Pencegahan Korupsi Penganggaran APBD Provinsi Sumsel

KORANPALPOS.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H., M.S.E  secara virtual membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Pencegahan  Korupsi Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel bertempat di Ballroom Hotel Beston Palembanh, Selasa (12/11/2024).

Dalam arahannya, Pj Gubernur Elen Setiadi menekankan pentingnya rakor ini  bagi jajaran Pemprov Sumsel untuk memastikan pengelolaan APBD yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

Terbebas dari perilaku koruptif dalam proses perencanaan dan penganggaran.

"Rakor uni sangat penting guna memastikan APBD Sumsel ini digunakan dengan efektif sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada poin ke-7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi dan narkoba," katanya.

BACA JUGA:Prakiraan Cuaca BMKG 12 November 2024 : Hujan Akan Mengguyur di Sebagian Besar Wilayah Indonesia !

BACA JUGA:PR Walikota Baru : 42 Titik di Palembang Masih Rawan Banjir !

Menurutnya, dalam merancang APBD harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsipnya pertama ; seluruh alokasi anggaran harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat, memastikan bahwa setiap rupiah yang kita kelola berkontribusi langsung atau tidak langsung untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Sumsel.

Kedua, proses perencanaan dan penganggaran APBD harus berbasis data yang valid dan relevan.

Dengan menggunakan data yang akurat, kita dapat memastikan bahwa setiap keputusan anggaran didasarkan pada kebutuhan nyata dan memberikan hasil yang optimal sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. 

“Hal ini akan membantu kita dalam mengidentifikasi program-program yang benar-benar berdampak dan mengeliminasi program yang kurang efektif,” jelasnya. 

BACA JUGA:Hari Pahlawan : Cuaca Sebagian Wilayah Indonesia Diprediksi Hujan Ringan !

BACA JUGA:Fairuz A. Rafiq Bagikan Tips Memilih Baju Gamis yang Nyaman

Dikatakan untuk yang ketiga ; senantiasa membuka diri untuk mendengarkan kebutuhan publik dan mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran.

“Melalui pendekatan ini, kita tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa anggaran yang disusun mampu menjawab aspirasi serta kebutuhan nyata di lapangan. Partisipasi publik juga menjadi kontrol sosial yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," jelasnya.