Ekonomi Warga Sedang Sulit : Anggota DPR Dapat Tunjangan Jumlah Fantastis !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Jumat , 11 Oct 2024 - 22:23

Gedung MPR DPR RI dan aktivitas anggota DPR RI dalam rapat.-Foto : Disway-

"Kami memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan uang negara dan tidak berpihak pada kepentingan publik," ungkap Seira Tamara, Staf Divisi Korupsi Politik ICW dalam pernyataannya pada Kamis, 10 Oktober 2024.

ICW juga menyebutkan bahwa kebijakan tunjangan ini tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga kurang mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Besarnya anggaran yang harus dikeluarkan untuk tunjangan ini tidak sebanding dengan pengelolaan RJA yang selama ini dianggap lebih terkontrol.

Perbandingan Biaya Pengelolaan RJA dan Tunjangan Perumahan

ICW melakukan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan RJA pada periode 2019-2024 dengan proyeksi anggaran tunjangan perumahan untuk anggota DPR periode 2024-2029.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa biaya pengelolaan RJA selama lima tahun terakhir hanya mencapai Rp374,53 miliar untuk 27 paket pengadaan.

Dua di antaranya dilaksanakan pada tahun 2024, yakni untuk pemeliharaan mekanikal elektrikal dan plumbing, dengan nilai kontrak sebesar Rp35,8 miliar.

Dalam perhitungan ICW, jika DPR tetap menggunakan RJA, biaya pemeliharaan dan pengelolaan akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan tunjangan perumahan yang diberikan kepada 580 anggota DPR selama lima tahun mendatang.

Dengan estimasi tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta hingga Rp70 juta per bulan, tunjangan yang harus dibayarkan bisa mencapai Rp1,74 triliun hingga Rp2,43 triliun dalam satu periode jabatan.

Jika dibandingkan dengan biaya pengelolaan RJA, maka terdapat selisih anggaran yang sangat besar. Perbedaan tersebut diperkirakan mencapai Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun.

Artinya, penggunaan tunjangan perumahan ini dianggap jauh lebih boros ketimbang mempertahankan RJA sebagai fasilitas bagi anggota dewan.

ICW juga menyoroti potensi penyalahgunaan tunjangan perumahan yang diberikan secara langsung ke rekening pribadi anggota DPR.

Menurut ICW, pengawasan terhadap penggunaan tunjangan ini akan menjadi sangat sulit, mengingat dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan di luar yang telah ditetapkan.

"ICW menduga bahwa kebijakan ini tidak memiliki perencanaan matang dan hanya memberikan keuntungan bagi anggota DPR tanpa memikirkan kepentingan publik," tambah Seira Tamara.

ICW mendesak agar Sekretaris Jenderal DPR segera mencabut kebijakan pemberian tunjangan perumahan ini.

ekonomi warga sedang sulit : anggota dpr  dapat tunjangan jumlah fantastis !                            palembang, koranpalpos.com - di tengah kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit, negara memberikan tunjangan sewa rumah sebagai ganti penyediaan fasilitas rumah dinas kepada anggota dpr.
alasannya, kondisi bangunan rumah dinas sudah tidak layak ditinggali.
itu hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan dpr beserta fraksi-fraksi partai politik sebelum pelantikan anggota periode baru. 
“kondisinya sudah sebagian sangat parah (rumah dinas anggota dpr ri,red),” ungkap sekretaris jenderal dpr ri indra iskandar, belum lama ini.
tunjangan perumahan kepada 580 anggota dpr baru akan diberikan sebesar rp 50 juta per bulan.besaran tunjangan disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran senayan, semanggi, dan kebayoran baru. 
“ya tergantung lokasinya, rumah hunian tiga kamar berapa. kami akan mencari nilai tengahnya, bukan yang paling mahal atau yang paling murah. tapi yang realistis,” ungkap indra. 
terkait tunjangan perumahan anggota dpr ri yang bisa dibilang fantastis tersebut, mendapat reaksi dari sejumlah warga  sumatera selatan (sumsel).
dimana warga mengungkapkan kekecewaan atas kebijakan tunjangan perumahan fantastis untuk anggota dewan perwakilan rakyat (dpr) ri di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
banyak warga merasa bahwa kebijakan ini tidak mencerminkan realitas yang dialami masyarakat yang sedang berjuang dengan peningkatan biaya hidup.
sejumlah warga menilai bahwa penggunaan anggaran untuk tunjangan perumahan yang tinggi seharusnya dialokasikan untuk program-program yang lebih mendukung kesejahteraan rakyat, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
"kalau saya lihat,  saat ini warga masyarakat sedang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara para wakil rakyat mendapatkan tunjangan yang sangat besar. ini tidak adil," ujar rudi, salah seorang warga kota palembang, jumat (11/10).
selain itu warga juga menyoroti ketidakpuasan terhadap kebijakan ini.
mereka berharap para anggota dpr lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan lebih mengutamakan anggaran untuk kepentingan publik.
"tunjangan perumahan ini seharusnya tidak mengabaikan kepentingan rakyat. kami berharap dpr mendengarkan suara kami dan menggunakan anggaran secara bijak," ungkap erik, dari banyuasin.
terpisah ketua masyarakat anti korupsi indonesia (maki) sumsel, ir veri kurniawan juga angkat bicara terkait tunjangan perumahan dpr ri ini.
veri menilai, tunjangan perumahan anggota dpr ri tersebut merupakan bukti bentuk ketidak pedulian anggota dpr ri terhadap kondisi masyarakat saat ini. 
"kalau dikatakan pemborosan anggaran maka tunjangan anggota dpr ri ini bisa di katakan bentuk nyata pemborosan anggaran karena sudah mendapat gaji yang lebih dari cukup dan tunjangan lainnya untuk berbagai kegiatan," tandas dia 
harusnya lanjut veri, tunjangan perumahan dpr ri ini tak usah direalisasikan dan harusnya dihapuskan."karena  dalam kondisi keuangan negara yang minus saat ini untuk membayar cicilan hutang negara saja sulit.
ini juga menunjukkan ketidakpekaan pemerintah dan anggota dpr ri itu sendiri.
tentu kondisi ini sangat-sangat memprihatinkan," tukas veri.
sebelumnya,  indonesia corruption watch (icw) juga menyoroti kebijakan tunjangan perumahan bagi anggota dewan perwakilan rakyat (dpr) ri periode 2024-2029. 
menurut icw, kebijakan ini merupakan bentuk pemborosan anggaran negara yang tidak berorientasi pada kepentingan publik.
kebijakan ini muncul setelah adanya perubahan fasilitas bagi anggota dpr yang baru dilantik. 
sebelumnya, anggota dpr mendapatkan fasilitas berupa rumah jabatan anggota (rja), namun kini diganti dengan tunjangan perumahan.
perubahan kebijakan tersebut tercantum dalam surat setjen dpr no.b/733/rt.01/09/2024 yang ditandatangani pada 25 september 2024. 
pemberian tunjangan ini menjadi sorotan karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang efisien dan akuntabel.
pemborosan anggaran negara
icw mengungkapkan bahwa pemberian tunjangan perumahan ini akan berdampak signifikan terhadap anggaran negara. 
berdasarkan penelusuran yang dilakukan, total pemborosan anggaran negara untuk tunjangan perumahan anggota dpr diperkirakan akan mencapai antara rp1,36 triliun hingga rp2,06 triliun dalam kurun waktu lima tahun.
"kami memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan uang negara dan tidak berpihak pada kepentingan publik," ungkap seira tamara, staf divisi korupsi politik icw dalam pernyataannya pada kamis, 10 oktober 2024.
icw juga menyebutkan bahwa kebijakan tunjangan ini tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga kurang mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. 
besarnya anggaran yang harus dikeluarkan untuk tunjangan ini tidak sebanding dengan pengelolaan rja yang selama ini dianggap lebih terkontrol.
perbandingan biaya pengelolaan rja dan tunjangan perumahan
icw melakukan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan rja pada periode 2019-2024 dengan proyeksi anggaran tunjangan perumahan untuk anggota dpr periode 2024-2029. 
dari hasil penelitian, ditemukan bahwa biaya pengelolaan rja selama lima tahun terakhir hanya mencapai rp374,53 miliar untuk 27 paket pengadaan. 
dua di antaranya dilaksanakan pada tahun 2024, yakni untuk pemeliharaan mekanikal elektrikal dan plumbing, dengan nilai kontrak sebesar rp35,8 miliar.
dalam perhitungan icw, jika dpr tetap menggunakan rja, biaya pemeliharaan dan pengelolaan akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan tunjangan perumahan yang diberikan kepada 580 anggota dpr selama lima tahun mendatang. 
dengan estimasi tunjangan perumahan sebesar rp50 juta hingga rp70 juta per bulan, tunjangan yang harus dibayarkan bisa mencapai rp1,74 triliun hingga rp2,43 triliun dalam satu periode jabatan.
jika dibandingkan dengan biaya pengelolaan rja, maka terdapat selisih anggaran yang sangat besar. perbedaan tersebut diperkirakan mencapai rp1,36 triliun hingga rp2,06 triliun. 
artinya, penggunaan tunjangan perumahan ini dianggap jauh lebih boros ketimbang mempertahankan rja sebagai fasilitas bagi anggota dewan.
icw juga menyoroti potensi penyalahgunaan tunjangan perumahan yang diberikan secara langsung ke rekening pribadi anggota dpr. 
menurut icw, pengawasan terhadap penggunaan tunjangan ini akan menjadi sangat sulit, mengingat dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan di luar yang telah ditetapkan.
"icw menduga bahwa kebijakan ini tidak memiliki perencanaan matang dan hanya memberikan keuntungan bagi anggota dpr tanpa memikirkan kepentingan publik," tambah seira tamara.
icw mendesak agar sekretaris jenderal dpr segera mencabut kebijakan pemberian tunjangan perumahan ini.
mereka meminta agar anggota dpr tetap menggunakan rja yang telah disediakan oleh negara, serta meminta agar pemeliharaan rumah-rumah dinas tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme pengadaan yang sesuai dengan peraturan.
"kami meminta agar setjen dpr mencabut surat no.b/733/rt.01/09/2024 dan mengembalikan kebijakan rja bagi anggota dpr. selain itu, setjen dpr juga harus memastikan bahwa setiap perbaikan dan pengadaan terkait rja dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas seira.
icw menilai bahwa kebijakan ini menunjukkan bahwa dpr belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 12 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan