasan rakyat miskin ! 
zulhas menjelaskan bahwa kebijakan ppn 12 persen hanya akan berlaku pada barang-barang tertentu, namun tidak mencakup komoditas yang berhubungan langsung dengan ketahanan pangan.
pupuk, benih, dan bahan penyubur tanah (fertilizer) juga tidak akan dikenakan ppn, memastikan bahwa sektor pangan di dalam negeri tetap terjaga kestabilannya tanpa beban pajak tambahan.
“tidak ada kenaikan ppn apa pun untuk semua pangan di dalam negeri. semua pangan di dalam negeri tidak ada kenaikan,” tambah zulkifli.
 baca juga:dpr dorong bnpt kolaborasi dengan pemda perbanyak ruang lintas agama
baca juga:bahlil : saya yang minta pilpres ditunda, bukan jokowi !
seperti yang diketahui, pemerintah telah resmi memutuskan untuk menaikkan tarif ppn dari 11 persen menjadi 12 persen, yang akan berlaku mulai 1 januari 2025.
kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp).
kenaikan tarif ppn ini diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara, namun di sisi lain, pemerintah juga mengupayakan perlindungan terhadap komoditas penting yang langsung berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
baca juga:dkpp masih temukan ketidaknetralan perkara di 2024
baca juga:bahlil evaluasi kekalahan pilkada 2024 : golkar siapkan strategi baru !
menteri koordinator bidang perekonomian, airlangga hartarto, dalam kesempatan sebelumnya menjelaskan bahwa meskipun ppn secara umum naik, pemerintah akan tetap membebaskan beberapa barang dari kenaikan pajak ini.
barang-barang tersebut mencakup kebutuhan pokok yang sangat penting bagi masyarakat, seperti beras, daging ayam ras, daging sapi, ikan tuna, telur ayam ras, cabai, bawang merah, dan gula pasir, yang termasuk dalam kategori barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting).
“pemerintah juga memastikan bahwa sebagian barang kebutuhan pokok akan tetap bebas ppn. hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama pada komoditas yang paling dibutuhkan,” kata airlangga hartarto.
 baca juga:giri ramanda kiemas resmi raih gelar doktor administrasi publik
baca juga:pdip ingatkan mkd : bukan untuk kekang anggota dpr bicara !
dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh presiden joko widodo pada senin, zulkifli hasan juga mengungkapkan beberapa keputusan penting lainnya terkait dengan ketahanan pangan di indonesia pada 2025.
salah satunya adalah kebijakan yang memastikan tidak ada impor untuk komoditas pangan utama seperti beras, jagung, gula konsumsi, dan garam.
kebijakan ini bertujuan untuk mendukung swasembada pangan dan menjaga stabilitas harga pangan domestik.
baca juga:presiden peringatkan mark up anggaran harus diberantas
baca juga:dpr minta kemendagri larang kepala daerah angkat timses jadi honorer
“presiden memutuskan bahwa pada 2025, indonesia tidak akan mengimpor beras, jagung, gula konsumsi, dan garam. ini adalah langkah penting untuk memastikan ketahanan pangan dan meningkatkan produksi pangan dalam negeri,” ujar zulhas.
selain itu, pemerintah juga mengumumkan kenaikan harga pembelian pemerintah (hpp) gabah dari petani, yang sebelumnya rp6.000 menjadi rp6.500 per kilogram.
kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong mereka untuk terus memproduksi pangan dalam jumlah yang mencukupi.
baca juga:nasdem hormati pemanggilan kpk terkait dugaan korupsi csr bi
baca juga:pan minta seluruh pihak beri kesempatan dan dukungan kepada presiden prabowo subianto
begitu juga dengan harga acuan pembelian (hap) jagung yang mengalami kenaikan dari rp5.000 menjadi rp5.500 per kilogram.
zulkifli hasan juga menegaskan bahwa dalam kebijakan yang baru ini, pemerintah akan terus menjaga kestabilan harga pangan di pasar.
ini dilakukan untuk menghindari fluktuasi harga yang dapat memberatkan masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah.
baca juga:dpr minta pemerintah proaktif jaga momen libur nataru
baca juga:komisi iii dpr terima 469 aduan sepanjang 2024
beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga antara lain melalui pengaturan harga dan distribusi pangan, serta mendorong produksi pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan domestik.
“pemerintah akan terus berupaya menjaga agar harga pangan tetap stabil. kami akan mengoptimalkan seluruh kebijakan yang ada untuk memastikan ketahanan pangan di indonesia tetap terjaga,” kata zulhas.
seiring dengan berakhirnya tahun 2024, kebijakan-kebijakan baru yang telah diumumkan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor ketahanan pangan indonesia pada tahun 2025.
baca juga:dpr sebut hasto tersangka karena kpk lunasi utang perkara
baca juga:pdi perjuangan siapkan langkah hukum untuk hasto kristiyanto
para petani, pelaku industri pangan, dan konsumen diharapkan dapat merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan tersebut, baik dari segi harga pangan yang stabil maupun ketersediaan komoditas pangan yang cukup.
menteri zulkifli hasan menutup pernyataannya dengan harapan bahwa sektor ketahanan pangan indonesia akan terus berkembang dengan baik di tahun yang akan datang, seiring dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing industri pangan lokal.
“semoga dengan kebijakan-kebijakan ini, ketahanan pangan kita semakin kuat, dan kita bisa mencapai swasembada pangan yang kita cita-citakan. tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh tantangan, tapi juga penuh harapan,” tutup menko pangan.
dengan kebijakan kenaikan ppn yang berlaku hanya untuk barang-barang tertentu dan pengecualian untuk sektor pangan, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan antara pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat.
baca juga:dpr minta presiden prabowo kawal langsung penyelamatan sritex
baca juga:jokowi : penetapan hasto sebagai tersangka kpk itu proses hukum yang patut dihormati !
kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi domestik sekaligus menjaga ketahanan pangan indonesia menuju tahun 2025 yang lebih baik. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 2 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan