Makin Memberatkan ! Tarif BPJS Kesehatan Resmi Naik Per 1 Oktober 2024

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 01 Oct 2024 - 20:42

Layanan peserta BPJS kesehatan di Kota Palembang. -Foto : Dokumen Palpos-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Memasuki 1 Oktober 2024, aturan baru terkait BPJS Kesehatan mulai resmi berlaku.

Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah penghapusan sistem kelas yang selama ini digunakan oleh BPJS Kesehatan.

Hal ini menjadi perhatian utama bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama yang terkendala dalam membayar iuran bulanan.

Di tengah perubahan tersebut, banyak peserta JKN yang mungkin bertanya-tanya mengenai nasib mereka, terutama terkait potensi status kepesertaan yang non-aktif apabila tidak mampu membayar iuran.

Penghapusan Sistem Kelas BPJS Kesehatan

Dalam aturan terbaru, sistem kelas pada layanan BPJS Kesehatan yang selama ini dikenal dengan Kelas 1, 2, dan 3, akan dihapuskan.

Penghapusan sistem ini dimaksudkan untuk menciptakan kesetaraan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Artinya, semua peserta, tanpa memandang kategori kelas, akan mendapatkan layanan kesehatan yang sama.

Namun, di balik upaya menciptakan kesetaraan tersebut, kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan yang efektif mulai 1 Oktober 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi banyak peserta.

Kenaikan Iuran dan Tarif BPJS Kesehatan

makin memberatkan !  tarif bpjs kesehatan resmi naik per 1 oktober 2024                            palembang, koranpalpos.com – memasuki 1 oktober 2024, aturan baru terkait bpjs kesehatan mulai resmi berlaku.
salah satu perubahan yang paling mencolok adalah penghapusan sistem kelas yang selama ini digunakan oleh bpjs kesehatan.
hal ini menjadi perhatian utama bagi peserta program jaminan kesehatan nasional (jkn), terutama yang terkendala dalam membayar iuran bulanan. 
di tengah perubahan tersebut, banyak peserta jkn yang mungkin bertanya-tanya mengenai nasib mereka, terutama terkait potensi status kepesertaan yang non-aktif apabila tidak mampu membayar iuran.
baca juga:ojk sebut telah blokir hingga 8 ribu rekening judi online
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 1 oktober 2024 : sebagian besar wilayah indonesia diprediksi hujan sedang hingga lebat !
penghapusan sistem kelas bpjs kesehatan
dalam aturan terbaru, sistem kelas pada layanan bpjs kesehatan yang selama ini dikenal dengan kelas 1, 2, dan 3, akan dihapuskan. 
penghapusan sistem ini dimaksudkan untuk menciptakan kesetaraan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. 
artinya, semua peserta, tanpa memandang kategori kelas, akan mendapatkan layanan kesehatan yang sama. 
baca juga:erupsi gunung semeru : aktivitas vulkanik yang meningkat di jawa timur !
baca juga:nafa: anggota dpr harus edukasi masyarakat 
namun, di balik upaya menciptakan kesetaraan tersebut, kenaikan tarif iuran bpjs kesehatan yang efektif mulai 1 oktober 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi banyak peserta.
kenaikan iuran dan tarif bpjs kesehatan
per 1 oktober 2024, iuran bpjs kesehatan juga akan mengalami kenaikan.
bagi banyak peserta jkn, kenaikan ini dapat menimbulkan beban finansial tambahan, terutama bagi mereka yang sudah menghadapi kendala ekonomi.
baca juga:perampasan hak asuh anak oleh mantan suami : termasuk kekerasan terhadap perempuan !
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 30 september 2024 : waspada hujan petir di mayoritas kota besar indonesia !
selama ini, bpjs kesehatan merupakan program wajib bagi seluruh warga negara indonesia (wni), dan setiap peserta diwajibkan untuk membayar iuran bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
jika iuran tidak dibayar tepat waktu, maka peserta akan dikenakan denda dan tunggakan yang terus bertambah.
bagi peserta bpjs kesehatan yang tidak mampu membayar iuran, pertanyaan besar yang sering muncul adalah apakah status kepesertaan bpjs dapat dinonaktifkan.
terkait dampak kenaikan tarif bpjs kesehatan terhadap masyarakat, kenaikan tarif bpjs kesehatan menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian besar masyarakat, terutama yang tergolong menengah ke bawah. 
pasalnya, kenaikan ini terjadi di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemi. 
bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (phk), terlilit utang, atau mengalami kendala finansial lainnya, kenaikan iuran bpjs kesehatan bisa menjadi beban tambahan.
sejumlah warga   merasa khawatir mengenai dampak finansial dari kenaikan tersebut.
siti, salah seorang kemuning kota palembang mengungkapkan, kenaikan ini sangat memberatkan, terutama bagi keluarga dengan penghasilan terbatas. 
"kami berharap pemerintah bisa memberikan solusi agar kami tetap bisa terjangkau layanan kesehatan," ujar siti, dengan nada memelas, senin (30/9).
sedangkan andi, warga sukarame kota palembang menyatakan harapannya untuk akses layanan yang lebih baik.
“meskipun iuran naik, semoga kualitas layanan kesehatan juga meningkat. kita semua ingin mendapatkan perawatan yang layak tanpa memikirkan kelas," ujar dia.
warga lainnya, eli, yang tinggal di plaju  menambahkan, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan masyarakat yang tidak mampu.
mungkin bisa ada bantuan atau subsidi bagi peserta yang kesulitan membayar iuran.
"meskipun terjadi kenaikan, bpjs kesehatan namun hendaknya dapat meningkatkan kualitas layanan dan menyediakan dukungan bagi mereka yang membutuhkan. ini yang terpenting," tandas pekerja salah satu perusahaan swasta ini.
iwan, seorang warga palembang yang juga merupakan peserta jkn mengatakan, kenaikan tarif bpjs kesehatan ini cukup memberatkan, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang selama ini sudah merasa kesulitan.
sistem kelas dihapus, tapi layanan harus tetap dijaga kualitasnya, jangan sampai justru menurun," ujar iwan dengan nada kecewa.
ia menambahkan, kebijakan kenaikan iuran tersebut harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kesehatan.
"kami berharap dengan naiknya iuran, kualitas pelayanan yang diberikan bpjs kesehatan juga semakin baik. jangan sampai ada antrean panjang, atau pelayanan yang lambat di rumah sakit."
perubahan sistem ini, menurut pihak bpjs kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh peserta jkn tanpa memandang kelas ekonomi.
namun, iwan menekankan pentingnya transparansi dalam penerapan kebijakan tersebut. "kami sebagai peserta butuh kejelasan. jangan hanya dinaikkan iurannya, tapi kami tidak merasakan manfaatnya."
sementara rizzky anugerah, asisten deputi bidang komunikasi publik dan humas bpjs kesehatan, menegaskan bahwa peserta jkn tidak bisa menonaktifkan bpjs kesehatan hanya dengan alasan tidak mampu membayar iuran. 
hal ini dikarenakan perundang-undangan yang berlaku mewajibkan setiap wni untuk terdaftar dalam program bpjs kesehatan.
namun, rizzky menjelaskan bahwa peserta yang mengalami kesulitan ekonomi dapat mengajukan permohonan untuk menjadi bagian dari bpjs kesehatan penerima bantuan iuran (pbi). 
sebelumnya, rizzky anugerah, asisten deputi bidang komunikasi publik dan humas bpjs kesehatan menegaskan,
program penerims bantuan iuran (pbi) diperuntukkan bagi fakir miskin dan masyarakat yang tidak mampu, di mana iuran bulanan mereka akan ditanggung oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
bpjs kesehatan penerima bantuan iuran (pbi)
program bpjs kesehatan pbi merupakan solusi bagi masyarakat yang tidak mampu membayar iuran secara mandiri. 
melalui program ini, pemerintah membantu kelompok masyarakat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus membayar iuran bulanan. 
dengan demikian, meskipun peserta tidak mampu secara finansial, mereka tetap mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
untuk bisa menjadi peserta bpjs kesehatan pbi, masyarakat harus memenuhi syarat utama, yaitu tergolong sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu. 
definisi fakir miskin dan orang tidak mampu dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan menteri sosial nomor 21 tahun 2019.
beberapa kriteria fakir miskin antara lain adalah orang yang tidak memiliki sumber mata pencaharian atau memiliki sumber mata pencaharian namun penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
adapun syarat-syarat lain untuk menjadi peserta bpjs kesehatan pbi meliputi: berstatus warga negara indonesia (wni).
lalu memiliki nomor induk kependudukan (nik) atau ktp yang terdaftar di direktorat jenderal kependudukan dan catatan sipil.
selanjutnya terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) kementerian sosial
cara mendaftar bpjs kesehatan pbi
proses pendaftaran untuk menjadi peserta bpjs kesehatan pbi dilakukan melalui kementerian sosial yang mendaftarkan peserta ke bpjs kesehatan setelah nama mereka tercatat dalam dtks. 
untuk memastikan apakah seseorang telah terdaftar sebagai penerima manfaat pbi, mereka bisa memeriksa statusnya melalui laman resmi dtks kementerian sosial.
untuk langkah-langkah untuk mengecek apakah seseorang telah terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan pbi akses laman resmi dtks di https://cekbansos.kemensos.go.id. kemudian masukkan wilayah penerima, yang mencakup provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
setelah itu masukkan nama penerima manfaat sesuai dengan ktp.
selanjutnya masukkan kode captcha yang tersedia. lalu klik "cari data" dan sistem akan mencari nama penerima manfaat yang diinputkan.
jika sudah terdaftar, peserta dapat melakukan penggantian, penghapusan, atau penambahan kepesertaan bpjs kesehatan pbi dengan proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh kementerian sosial.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 2 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan