Gaji Hakim di Indonesia Perlu Disetarakan dengan Negara Tetangga

Reporter: Yuli |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 28 Sep 2024 - 23:07

Menteri Keuangan Agus Martowardojo tiba di gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Kamis (12/4). Menkeu menghadiri pertemuan bersama KY dan pihak Mahkamah Agung untuk mengkaji usulan penaikan gaji hakim terkait status dan kesejahteraan hakim sebagai pejab-Foto : Antara-

Salah satu tuntutan utama yang diusung oleh para hakim dalam aksi ini adalah terkait dengan tunjangan dan gaji yang tidak mengalami kenaikan selama 12 tahun terakhir.

Selama lebih dari satu dekade, tunjangan dan gaji para hakim di Indonesia tidak pernah diperbaharui.

Sementara beban kerja mereka terus meningkat seiring dengan kompleksitas kasus-kasus yang harus diselesaikan di pengadilan.

Dalam aksinya nanti, para hakim juga akan menyoroti berbagai permasalahan lain terkait hak-hak mereka yang dirasa belum terpenuhi dengan baik oleh pemerintah.

Aksi ini diharapkan bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan hakim dan menindaklanjuti tuntutan mereka dengan cepat dan efektif.

Di tengah ancaman mogok kerja ini, Chairul Huda berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Menurutnya, jika permasalahan kesejahteraan hakim dibiarkan berlarut-larut, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh para hakim, tetapi juga oleh masyarakat yang membutuhkan keadilan.

"Kinerja pengadilan sangat penting bagi masyarakat. Jika para hakim sampai melakukan mogok kerja, proses hukum di pengadilan bisa terganggu. Masyarakat yang sedang menunggu putusan pengadilan akan terkena dampaknya," tutur Chairul.

Oleh karena itu, dia mengimbau pemerintah untuk segera merespons dengan serius aspirasi yang disampaikan oleh para hakim.

Dengan demikian, masalah kesejahteraan ini bisa segera terselesaikan, dan para hakim bisa kembali fokus pada tugas mereka sebagai penegak hukum yang adil dan profesional.

"Kita semua berharap masalah ini bisa segera selesai dengan cara yang baik. Para hakim mendapatkan hak-hak mereka yang layak, dan masyarakat bisa tetap mendapatkan layanan peradilan yang adil dan transparan," pungkas Chairul.

gaji hakim di indonesia perlu disetarakan dengan negara tetangga                            koranpalpos.com - pengamat hukum pidana dari universitas muhammadiyah jakarta (umj), chairul huda, menyatakan bahwa gaji hakim di indonesia perlu segera disetarakan dengan hakim di negara tetangga, terutama di wilayah asia tenggara.
menurutnya, kesejahteraan hakim di indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada di kawasan yang sama, seperti malaysia.
"pemerintah seharusnya mengukur kesejahteraan hakim kita dan menyetarakan, setidaknya sedikit di bawah hakim malaysia. jangan sampai kita membandingkan dengan singapura, karena gaji hakim di sana bahkan lebih tinggi dari beberapa negara di eropa," ungkap chairul huda, sabtu, 28 september 2024.
baca juga:keluarga menduga sri erni meninggal di suriah akibat dianiaya majikan : tuntut pemulangan jenazah !
baca juga:pj gubernur sumsel tinjau kesiapan bpbd muba antisipasi karhutla dan bencana banjir
untuk memahami perbandingan tersebut, chairul huda menjelaskan bahwa gaji hakim tingkat pertama di indonesia rata-rata berkisar di angka rp12 juta per bulan.
sementara itu, di malaysia, gaji hakim jika dirupiahkan bisa mencapai sekitar rp40 juta per bulan.
perbedaan ini sangat mencolok dan dianggap sebagai salah satu penyebab utama mengapa para hakim di indonesia merasa kurang dihargai oleh pemerintah.
baca juga:pj gubernur sumatera selatan apresiasi berbagai capaian kabupaten muba di usianya ke-68 tahun
baca juga:aksi koboi di pabrik kelapa sawit : anggota polsek talang ubi kena tembak, pelaku kabur ke hutan !
"dengan perbedaan gaji yang sebesar itu, wajar jika para hakim merasa hak-haknya belum terpenuhi dengan baik. protes dari mereka sangat bisa dipahami," ujar chairul.
selain itu, chairul juga menyoroti bahwa profesi hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan memastikan penegakan hukum di indonesia berjalan dengan baik.
oleh karena itu, menurutnya sudah seharusnya gaji para hakim disejajarkan dengan lembaga pemerintahan lainnya yang juga berperan penting dalam penyelenggaraan negara.
baca juga:ceo talk ptpn i, siwi peni ungkap 'trust' sebagai modal utama
baca juga:pj gubernur sumsel masuk kategori pemimpin inspiratif terbaik indonesia
chairul huda menekankan bahwa sebagai bagian dari cabang kekuasaan yudikatif, hakim memiliki tugas yang tidak kalah penting dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya, seperti legislatif dan eksekutif.
oleh karena itu, wajar jika mereka menerima hak yang setara dengan anggota lembaga negara lainnya, seperti anggota dewan perwakilan rakyat (dpr).
"bandingkan saja dengan anggota dpr. sama-sama penyelenggara negara, seharusnya gaji mereka (hakim) juga setara," katanya.
baca juga:komitmen percepat penanganan stunting: pertamina ep prabumulih field gelar pelatihan kader tpk dan penyuluh kb
baca juga:perampasan hak asuh anak oleh mantan suami : termasuk kekerasan terhadap perempuan !
chairul menambahkan bahwa dengan terpenuhinya hak-hak hakim secara layak, bukan hanya kesejahteraan para hakim yang meningkat, tetapi juga akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas kinerja pengadilan.
hakim yang merasa dihargai akan lebih fokus dalam menjalankan tugasnya dan menyidangkan kasus-kasus dengan lebih maksimal.
salah satu dampak positif lainnya dari pemenuhan kesejahteraan hakim yang layak adalah pengurangan potensi terjadinya praktik korupsi di lingkungan pengadilan.
chairul meyakini bahwa ketika gaji dan tunjangan para hakim memadai, maka dorongan untuk melakukan tindakan korupsi akan berkurang secara signifikan.
"kita tidak bisa menutup mata bahwa kurangnya kesejahteraan di banyak profesi sering kali menjadi pemicu terjadinya korupsi. jika hakim-hakim kita sudah mendapatkan gaji yang layak, maka potensi terjadinya praktek-praktek yang menyimpang di lingkungan peradilan dapat diminimalisir," jelas chairul.
masalah kesejahteraan hakim ini bukan sekadar isu yang terisolasi.
baru-baru ini, kabar mengenai aksi mogok kerja ribuan hakim dari seluruh indonesia beredar di kalangan masyarakat.
aksi mogok tersebut rencananya akan dilakukan mulai tanggal 7 hingga 11 oktober 2024 mendatang.
mogok kerja yang dikemas dalam bentuk cuti bersama ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dianggap belum memprioritaskan kesejahteraan hakim.
salah satu tuntutan utama yang diusung oleh para hakim dalam aksi ini adalah terkait dengan tunjangan dan gaji yang tidak mengalami kenaikan selama 12 tahun terakhir.
selama lebih dari satu dekade, tunjangan dan gaji para hakim di indonesia tidak pernah diperbaharui.
sementara beban kerja mereka terus meningkat seiring dengan kompleksitas kasus-kasus yang harus diselesaikan di pengadilan.
dalam aksinya nanti, para hakim juga akan menyoroti berbagai permasalahan lain terkait hak-hak mereka yang dirasa belum terpenuhi dengan baik oleh pemerintah.
aksi ini diharapkan bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan hakim dan menindaklanjuti tuntutan mereka dengan cepat dan efektif.
di tengah ancaman mogok kerja ini, chairul huda berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini.
menurutnya, jika permasalahan kesejahteraan hakim dibiarkan berlarut-larut, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh para hakim, tetapi juga oleh masyarakat yang membutuhkan keadilan.
"kinerja pengadilan sangat penting bagi masyarakat. jika para hakim sampai melakukan mogok kerja, proses hukum di pengadilan bisa terganggu. masyarakat yang sedang menunggu putusan pengadilan akan terkena dampaknya," tutur chairul.
oleh karena itu, dia mengimbau pemerintah untuk segera merespons dengan serius aspirasi yang disampaikan oleh para hakim.
dengan demikian, masalah kesejahteraan ini bisa segera terselesaikan, dan para hakim bisa kembali fokus pada tugas mereka sebagai penegak hukum yang adil dan profesional.
"kita semua berharap masalah ini bisa segera selesai dengan cara yang baik. para hakim mendapatkan hak-hak mereka yang layak, dan masyarakat bisa tetap mendapatkan layanan peradilan yang adil dan transparan," pungkas chairul.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 26 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan