Perludem : Ada 312 Permohonan Sengketa Pilkada 2024 yang Masuk ke Mahkamah Konstitusi

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Minggu , 22 Dec 2024 - 18:25

PSU di Kampung Poom, Distrik Poom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Senin (2/12/2024).-Foto: Antara-

KORANPALPOS.COM - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat adanya 312 permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang telah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan ini terdiri dari berbagai jenis perselisihan terkait hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Data tersebut berdasarkan rekapitulasi yang diambil dari situs resmi MK pada Jumat, 20 Desember 2024, pukul 16.00 WIB.

Peneliti Perludem, Ajid Fuad Muzaki, dalam diskusi daring bertajuk "Potret Awal PHP-Kada 2024", yang dipantau di Jakarta, mengungkapkan bahwa jumlah permohonan sengketa ini menunjukkan besarnya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, serta pentingnya tahapan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) untuk menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada.

Ajid merinci bahwa dari total 312 permohonan sengketa, mayoritas berasal dari pemilihan bupati, dengan jumlah 241 perkara atau 77,2 persen dari keseluruhan permohonan yang masuk.

Sementara itu, permohonan sengketa dari pemilihan wali kota tercatat sebanyak 49 perkara atau 15,7 persen.

Adapun permohonan sengketa paling sedikit berasal dari pemilihan gubernur, yang hanya mencapai 22 perkara atau 7,1 persen.

“Ini jumlah yang cukup banyak, mengingat sengketa pilkada merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang mencerminkan dinamika yang terjadi di lapangan,” ujar Ajid.

Ajid menilai tingginya jumlah permohonan sengketa yang diajukan ke MK menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap proses Pilkada.

Selain itu, hal ini juga menandakan bahwa tahap PHPKada memegang peranan vital untuk memastikan bahwa hasil pemilihan kepala daerah benar-benar mencerminkan keadilan dan integritas.

perludem : ada 312 permohonan sengketa pilkada 2024 yang masuk ke mahkamah konstitusi                            koranpalpos.com - perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) mencatat adanya 312 permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 yang telah masuk ke mahkamah konstitusi (mk).
permohonan ini terdiri dari berbagai jenis perselisihan terkait hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. data tersebut berdasarkan rekapitulasi yang diambil dari situs resmi mk pada jumat, 20 desember 2024, pukul 16.00 wib.
peneliti perludem, ajid fuad muzaki, dalam diskusi daring bertajuk "potret awal php-kada 2024", yang dipantau di jakarta, mengungkapkan bahwa jumlah permohonan sengketa ini menunjukkan besarnya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, serta pentingnya tahapan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (phpkada) untuk menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pilkada.
 baca juga:kpu usul penyatuan uu pemilu dan uu pilkada
baca juga:masyarakat lakukan pengawasan partisipatif di pemilu 2024
ajid merinci bahwa dari total 312 permohonan sengketa, mayoritas berasal dari pemilihan bupati, dengan jumlah 241 perkara atau 77,2 persen dari keseluruhan permohonan yang masuk.
sementara itu, permohonan sengketa dari pemilihan wali kota tercatat sebanyak 49 perkara atau 15,7 persen.
adapun permohonan sengketa paling sedikit berasal dari pemilihan gubernur, yang hanya mencapai 22 perkara atau 7,1 persen.
baca juga:bahlil : tujuan negara tak hanya demokrasi
baca juga:khasiat biji kemiri untuk kesehatan mulut dan gigi : solusi alami dari alam
“ini jumlah yang cukup banyak, mengingat sengketa pilkada merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang mencerminkan dinamika yang terjadi di lapangan,” ujar ajid.
ajid menilai tingginya jumlah permohonan sengketa yang diajukan ke mk menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap proses pilkada.
selain itu, hal ini juga menandakan bahwa tahap phpkada memegang peranan vital untuk memastikan bahwa hasil pemilihan kepala daerah benar-benar mencerminkan keadilan dan integritas.
baca juga:presiden prabowo beri kesempatan koruptor tobat
baca juga:dpr dukung presiden prabowo : minta koruptor kembalikan uang rakyat !
“permohonan sengketa yang tinggi ini juga bisa menjadi indikator adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pilkada 2024. masalah tersebut bisa berasal dari aspek pelaksanaan, administrasi, atau pengawasan yang tidak berjalan sempurna, yang akhirnya berpengaruh pada persepsi publik terhadap keadilan hasil pilkada,” kata ajid.
perludem menganggap proses phpkada sebagai mekanisme yang sangat penting dalam sistem demokrasi, karena memungkinkan masyarakat untuk menguji kembali hasil pemilihan yang sudah diumumkan.
hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada manipulasi atau ketidakadilan yang terjadi selama proses pemilihan.
 baca juga:instansi diminta percepat pemetaan tenaga non-asn
baca juga:pilkada lewat dprd tidak jamin kurangi biaya politik
melihat banyaknya permohonan sengketa, perludem juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam setiap tahapan pilkada.
dalam pandangan mereka, masalah-masalah seperti ketidaksesuaian data pemilih, penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu, serta pelanggaran administrasi sering kali menjadi penyebab munculnya sengketa hasil pilkada.
untuk itu, perludem mendorong agar pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini komisi pemilihan umum (kpu), serta bawaslu sebagai lembaga pengawas, dapat bekerja lebih transparan dan terbuka dalam melaksanakan tugas mereka.
baca juga:projo siap berubah jadi partai
baca juga:gibran hormati keputusan pdip terkait pemecatan sebagai kader
dengan begitu, berbagai permasalahan yang muncul di lapangan bisa segera diselesaikan dengan cepat, sehingga menciptakan kepercayaan publik terhadap hasil pilkada.
tingginya jumlah permohonan sengketa juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pilkada 2024 cukup tinggi.
ajid mengungkapkan bahwa partisipasi ini tidak hanya terlihat dari jumlah pemilih, tetapi juga dari keaktifan masyarakat dalam menuntut transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan.
baca juga:akurasi hitung cepat voxpol dekati real count kpu
baca juga:pemerintah perlu evaluasi kebijakan moratorium dob
hal ini merupakan langkah positif yang memperlihatkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga demokrasi melalui jalur hukum.
perludem berharap bahwa proses phpkada yang sedang berjalan ini dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang.
diharapkan, dengan semakin banyaknya sengketa yang diselesaikan dengan adil, sistem demokrasi indonesia semakin kuat dan menghasilkan pemimpin yang sah serta diterima oleh masyarakat.
 baca juga:tok ! pdip resmi pecat jokowi, gibran, dan bobby
baca juga:pantau isu viral dan amankan fasilitas pilkada
perludem juga mengajak semua pihak, baik itu penyelenggara pemilu, lembaga pengawas, serta masyarakat, untuk terus bersinergi dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam setiap tahapan pilkada.
pemerintah dan lembaga terkait diminta untuk semakin meningkatkan kualitas penyelenggaraan pilkada agar ke depannya dapat meminimalisir potensi sengketa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.
“semua pihak harus bahu-membahu untuk memastikan pilkada berlangsung adil dan transparan. ke depannya, kami berharap proses phpkada tidak hanya menjadi ajang untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai langkah untuk memperbaiki kualitas demokrasi di indonesia,” ujar ajid.
baca juga:dpr minta pemerintah evaluasi sistem pemilu : ini alasannya !
baca juga:pkb usulkan gus dur jadi pahlawan nasional
kini, dengan masuknya 312 permohonan sengketa, mahkamah konstitusi dihadapkan pada tantangan besar untuk menyelesaikan semua perkara ini dengan objektif dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
proses penyelesaian sengketa ini akan menjadi ujian penting bagi integritas lembaga peradilan dan kualitas demokrasi indonesia.
masyarakat pun berharap agar hasil dari proses phpkada ini dapat memunculkan pemimpin yang benar-benar sah dan diterima oleh semua pihak, demi kemajuan bangsa dan negara.
baca juga:ketum pkb minta 14 kader pemenang pilkada sejahterakan rakyat
baca juga:wacana pilkada melalui dprd kembali bergulir 
dengan demikian, peran mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pilkada 2024 akan menjadi faktor penentu bagi kelancaran dan keberhasilan pemilihan kepala daerah yang demokratis di indonesia. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 23 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan