Ingat ! Ini 20 Larangan Kampanye Pilkada Sumsel 2024

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 28 Sep 2024 - 17:35

Ilustrasi kampanye pilkada-Foto : Istimewa-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung di berbagai wilayah Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan aturan kampanye terbaru melalui Peraturan KPU (PKPU) No. 13 Tahun 2024.

Peraturan ini memuat berbagai ketentuan yang mengatur mekanisme kampanye Pilkada, termasuk 20 larangan yang harus dipatuhi oleh semua calon kepala daerah beserta tim kampanye mereka.

Dengan masa kampanye yang dimulai pada 25 September 2024 hingga 23 November 2024, para calon kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta para pendukungnya, diwajibkan untuk mematuhi aturan yang bertujuan menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan.

PKPU 13/2024 ini secara spesifik menekankan larangan-larangan kampanye untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merusak demokrasi, mengganggu ketertiban, atau menimbulkan ketidakadilan dalam proses Pilkada.

Berikut adalah 20 larangan utama dalam kampanye Pilkada 2024 yang diatur dalam Bab VIII PKPU 13/2024, Pasal 57 hingga Pasal 66.

1. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945

Salah satu larangan yang paling mendasar adalah mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Hal ini menjadi salah satu bentuk pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi tegas.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah disepakati secara nasional dan tak boleh dijadikan bahan kampanye yang merongrong integritas negara.

2. Menghina Seseorang, Agama, Suku, Ras, dan Golongan

ingat ! ini 20 larangan kampanye pilkada sumsel 2024                               palembang, koranpalpos.com – menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan berlangsung di berbagai wilayah indonesia, komisi pemilihan umum (kpu) telah menetapkan aturan kampanye terbaru melalui peraturan kpu (pkpu) no. 13 tahun 2024.
peraturan ini memuat berbagai ketentuan yang mengatur mekanisme kampanye pilkada, termasuk 20 larangan yang harus dipatuhi oleh semua calon kepala daerah beserta tim kampanye mereka.
dengan masa kampanye yang dimulai pada 25 september 2024 hingga 23 november 2024, para calon kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta para pendukungnya, diwajibkan untuk mematuhi aturan yang bertujuan menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan.
pkpu 13/2024 ini secara spesifik menekankan larangan-larangan kampanye untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merusak demokrasi, mengganggu ketertiban, atau menimbulkan ketidakadilan dalam proses pilkada.
baca juga:45 anggota dprd muaraenim periode 2024 - 2029 : daftar lengkap dan asal dapil ! 
baca juga:kpu sumsel tetapkan 3 zona kampanye pilkada 2024 : berikut jadwal masing-masing paslon !
berikut adalah 20 larangan utama dalam kampanye pilkada 2024 yang diatur dalam bab viii pkpu 13/2024, pasal 57 hingga pasal 66.
1. mempersoalkan dasar negara pancasila dan pembukaan uud 1945
salah satu larangan yang paling mendasar adalah mempersoalkan dasar negara pancasila dan pembukaan undang-undang dasar (uud) 1945.
hal ini menjadi salah satu bentuk pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi tegas.
baca juga:polres muara enim amankan deklarasi pilkada 2024 : tolak politik uang dan sara !
baca juga: wartawan dilarang masuk acara pelantikan anggota dewan muara enim
pancasila sebagai dasar negara indonesia telah disepakati secara nasional dan tak boleh dijadikan bahan kampanye yang merongrong integritas negara.
2. menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan
menghina atau menyerang pribadi seseorang berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, atau golongan merupakan tindakan yang dilarang keras dalam kampanye.
selain itu, calon atau partai politik juga dilarang melakukan penghinaan terhadap pesaing, baik sesama calon maupun partai politik lain.
baca juga:tim badan hukum advokasi paslon muri akan bentuk posko penanganan dan pengaduan pelanggaran pilkada!
baca juga:30 anggota dprd prabumulih resmi dilantik, ini nama-namanya !
3. menghasut, memfitnah, dan mengadu domba
kampanye tidak boleh dilakukan dengan cara menghasut, memfitnah, atau mengadu domba kelompok masyarakat atau partai politik lain.
perbuatan ini dinilai berpotensi menciptakan konflik di masyarakat, dan bertentangan dengan prinsip kampanye yang damai dan sehat.
4. menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
baca juga:komisi ii dpr setujui rancangan pkpu soal sirekap di pilkada
baca juga:dpr sepakat pilkada ulang diadakan september 2025
kampanye harus dilakukan dengan cara-cara yang damai dan menghormati hak-hak masyarakat.
oleh karena itu, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap perseorangan atau kelompok selama masa kampanye adalah pelanggaran serius yang dapat merusak proses demokrasi.
5. mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketentraman umum
setiap kegiatan kampanye harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
baca juga:kpu harus fasilitasi pemilih disabilitas pada pilkada 2024
baca juga:pilkada 2024 : elman imbau asn jaga netralitas dan fokus pelayanan masyarakat !
kampanye yang mengganggu ketenangan publik, menimbulkan kerusuhan, atau merusak fasilitas umum merupakan pelanggaran yang diatur dalam pkpu ini.
6. merusak alat peraga kampanye pesaing
setiap calon dan tim kampanye dilarang merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye milik pesaing. perbuatan ini dianggap tidak sportif dan melanggar asas fair play dalam proses pemilihan.
7. menggunakan fasilitas pemerintah dan anggaran negara
menggunakan fasilitas milik pemerintah atau anggaran dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk keperluan kampanye merupakan pelanggaran.
setiap kampanye harus dilakukan dengan sumber daya yang sah dan transparan.
8. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan
tempat ibadah dan tempat pendidikan dilarang keras untuk dijadikan lokasi kampanye, kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan dengan syarat ketat.
misalnya, kampanye di perguruan tinggi hanya diperbolehkan tanpa atribut kampanye, dilakukan pada hari tertentu seperti sabtu atau minggu, serta dengan metode yang terbatas seperti pertemuan atau dialog.
9. melakukan pawai di jalan raya
melakukan pawai dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan di jalan raya selama masa kampanye dilarang karena berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas dan ketertiban umum.
aktivitas ini harus mendapat izin khusus agar tidak mengganggu kenyamanan publik.
10. melakukan kampanye di luar jadwal
kpu telah menetapkan jadwal kampanye resmi yang harus dipatuhi. melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan, baik sebelum atau setelah masa kampanye berakhir, dianggap sebagai pelanggaran.
11. memanfaatkan kewenangan jabatan untuk keuntungan kampanye
penyalahgunaan kewenangan atau jabatan pemerintahan untuk keuntungan kampanye pribadi atau merugikan calon lain juga merupakan pelanggaran yang diatur dalam pkpu ini.
hal ini bertujuan menjaga netralitas pejabat pemerintah dalam pilkada.
12. menggunakan sarana milik pemerintah
selain fasilitas pemerintah, sarana dan prasarana milik pemerintah, termasuk gedung atau kendaraan, tidak boleh digunakan untuk kegiatan kampanye.
ini berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menghindari penyalahgunaan sumber daya publik.
13. melibatkan pejabat negara, asn, dan aparat keamanan
melibatkan aparatur sipil negara (asn), anggota polri, tni, serta perangkat desa atau kelurahan dalam kegiatan kampanye dilarang.
netralitas asn dan aparat keamanan menjadi syarat penting dalam menjaga keadilan dalam pilkada.
14. melakukan kampanye sebelum masa kampanye dimulai
kegiatan kampanye hanya boleh dilakukan selama masa kampanye resmi yang telah ditentukan kpu.
setiap aktivitas kampanye sebelum atau sesudah masa kampanye, serta pada masa tenang, akan dianggap sebagai pelanggaran.
15. menempelkan bahan kampanye di tempat umum yang dilarang
bahan kampanye seperti poster, spanduk, atau selebaran dilarang ditempelkan di tempat-tempat tertentu, seperti rumah sakit, tempat pendidikan, tempat ibadah, gedung pemerintah, jalan protokol, serta fasilitas umum lainnya.
16. memasang alat peraga kampanye yang mengganggu ketertiban
selain tempat yang dilarang, pemasangan alat peraga kampanye juga harus dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu ketertiban umum.
pemasangan di taman kota, pepohonan, atau di sepanjang jalan protokol yang mengganggu lalu lintas termasuk dalam larangan ini.
17. menjanjikan uang atau materi lain kepada pemilih
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan untuk mempengaruhi pilihan pemilih adalah bentuk pelanggaran serius.
praktik ini sering disebut sebagai politik uang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang bersih.
18. menggunakan uang untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu
selain mempengaruhi pemilih, calon kepala daerah juga dilarang memberikan imbalan kepada penyelenggara pemilu untuk mendapatkan keuntungan tertentu.
ini termasuk bentuk suap yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilu.
19. menghasut pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih
kampanye yang menganjurkan pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya juga dilarang.
partisipasi pemilih adalah kunci keberhasilan demokrasi, dan tindakan yang menghambat partisipasi ini dianggap merugikan proses pilkada.
20. memberikan imbalan untuk mempengaruhi pilihan pemilih
memberikan imbalan berupa uang atau materi lain dengan tujuan mempengaruhi cara pemilih memilih, baik untuk mendukung atau menolak calon tertentu, juga merupakan bentuk politik uang yang dilarang keras.
pkpu no. 13 tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan tanpa pelanggaran yang merugikan pihak manapun.
setiap pelanggaran terhadap aturan kampanye ini dapat dikenakan sanksi tegas, baik berupa peringatan, denda, maupun diskualifikasi calon dari proses pemilihan.
dengan mematuhi ketentuan yang ada, diharapkan pilkada 2024 dapat berlangsung dengan lancar, damai, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas.
setiap calon, tim kampanye, dan pemilih diharapkan berperan aktif dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi di indonesia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 29 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan