Mendagri Setujui Rencana Pilkada Diwakili DPRD : Berikut Alasannya !

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Senin , 16 Dec 2024 - 20:32

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Mohammad Tito Karnavian didampingi Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik saat melakukan kunjungan kerja di Kota Balikpapan.-Foto: Istimewa-

mendagri setujui rencana pilkada diwakili dprd : berikut alasannya !                            koranpalpos.com - menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian menyetujui rencana yang mengemuka terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat dilakukan dan diwakili melalui dewan perwakilan rakyat daerah (dprd).
menurut dia, belajar dari penyelenggaraan pilkada serentak 2024, ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.
"saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dahulu saya mengatakan pilkada asimetris, salah satunya melalui dprd 'kan," kata tito di istana kepresidenan, jakarta, senin.
baca juga:wacana kepala daerah dipilih dprd : kemunduran demokrasi ? 
baca juga:studi banding kepala desa ke bali tuai kritik tajam
meski menyetujui usulan pilkada lebih baik dilangsungkan di dprd, dia mengatakan bahwa usulan tersebut memerlukan kajian, termasuk di bawah kementeriannya.
mendagri masih menantikan kajian-kajian lain dari berbagai pihak seperti dari dewan perwakilan rakyat (dpr) ri maupun dari kalangan akademikus.
lebih lanjut tito menjanjikan bahwa usulan pilkada di dprd ini akan dibahas secara serius di bawah kementeriannya mengingat aturan mengenai pemilu kepala daerah ini sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) 2025.
baca juga:dipa dan tkd 2025 : realisasikan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat !
baca juga:337 usulan pembentukan dob : 42 usulan pemekaran provinsi !
"pasti akan bahas. 'kan salah satunya sudah ada di prolegnas. di prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk uu pemilu dan uu pilkada," katanya.
sebelumnya, pada hari kamis (12/12), presiden ri prabowo subianto menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di indonesia karena berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
"menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan ketua umum dpp partai golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita," ujar prabowo.
hal itu disampaikan prabowo dalam sambutannya pada acara hut ke-60 partai golkar di sentul international convention center (sicc), bogor, jawa barat, kamis (12/12) malam.
dari sisi dpr, hal serupa sempat disampaikan oleh wakil ketua badan anggaran (banggar) dpr ri jazilul fawaid yang mengusulkan agar pilkada di tingkat provinsi untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan melalui dprd masing-masing provinsi bukan lagi dipilih oleh rakyat secara langsung karena berbiaya mahal.
menurut dia, tingginya biaya pemilihan gubernur itu terlihat pada pilkada 2024.
misalnya, pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih dari rp1 triliun untuk pilkada jawa barat saja, belum lagi ditambah biaya pemilihan gubernur di wilayah lainnya.
"itu bukan anggaran yang kecil. kalau yang rp1 triliun itu diberikan ke salah satu kabupaten di salah satu provinsi, di ntt misalnya, itu bisa membuat ekonomi bangkit," kata jazilul. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 17 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan