DPR Usul SIM dan STNK Berlaku Seumur Hidup : Mengurangi Beban Masyarakat !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 04 Dec 2024 - 20:34

Rapat perdana Komisi III DPR RI dengan Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan bahas kesiapan pengamanan Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (04/12/2024).-Foto: Antara-

Jika pelanggaran terus berulang hingga mencapai batas tertentu, dokumen dapat dicabut secara permanen.

“Sebagai contoh, jika SIM dibolongi hingga tiga kali karena pelanggaran, maka otomatis tidak dapat digunakan lagi. Hal ini bisa menjadi sistem yang lebih sederhana tanpa perpanjangan, sehingga meringankan beban masyarakat,” jelasnya.

Menurut Sudding, sistem ini akan memberikan pendekatan yang lebih efisien dan adil bagi pengguna jalan, sekaligus tetap menjaga kedisiplinan berkendara.

Sarifuddin Sudding mengungkapkan bahwa ide serupa telah diajukan sebelumnya kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan mendapatkan respons positif. Kapolri disebut berjanji untuk mengevaluasi usulan tersebut dan melakukan kajian lebih lanjut.

“Saya sudah pernah menyampaikan hal ini kepada Pak Kapolri, dan beliau menyatakan akan melakukan evaluasi. Oleh karena itu, saya meminta kepada Pak Kakorlantas untuk kembali mengkaji dan mengusulkan perubahan ini,” tegasnya.

Langkah untuk memperpanjang masa berlaku dokumen hingga seumur hidup sebenarnya bukan hal baru di beberapa negara.

Di banyak tempat, sistem serupa telah diterapkan untuk dokumen identitas dan kendaraan, dengan tujuan untuk mengurangi beban administrasi serta memberikan pelayanan yang lebih efisien.

Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan kajian mendalam, terutama terkait dampaknya terhadap penerimaan negara dari PNBP dan bagaimana mekanisme kontrol terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara efektif.

Apabila kebijakan ini diterapkan, masyarakat diharapkan dapat merasakan berbagai manfaat, di antaranya:

1. Pengurangan Beban Finansial: Tidak ada biaya rutin yang harus dikeluarkan untuk perpanjangan dokumen kendaraan.

dpr usul sim dan stnk berlaku seumur hidup : mengurangi beban masyarakat !                            koranpalpos.com – dalam sebuah langkah yang dinilai bisa meringankan beban masyarakat, anggota komisi iii dpr ri, sarifuddin sudding, mengajukan usulan agar masa berlaku surat izin mengemudi (sim), surat tanda nomor kendaraan (stnk), dan tanda nomor kendaraan bermotor (tnkb) diubah menjadi berlaku seumur hidup.
usulan ini disampaikan sudding dalam rapat kerja komisi iii dpr ri bersama kepala korps lalu lintas (korlantas) polri, irjen polisi aan suhanan, di kompleks parlemen, senayan, jakarta, rabu (4/12).
“saya minta dalam forum ini agar dikaji ulang. perpanjangan sim, stnk, dan tnkb cukup dilakukan sekali saja,” kata sudding.
ia menyatakan, sistem ini dapat mengurangi beban administrasi yang kerap membebani masyarakat dan mencontohkan kebijakan serupa yang diterapkan pada kartu tanda penduduk (ktp) elektronik, yang berlaku seumur hidup tanpa perlu diperpanjang.
 baca juga:pemda diminta siapkan dana hibah pilkada ulang 2025
baca juga:kpu ri : partisipasi pemilih pilkada capai 68 persen
sudding menekankan bahwa penerbitan dokumen kendaraan seperti sim, stnk, dan tnkb yang berlaku seumur hidup akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi hambatan birokrasi.
menurutnya, proses perpanjangan surat-surat berkendara sering kali menyulitkan warga, baik dari sisi biaya maupun waktu.
“ini hanya selembar sim atau stnk, ukurannya kecil, tetapi biayanya sangat luar biasa. beban ini dirasakan oleh masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit,” tegasnya.
lebih jauh, sudding menyebut bahwa biaya pengurusan dokumen ini sebagian besar dimanfaatkan untuk keuntungan vendor pengadaan, sehingga cenderung tidak sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik atau penerimaan negara.
baca juga:bawaslu sebut kemenangan kotak kosong jadi evaluasi parpol
baca juga:mengenal hm. toha tohet : anak mantan kades sungai angit yang jadi bupati musi banyuasin ! 
“hal ini bukan sekadar untuk mengejar pnbp (penerimaan negara bukan pajak), tetapi lebih kepada kepentingan vendor atau pengusaha. akhirnya masyarakat yang jadi korban,” tambahnya.
dalam usulannya, sudding juga menawarkan mekanisme pengelolaan sim dan stnk yang berbeda. jika terjadi pelanggaran, dokumen tersebut dapat diberi tanda khusus, misalnya dilubangi, sebagai indikasi peringatan.
jika pelanggaran terus berulang hingga mencapai batas tertentu, dokumen dapat dicabut secara permanen.
“sebagai contoh, jika sim dibolongi hingga tiga kali karena pelanggaran, maka otomatis tidak dapat digunakan lagi. hal ini bisa menjadi sistem yang lebih sederhana tanpa perpanjangan, sehingga meringankan beban masyarakat,” jelasnya.
baca juga:resmi ! hdcu dan sonni ditetapkan sebagai pemenang pilkada muara enim 2024
baca juga:toha-rohman dipastikan menangi pilkada muba 2024 : harapan baru untuk masa depan muba ! 
menurut sudding, sistem ini akan memberikan pendekatan yang lebih efisien dan adil bagi pengguna jalan, sekaligus tetap menjaga kedisiplinan berkendara.
sarifuddin sudding mengungkapkan bahwa ide serupa telah diajukan sebelumnya kepada kapolri jenderal polisi listyo sigit prabowo dan mendapatkan respons positif. kapolri disebut berjanji untuk mengevaluasi usulan tersebut dan melakukan kajian lebih lanjut.
“saya sudah pernah menyampaikan hal ini kepada pak kapolri, dan beliau menyatakan akan melakukan evaluasi. oleh karena itu, saya meminta kepada pak kakorlantas untuk kembali mengkaji dan mengusulkan perubahan ini,” tegasnya.
langkah untuk memperpanjang masa berlaku dokumen hingga seumur hidup sebenarnya bukan hal baru di beberapa negara.
baca juga:oc kaligis sampaikan surat keberatan atas dugaan kecurangan pilkada muara enim 2024
baca juga:bawaslu prabumulih lakukan pengawasan hingga hasil diantar ke kpu sumsel
di banyak tempat, sistem serupa telah diterapkan untuk dokumen identitas dan kendaraan, dengan tujuan untuk mengurangi beban administrasi serta memberikan pelayanan yang lebih efisien.
namun, implementasi kebijakan ini memerlukan kajian mendalam, terutama terkait dampaknya terhadap penerimaan negara dari pnbp dan bagaimana mekanisme kontrol terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara efektif.
apabila kebijakan ini diterapkan, masyarakat diharapkan dapat merasakan berbagai manfaat, di antaranya:
1. pengurangan beban finansial: tidak ada biaya rutin yang harus dikeluarkan untuk perpanjangan dokumen kendaraan.
baca juga:polres ogan ilir gelar apel pengamanan rapat pleno kpu
baca juga:kpu muaraenim gelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 
2. efisiensi waktu: warga tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mengurus dokumen secara berkala.
3. penyederhanaan administrasi: proses birokrasi yang lebih ringkas dan terfokus.
namun, beberapa tantangan juga perlu diantisipasi, seperti potensi penyalahgunaan dokumen yang berlaku seumur hidup, serta perlunya penguatan sistem kontrol untuk menghindari pelanggaran.
usulan ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. banyak yang mendukung langkah tersebut sebagai bentuk reformasi yang berpihak kepada rakyat kecil, sementara sebagian lainnya meminta agar pemerintah mempertimbangkan aspek keamanan dan kepatuhan hukum dalam implementasinya.
baca juga:kpu palembang ungkap alasan psu di 5 tps
baca juga:hasil perolehan suara sementara : hdcu dan sonni unggul di muaraenim !
“kalau ini diterapkan, sangat membantu kami. tidak lagi pusing memikirkan biaya perpanjangan, terutama bagi yang ekonominya pas-pasan,” ujar rina, seorang pengendara motor di jakarta.
namun, ada juga yang khawatir jika kebijakan ini justru membuka celah bagi pengguna jalan yang tidak bertanggung jawab untuk terus berkendara meski sering melanggar aturan.
usulan masa berlaku seumur hidup untuk sim, stnk, dan tnkb merupakan gagasan yang dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat, baik dalam hal kemudahan maupun pengurangan beban ekonomi.
namun, diperlukan kajian mendalam dan mekanisme pengawasan yang baik agar kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan kepatuhan hukum di jalan raya.
baca juga:kejutan psu di kota pagaralam : paslon 02 alpian-alfikriansyah bangkit, paslon 03 ludi-bertha kalah !
baca juga:pdip vs kim plus di pilkada 2024 : siapa yang mendominasi di 5 provinsi kunci ?
langkah selanjutnya berada di tangan korlantas polri dan pihak legislatif untuk merumuskan kebijakan yang terbaik bagi semua pihak. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 13 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan