Direksi PT Bukit Asam Cueki Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI : Begini Kata Sekretaris Perusahaan !

Reporter: Fahrozie Kite |

Editor: Zen Kito |

Sabtu , 28 Dec 2024 - 13:52

Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam, Niko Chandra-Foto : Dokumen Palpos-

direksi pt bukit asam cueki kunjungan kerja komisi vii dpr ri : begini kata sekretaris perusahaan !                            koranpalpos.com - rombongan anggota komisi vii dpr ri meradang saat melakukan kunjungan kerja ke kantor pt bukit asam (ptba) di tanjung enim, kabupaten muara enim, sumatera selatan.
kunjungan yang bertujuan membahas sejumlah isu strategis terkait operasional perusahaan tidak berjalan sesuai harapan karena ketidakhadiran jajaran direksi perusahaan bumn tersebut.
rombongan komisi vii dpr ri yang turut didampingi sejumlah pejabat penting dari sumsel, termasuk ketua dprd sumsel andie dinialdie, hanya diterima oleh perwakilan manajemen yang tidak memiliki wewenang mengambil keputusan strategis.
baca juga:100 perusahaan terbesar di indonesia versi fortune : didominasi bumn, ptba tbk tidak termasuk !
baca juga:belum ganti untung, ratusan warga pemilik lahan demo ptba 
kekecewaan atas kondisi ini mendorong rombongan untuk memutuskan kembali ke palembang tanpa melanjutkan agenda kunjungan.
ketidakhadiran direksi ptba menjadi sorotan publik.
untuk diketahui, sejumlah permasalahan banyak menghampiri perusahaan pelat merah ini.
baca juga:rahmansyah : phk karyawan ptbak sudah sesuai peraturan 
baca juga:lahan belum dibayar : ratusan warga keban agung desak ptba berhenti aktivitas di lahan mereka ! 
pada mei 2024, ratusan warga desa keban agung, kecamatan lawang kidul, menolak rencana ganti rugi lahan yang diajukan ptba bersama mitranya, pt bumi sawindo permai (pt bsp).
harga ganti rugi sebesar rp6.000 per meter persegi dinilai tidak sepadan dengan nilai tanah warga.
selain sengketa lahan, ptba juga dikritik terkait perpanjangan kontrak dengan pt pamapersada nusantara (pama) untuk pengelolaan site muara tiga besar utama (mtbu).
baca juga:trailer angkut material milik ptba timbulkan kecelakaan
baca juga:sempat diklaim ptba, akhirnya ma kembalikan tanah romili 
proses perpanjangan kontrak ini diduga dilakukan tanpa lelang, yang dinilai melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
tak hanya itu, peningkatan produksi batu bara oleh ptba menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak lingkungan.
polusi debu batu bara, meningkatnya kecelakaan kerja, dan kemacetan di jalur kereta api logistik menjadi beberapa masalah yang dihadapi masyarakat setempat.
baca juga:dugaan korupsi akuisi saham pt sbs anak perusahaan ptba mulai disidang
baca juga:tak terbukti korupsi, 5 petinggi ptba divonis tidak bersalah
ditambah lagi, proyek strategis nasional berupa gasifikasi batu bara, yang digadang-gadang sebagai salah satu terobosan besar ptba, hingga kini belum menunjukkan kemajuan signifikan.
sekretaris perusahaan pt bukit asam, niko chandra, akhirnya memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut.
dalam pernyataannya pada sabtu (28/12), niko menjelaskan bahwa ketidakhadiran sebagian direksi disebabkan oleh cuti yang telah dijadwalkan sebelumnya, sementara direksi lainnya menghadiri agenda penting yang juga telah terencana.
"informasi ini telah kami sampaikan kepada narahubung dpr ri sebelum kunjungan dilakukan. kami juga telah menyiapkan perwakilan manajemen setara senior vice president (bod-1) untuk menyambut rombongan. sayangnya, informasi ini tampaknya tidak tersampaikan secara utuh kepada anggota dpr ri, sehingga menimbulkan kekecewaan," ujar niko.
ia menambahkan bahwa setelah kunjungan berlangsung, pihak ptba segera memberikan penjelasan secara langsung kepada rombongan dpr ri dengan pendekatan kekeluargaan.
"kami percaya bahwa komunikasi yang telah terjalin dapat mendukung upaya bersama dalam memajukan sektor pertambangan nasional. ptba juga siap menjadwalkan kunjungan kerja lanjutan untuk membahas agenda secara lebih komprehensif," tegasnya.
insiden ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif antara instansi pemerintah dan perusahaan dalam kunjungan kerja.
meskipun demikian, sejumlah kalangan menilai bahwa ketidakhadiran direksi ptba mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap institusi dpr ri sebagai lembaga legislatif.
sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di indonesia, ptba memiliki tanggung jawab besar tidak hanya dalam aspek produksi, tetapi juga dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
insiden ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja operasional, tetapi juga dari kemampuan membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak.
ke depan, ptba diharapkan dapat lebih responsif dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk menyelesaikan sengketa lahan, meningkatkan tata kelola perusahaan, dan mempercepat realisasi proyek strategis seperti gasifikasi batu bara.
dengan komunikasi yang lebih baik dan komitmen untuk transparansi, ptba dapat terus berkontribusi dalam memajukan sektor tambang di indonesia.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 1 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan