Kementerian PANRB Targetkan Seluruh Kabupaten/Kota Punya MPP pada 2025

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 12 Dec 2024 - 18:48

Menteri PANRB, Rini Widyantini (kanan) dan Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (12/12).-Foto: Antara-

KORANPALPOS.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menargetkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) pada tahun 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, sekaligus mendukung reformasi birokrasi di tingkat daerah.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa meskipun target tersebut sudah ditetapkan, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan masing-masing pemerintah daerah.

“Akan tetapi, tentunya kembali lagi pada kesiapan pemerintah daerah,” ujar Rini di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (12/12).

Dalam upaya mencapai target ini, Kementerian PANRB akan fokus mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan layanan-layanan publik yang ada di daerahnya.

Tujuannya adalah agar masyarakat tidak perlu mengunjungi berbagai lokasi yang berbeda untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.

Dengan adanya MPP, diharapkan seluruh layanan publik, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun sektor swasta, dapat tersedia dalam satu tempat.

Rini menambahkan bahwa untuk daerah-daerah yang belum memiliki MPP, Kementerian PANRB akan memberikan solusi untuk mengintegrasikan layanan publik di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Jika mereka sudah siap dan proses bisnisnya telah berjalan dengan baik, kami akan membantu mereka untuk membangun MPP yang dapat mencakup layanan dari berbagai instansi,” jelasnya.

Pendampingan yang Kolaboratif

kementerian panrb targetkan seluruh kabupaten/kota punya mpp pada 2025                            koranpalpos.com - kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) menargetkan seluruh kabupaten/kota di indonesia untuk memiliki mal pelayanan publik (mpp) pada tahun 2025.
langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, sekaligus mendukung reformasi birokrasi di tingkat daerah.
menteri panrb, rini widyantini, menjelaskan bahwa meskipun target tersebut sudah ditetapkan, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan masing-masing pemerintah daerah.
“akan tetapi, tentunya kembali lagi pada kesiapan pemerintah daerah,” ujar rini di kantor kementerian panrb, jakarta, kamis (12/12).
 baca juga:megawati: saya setuju kasih makan gratis
baca juga:pilkada di muba kondusif tanpa gugatan : bupati terpilih dilantik februari 2025 !
dalam upaya mencapai target ini, kementerian panrb akan fokus mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan layanan-layanan publik yang ada di daerahnya.
tujuannya adalah agar masyarakat tidak perlu mengunjungi berbagai lokasi yang berbeda untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.
dengan adanya mpp, diharapkan seluruh layanan publik, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun sektor swasta, dapat tersedia dalam satu tempat.
rini menambahkan bahwa untuk daerah-daerah yang belum memiliki mpp, kementerian panrb akan memberikan solusi untuk mengintegrasikan layanan publik di dinas pelayanan terpadu satu pintu (ptsp).
baca juga:tim transisi hdcu : menyelaraskan visi dan misi untuk sumsel yang maju !
baca juga:politik santun hdcu membawa pilgub sumsel 2024 tanpa sengketa di mk
“jika mereka sudah siap dan proses bisnisnya telah berjalan dengan baik, kami akan membantu mereka untuk membangun mpp yang dapat mencakup layanan dari berbagai instansi,” jelasnya.
pendampingan yang kolaboratif
proses pendampingan untuk membangun mpp tidak akan dilakukan oleh kementerian panrb sendirian. rini menegaskan pentingnya peran pemerintah provinsi dalam mendukung proses ini.
“pendampingan tidak hanya bisa dilakukan oleh kementerian panrb. kami juga membutuhkan peran aktif dari pemerintah provinsi. kami mendorong setiap provinsi, terutama para gubernur, untuk memberikan motivasi dan melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota agar mereka dapat membangun mpp dengan baik,” ungkapnya.
pemerintah provinsi diharapkan dapat bekerja sama dengan kabupaten/kota dalam memastikan bahwa setiap daerah yang belum memiliki mpp dapat segera memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan menyediakan layanan yang lebih cepat dan efisien.
 baca juga:kisruh dualisme pmi : jusuf kalla vs agung laksono, siapa yang berhak memimpin ?
baca juga:ketua dpr : anggaran negara harus digunakan untuk rakyat !
berdasarkan data dari kementerian panrb, hingga 12 desember 2024, telah terdapat 272 mpp di berbagai daerah di indonesia.
meskipun begitu, masih ada sejumlah kabupaten/kota yang belum memiliki mpp, yakni sebanyak 236 kabupaten/kota, serta lima provinsi yang belum mengimplementasikan mpp, yakni maluku, papua barat daya, papua pegunungan, papua selatan, dan papua tengah.
keberadaan mpp diharapkan dapat mengubah paradigma pelayanan publik di indonesia, yang sebelumnya terfragmentasi, menjadi lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat.
dengan pembangunan mpp yang merata di seluruh indonesia, diharapkan tercipta pelayanan publik yang lebih baik dan efisien, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital ini.
 baca juga:dkpp periksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di sumatera selatan : banyuasin dan ogan ilir !
baca juga:presiden serahkan dipa-tkd 2025 : luncurkan e-katalog versi 6.0 ! 
dengan target yang ditetapkan pada 2025, kementerian panrb optimis bahwa seluruh kabupaten/kota di indonesia dapat memiliki mpp, memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat dalam mendapatkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan efisien.
langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.
program pembangunan mpp ini juga diharapkan dapat mendorong daerah-daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publiknya, tidak hanya melalui fasilitas fisik yang modern, tetapi juga dengan penguatan sistem digitalisasi yang memungkinkan akses layanan secara online.
dengan demikian, mpp akan menjadi simbol transformasi birokrasi yang berorientasi pada kemudahan dan kepuasan publik.
baca juga:wamendagri ungkap banyaknya jumlah potensi sengketa pilkada 2024
baca juga:28 petugas penyelenggara pemilu meninggal pada pilkada 2024
ke depan, pemerintah berharap agar setiap mpp yang terbangun dapat menjadi pusat pelayanan terbaik bagi masyarakat, yang tidak hanya memberikan kenyamanan tetapi juga memenuhi harapan masyarakat dalam hal kecepatan dan kualitas pelayanan. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 12 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan