Revisi KUHP Terbaru : Pengguna Narkoba Akan Direhabilitasi, Bukan Dipidana !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 12 Dec 2024 - 21:31

Aktifitas di tempat rehabilitasi pengguna narkoba di salah satu wilayah di Sumsel.-Foto : ANTARA -

KORANPALPOS.COM – Pemerintah pusat mengambil langkah progresif dalam menangani kasus narkotika melalui revisi terbaru Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah perbedaan perlakuan hukum antara pengguna narkoba dan pelaku perdagangan narkotika ilegal.

Keputusan ini merupakan langkah progresif yang bertujuan mengadopsi pendekatan yang lebih humanis, serta mengurangi permasalahan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa dengan revisi ini, pengguna narkoba tidak lagi dipidana, melainkan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi dan pembinaan.

Menurut Yusril, pengguna narkoba lebih tepat dikategorikan sebagai korban ketimbang pelaku kejahatan.

Dalam konferensi pers pada Rabu, 11 Desember 2024, Yusril menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pengguna narkoba untuk pulih dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

“Kita harus melihat pengguna sebagai korban yang membutuhkan pertolongan, bukan hanya pelaku yang layak dihukum,” jelas Yusril.

Terkait kebijakan pemerintah ini, Pengamat Hukum Sumsel, Sulyaden SH memberikan pandangannya bahwa langkah ini merupakan terobosan positif dalam penegakan hukum terkait pemberantasan tindak pidana narkoba.

Sulyaden menilai, perbedaan perlakuan antara pengguna narkoba dan pelaku lainnya, seperti pengedar atau bandar, adalah langkah maju yang perlu diapresiasi.

Ia menjelaskan bahwa selama ini banyak pengguna narkoba yang sebenarnya adalah korban dari peredaran narkoba, sehingga hukuman penjara seringkali tidak tepat sasaran.

revisi kuhp terbaru : pengguna narkoba akan direhabilitasi, bukan dipidana !                            koranpalpos.com – pemerintah pusat mengambil langkah progresif dalam menangani kasus narkotika melalui revisi terbaru kitab undang-undang hukum pidana (kuhp). 
salah satu poin utama dalam revisi ini adalah perbedaan perlakuan hukum antara pengguna narkoba dan pelaku perdagangan narkotika ilegal.
keputusan ini merupakan langkah progresif yang bertujuan mengadopsi pendekatan yang lebih humanis, serta mengurangi permasalahan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas).
baca juga:pemprov sumsel realisasikan janji : berikan bonus qori dan qoriah berprestasi di mtq xxx !
baca juga:daftar lengkap ump 2025 seluruh indonesia : sumatera selatan terbesar ketiga ! 
menteri koordinator bidang hukum, ham, imigrasi, dan pemasyarakatan, yusril ihza mahendra, menjelaskan bahwa dengan revisi ini, pengguna narkoba tidak lagi dipidana, melainkan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi dan pembinaan.
menurut yusril, pengguna narkoba lebih tepat dikategorikan sebagai korban ketimbang pelaku kejahatan.
dalam konferensi pers pada rabu, 11 desember 2024, yusril menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pengguna narkoba untuk pulih dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.
baca juga:337 usulan pembentukan dob : 42 usulan pemekaran provinsi !
baca juga:subsidi dikurangi : transmusi hanya beroperasi 2 koridor !
“kita harus melihat pengguna sebagai korban yang membutuhkan pertolongan, bukan hanya pelaku yang layak dihukum,” jelas yusril.
terkait kebijakan pemerintah ini, pengamat hukum sumsel, sulyaden sh memberikan pandangannya bahwa langkah ini merupakan terobosan positif dalam penegakan hukum terkait pemberantasan tindak pidana narkoba.
sulyaden menilai, perbedaan perlakuan antara pengguna narkoba dan pelaku lainnya, seperti pengedar atau bandar, adalah langkah maju yang perlu diapresiasi.
ia menjelaskan bahwa selama ini banyak pengguna narkoba yang sebenarnya adalah korban dari peredaran narkoba, sehingga hukuman penjara seringkali tidak tepat sasaran.
"dengan adanya pembeda antara pengguna narkoba dan pengedar dalam kuhp yang baru, penerapan hukum bisa lebih adil dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. pengguna yang tergolong korban harus mendapatkan penanganan yang lebih manusiawi, yakni rehabilitasi, bukan dipenjara," ungkap sulyaden.
lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keberlanjutan dalam upaya rehabilitasi bagi para pengguna narkoba.
penerapan hukuman yang lebih berbasis pada klasifikasi ini, menurutnya, memerlukan dukungan dari berbagai pihak, seperti tenaga medis, psikolog, serta ahli hukum pidana untuk memastikan bahwa setiap individu ditangani dengan cara yang tepat.
"rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba harus didukung dengan fasilitas yang memadai agar proses pemulihan berjalan optimal," tambahnya.
sulyaden juga menekankan bahwa untuk pemberantasan narkoba yang efektif, perlu adanya pemisahan yang jelas antara mereka yang terlibat sebagai pengguna dan mereka yang berperan sebagai pengedar atau bandar.
pengedar dan bandar narkoba, yang memiliki peran lebih besar dalam merusak masyarakat, tentu harus mendapat hukuman yang lebih berat dan lebih tegas.
secara keseluruhan, ia menganggap bahwa revisi kuhp terbaru ini memberi harapan baru bagi penanganan masalah narkoba di indonesia, asalkan penerapannya dilaksanakan secara hati-hati dan melibatkan berbagai pihak yang kompeten dalam proses rehabilitasi dan penegakan hukum.
sementara revisi terbaru dalam kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) yang menyatakan bahwa pengguna narkoba akan menjalani rehabilitasi dan bukan dipidana, mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat sumatera selatan (sumsel).
sebagian besar warga menyambut baik kebijakan ini, namun ada juga yang mengungkapkan kekhawatiran terkait pelaksanaannya.
haliza, warga kota palembang, menyambut positif keputusan pemerintah untuk memfokuskan pada rehabilitasi pengguna narkoba daripada hukuman pidana.
menurutnya, kebijakan ini lebih humanis dan diharapkan bisa membantu banyak orang yang terjerat narkoba untuk pulih dan kembali berkontribusi dalam masyarakat.
“sebagian besar pengguna narkoba adalah korban dari pergaulan dan tekanan hidup. jika mereka dipenjara, justru bisa memperburuk kondisi mereka. harusnya mereka diberikan kesempatan untuk sembuh melalui rehabilitasi,” ujar haliza, kamis (12/12)..
hal serupa diungkapkan oleh setiawan  seorang pekerja swasta di palembang. menurutnya, dengan mengutamakan rehabilitasi, pemerintah dapat mengurangi beban pada sistem peradilan dan lembaga pemasyarakatan yang selama ini terpapar masalah overkapasitas.
"saya rasa ini langkah yang tepat, karena penahanan di penjara justru memperburuk masalah. rehabilitasi lebih memberi harapan bagi pengguna narkoba untuk sembuh,” katanya.
namun, tidak sedikit juga warga yang menyampaikan kekhawatirannya terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.
annto, seorang warga asal kabupaten muara enim, mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan rehabilitasi ini baik, ia khawatir pemerintah tidak siap dengan infrastruktur rehabilitasi yang memadai.
"saya setuju dengan kebijakan ini, tapi apakah fasilitas rehabilitasi dan tenaga medisnya cukup? kalau tidak, kebijakan ini hanya akan jadi wacana saja. kita harus pastikan ada tempat dan tenaga yang bisa menangani mereka dengan baik," katanya. 
senada juga disampaikan ina, seorang pekerja rumah sakit di palembang.
ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai serta pelatihan yang cukup bagi tenaga ahli.
“memang baik jika kita memberi kesempatan pengguna narkoba untuk pulih, tapi tanpa dukungan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, kebijakan ini bisa gagal. harus ada sistem yang jelas dan sumber daya yang siap,” jelasnya..
di sisi lain, sebagian besar warga sumsel berharap bahwa pemerintah akan segera mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan ini.
mereka menginginkan adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat untuk memastikan rehabilitasi berjalan dengan efektif.
“pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan fasilitas rehabilitasi ada di setiap daerah. kalau memang ingin membantu pengguna narkoba sembuh, mereka perlu tempat yang benar-benar mendukung proses pemulihan,” ujar toni, warga prabumulih. 
kurangi beban lapas
sebelumnya, menteri koordinator bidang hukum, ham, imigrasi, dan pemasyarakatan, yusril ihza mahendra menegaskan, revisi ini diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap lapas yang selama ini mengalami overkapasitas, karena banyak narapidana yang dipenjara karena kasus narkotika.
dengan mengalihkan fokus pada rehabilitasi bagi pengguna narkoba, jumlah narapidana di lapas diperkirakan akan menurun secara signifikan.
rehabilitasi, yang melibatkan pemulihan fisik dan mental, memberikan peluang bagi pengguna untuk sembuh dari ketergantungan narkoba.
dengan adanya proses rehabilitasi yang efektif, diharapkan mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.
meski kebijakan ini dianggap progresif, implementasinya menghadapi berbagai tantangan.
salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan tenaga ahli dan fasilitas rehabilitasi yang memadai.
yusril mengungkapkan bahwa tenaga rehabilitasi yang tersedia saat ini masih terbatas, dan sebagian besar tenaga ahli tersebut hanya tersedia di kementerian sosial.
"tenaga ahli yang dapat melakukan kegiatan rehabilitasi harus dididik. kita perlu memperluas pelatihan tenaga rehabilitasi agar kebijakan ini berjalan efektif," ungkapnya.
selain itu, infrastruktur rehabilitasi juga perlu diperbaiki.
pemerintah berencana untuk bekerja sama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat untuk memastikan fasilitas rehabilitasi dapat mencukupi kebutuhan.
revisi kuhp ini sejalan dengan tren global yang semakin mengutamakan pendekatan humanis dalam penanganan kasus narkotika.
banyak negara telah beralih dari pendekatan represif menuju cara yang lebih berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan pengguna. pendekatan ini lebih efektif dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkoba dan dampaknya terhadap masyarakat.
dengan mengutamakan rehabilitasi, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman.
keputusan ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk membangun sistem hukum yang lebih berfokus pada kesehatan masyarakat dan pengurangan beban pada sistem peradilan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 13 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan