Siapkan Sanksi Berat : Untuk Pelanggaran Netralitas Kades dan Lurah dalam Pilkada 2024 !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 12 Nov 2024 - 21:37

Kantor Bawaslu Sumsel dan Maskot Pilkada Sumsel 27 November 2024-Foto : ANTARA -

KORANPALPOS.COM – Mewujudkan demokrasi berkualitas dan adil di Sumatera Selatan (Sumsel) tentu menjadi salah satu hal yang sangat penting agar hasil dari pesta demokrasi itu sendiri sesuai harapan masyarakat khususnya masyarakat Sumsel.

Hal inilah yang menjadi fokus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel jelang dan masuk hari H pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pillkada) serentak terutama Pilkada Sumsel pada 27 November 2024 mendatang.

Oleh sebab itulah, Bawaslu Sumsel sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) memberikan perhatian dan pengawasan atas tindakan pelanggan Pemilu yang terjadi dalam semua aspek.

Dalam hal ini, Bawaslu Sumsel kembali mengingatkan kepala desa di daerah itu terkait sanksi sebagai konsekuensi melanggar netralitas pada Pilkada Serentak 2024.

"Kami dari Bawaslu terus mengingatkan Kepala Desa dan Lurah untuk tetap mempertahankan netralitas mereka, guna memastikan Pemilu berjalan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan demokrasi,” kata Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan di Palembang, Senin (11/11).

Ia menjelaskan sebagai bentuk penegakan aturan akan ada sanksi pidana bagi Kades dan Lurah yang melanggar netralitas dalam Pilkada.

“Sanksi yang dapat dikenakan berupa pidana penjara dengan hukuman minimal satu bulan dan maksimal enam bulan, serta denda yang bisa mencapai Rp60 juta,” jelasnya.

Menurutnya, penyebab ketidaknetralan pada Pemilihan Kepala Daerah seringkali disebabkan oleh faktor-faktor seperti hubungan kekeluargaan, kekuasaan, karir, latar belakang organisasi, politik balas budi, serta tekanan dari pihak eksternal.

Maka dari itu, Bawaslu Sumsel mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama mewujudkan Pilkada yang bebas dari konflik di Provinsi Sumsel.

“Kami mengharapkan Pilkada 2024 berlangsung dengan sukses dan damai, tanpa adanya konflik atau hambatan yang dapat mengganggu proses demokrasi,” kata Kurniawan.

siapkan sanksi berat :  untuk pelanggaran netralitas kades dan lurah dalam pilkada 2024 !                            koranpalpos.com – mewujudkan demokrasi berkualitas dan adil di sumatera selatan (sumsel) tentu menjadi salah satu hal yang sangat penting agar hasil dari pesta demokrasi itu sendiri sesuai harapan masyarakat khususnya masyarakat sumsel. 
hal inilah yang menjadi fokus badan pengawas pemilu (bawaslu) sumsel jelang dan masuk hari h pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pillkada) serentak terutama pilkada sumsel pada 27 november 2024 mendatang. 
oleh sebab itulah, bawaslu sumsel sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) memberikan perhatian dan pengawasan atas tindakan pelanggan pemilu yang terjadi dalam semua aspek. 
dalam hal ini, bawaslu sumsel kembali mengingatkan kepala desa di daerah itu terkait sanksi sebagai konsekuensi melanggar netralitas pada pilkada serentak 2024.
baca juga:pencegahan korupsi penganggaran apbd provinsi sumsel 
baca juga:pertamina rampungkan survei seismik 2d amalia di muara enim 
"kami dari bawaslu terus mengingatkan kepala desa dan lurah untuk tetap mempertahankan netralitas mereka, guna memastikan pemilu berjalan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan demokrasi,” kata ketua bawaslu sumsel kurniawan di palembang, senin (11/11). 
ia menjelaskan sebagai bentuk penegakan aturan akan ada sanksi pidana bagi kades dan lurah yang melanggar netralitas dalam pilkada.
“sanksi yang dapat dikenakan berupa pidana penjara dengan hukuman minimal satu bulan dan maksimal enam bulan, serta denda yang bisa mencapai rp60 juta,” jelasnya.
menurutnya, penyebab ketidaknetralan pada pemilihan kepala daerah seringkali disebabkan oleh faktor-faktor seperti hubungan kekeluargaan, kekuasaan, karir, latar belakang organisasi, politik balas budi, serta tekanan dari pihak eksternal.
baca juga:gunung semeru kembali erupsi : muntahkan kolom abu mencapai 1 kilometer !
baca juga:fairuz a. rafiq bagikan tips memilih baju gamis yang nyaman 
maka dari itu, bawaslu sumsel mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama mewujudkan pilkada yang bebas dari konflik di provinsi sumsel.
“kami mengharapkan pilkada 2024 berlangsung dengan sukses dan damai, tanpa adanya konflik atau hambatan yang dapat mengganggu proses demokrasi,” kata kurniawan.
terkait peringatan bawaslu sumsel ini, sejumlah warga masyarakat sumsel selaku pemegang hak pilih.
sejumlah warga sumsel menyampaikan harapan dan tanggapannya terkait potensi pelanggaran netralitas yang mungkin dilakukan oleh para kepala desa, lurah, dan aparatur sipil negara (asn) di wilayah tersebut. 
warga mengungkapkan kekhawatirannya, terhadap adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan posisi yang dapat memengaruhi hasil pemilihan.
rahmad, warga alang-alang kpta palembang  mengungkapkan, ia sangat berharap agar pilkada sumsel 2024 dapat berlangsung dengan adil dan tanpa intervensi dari aparat pemerintahan. 
"kita berharap para kepala desa, lurah, dan asn tetap netral. jangan sampai ada penyalahgunaan jabatan atau pengaruh untuk mendukung salah satu calon. jika ini terjadi, tentu akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi," ujarnya, selasa (12/11).
senada disampaikan sriwati, warga kabupaten ogan ilir. dia   menilai bahwa netralitas dalam pilkada sangat krusial untuk menjaga integritas demokrasi.
"masyarakat sumsel ingin pilkada yang bersih, tanpa ada praktik politik uang atau penyalahgunaan kekuasaan. kalau kepala desa atau asn terlibat dalam politik praktis, itu bisa merugikan calon lain yang tidak memiliki akses yang sama," katanya.
tanggapan masyarakat ini sejalan dengan pernyataan ketua bawaslu sumsel, kurniawan, yang telah mengingatkan kepada kepala desa dan lurah untuk menjaga netralitas mereka selama proses pilkada.
bawaslu menegaskan bahwa pelanggaran terhadap netralitas ini bisa berujung pada sanksi pidana, termasuk hukuman penjara dan denda.
bawaslu juga menyebutkan bahwa penyebab ketidaknetralan seringkali dipengaruhi oleh faktor kekeluargaan, tekanan politik, dan konflik kepentingan lainnya.
selain iti, warga sumsel juga berharap agar bawaslu dapat bekerja tegas dalam menegakkan aturan dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggar netralitas.
"kami mendukung langkah bawaslu untuk menindak tegas jika ada pejabat yang terbukti melanggar netralitas. dengan begitu, kita bisa memastikan pilkada yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat," ungkap ridwan, seorang warga kabupaten musi banyuasin.
lebih lanjut, warga juga berharap agar pihak keamanan dan aparat hukum ikut berperan aktif dalam mengawasi pelanggaran yang mungkin terjadi, termasuk intimidasi atau ancaman terhadap pejabat yang harus tetap independen dalam pilkada.
"keamanan harus diperketat, agar tidak ada pihak yang coba mempengaruhi asn atau kepala desa untuk berpihak. ini bukan hanya masalah hukum, tapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi," tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 13 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan