5 Provinsi Paling Surah di Indonesia 2024 : Anggaran Daerah Lebih Banyak untuk Gaji dan Bonus Pegawai !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Sabtu , 28 Sep 2024 - 10:01

5 provinsi di Indonesia diketahui menganggarkan anggaran daerah lebih besar untuk belanja pegawai tahun 2024-Foto: Dokumen Palpos-

Wilayah yang menerima transfer hingga 90 persen, menurut Tito, merupakan daerah yang paling boros dalam menggunakan anggaran, dengan sebagian besar dana digunakan untuk belanja pegawai.

Untuk daerah dengan fiskal lemah, sekitar 60 persen dari anggaran yang diterima digunakan untuk belanja pegawai.

''Akibatnya, pemanfaatan anggaran untuk kepentingan masyarakat menjadi sangat terbatas," kata Tito.

Tito menambahkan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat menjadi masalah besar bagi daerah-daerah dengan kekuatan fiskal yang rendah.

Daerah-daerah ini tidak memiliki kapasitas untuk menghasilkan PAD yang cukup, sehingga bergantung hampir sepenuhnya pada alokasi dari pusat.

Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan, berikut adalah daftar 5 provinsi dengan porsi anggaran belanja pegawai terbesar pada tahun 2024:

1. Sumatra Barat - 46,4 persen dari total anggaran

2. Gorontalo - 42,93 persen

3. Bengkulu - 41,17 persen

4. Sulawesi Barat - 40,79 persen

5. Nusa Tenggara Barat - 40,59 persen

Data ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan kekuatan fiskal yang rendah cenderung menggunakan sebagian besar anggaran mereka untuk belanja pegawai.

5 provinsi paling surah di indonesia 2024 :  anggaran daerah lebih banyak untuk gaji dan bonus pegawai !                            palembang, koranpalpos.com - 5 provinsi ini diketahui lebih besar menganggarkan belanja pegawai pada tahun 2024.
belanja pegawai dmaksud berupa gaji, thr, bonus dan tunjangan-tunjangan lainnya.
alhasil, menteri dalam negeri, tito karnavian, menyoroti pemborosan anggaran pemerintah daerah (pemda) yang sebagian besar digunakan untuk membayar gaji dan bonus pegawai.
baca juga:5 provinsi dengan apbd paling besar di indonesia 2024 : mengapa sumatera selatan tidak termasuk ?
baca juga:inovasi desa air talas muaraenim : ubah limbah kulit jeruk siam jadi bioplastik ramah lingkungan !
terungkapnya dalam seminar internasional desentralisasi fiskal 2024 yang berlangsung pada selasa, 24 september 2024,
tito mengungkapkan bahwa daerah yang memiliki kekuatan fiskal lemah paling boros dalam penggunaan anggarannya, terutama dalam tiga hal: gaji, bonus, dan operasional pegawai.
"daerah dengan kekuatan fiskal yang tidak kuat, uang yang mereka terima dari pusat melalui transfer ke daerah (tkd) sebagian besar habis untuk belanja pegawai, mulai dari gaji hingga bonus dan biaya operasional," ungkap tito dalam acara tersebut.
baca juga:7 kabupaten terluas di jambi 2024 : geografi, budaya, dan pesona alam yang tak terhingga di sumatera !
baca juga:9 kabupaten terkecil di indonesia : destinasi unik dengan luas wilayah minim !
tito menyebutkan bahwa pemerintah pusat menyalurkan transfer ke daerah (tkd) dengan proporsi yang bervariasi, tergantung pada kekuatan fiskal atau pendapatan asli daerah (pad) masing-masing wilayah.
wilayah yang memiliki pad kuat mendapatkan transfer berkisar antara 26 persen hingga 47 persen, sementara daerah dengan fiskal sedang mendapatkan transfer sekitar 52 persen hingga 60 persen.
namun, untuk wilayah yang fiskalnya rendah, pemerintah pusat memberikan transfer tkd yang mencapai 63 persen hingga 90 persen.
baca juga:4 kabupaten penghasil kencur terbesar di sumatera selatan : memperkuat warisan budaya dan kesehatan !
baca juga:5 kabupaten terluas di bengkulu : potensi ekonomi dan alam yang luar biasa !
wilayah yang menerima transfer hingga 90 persen, menurut tito, merupakan daerah yang paling boros dalam menggunakan anggaran, dengan sebagian besar dana digunakan untuk belanja pegawai.
untuk daerah dengan fiskal lemah, sekitar 60 persen dari anggaran yang diterima digunakan untuk belanja pegawai.
''akibatnya, pemanfaatan anggaran untuk kepentingan masyarakat menjadi sangat terbatas," kata tito.
baca juga:10 kabupaten terluas di indonesia : wilayah yang melebihi luas provinsi !
baca juga:7 kabupaten dan kota penyumbang penduduk miskin terbesar di sumatera selatan 2024 : nomor 2 kaya batubara ! 
tito menambahkan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat menjadi masalah besar bagi daerah-daerah dengan kekuatan fiskal yang rendah.
daerah-daerah ini tidak memiliki kapasitas untuk menghasilkan pad yang cukup, sehingga bergantung hampir sepenuhnya pada alokasi dari pusat.
berdasarkan data sistem informasi keuangan daerah (sikd) kementerian keuangan, berikut adalah daftar 5 provinsi dengan porsi anggaran belanja pegawai terbesar pada tahun 2024:
1. sumatra barat - 46,4 persen dari total anggaran
2. gorontalo - 42,93 persen
3. bengkulu - 41,17 persen
4. sulawesi barat - 40,79 persen
5. nusa tenggara barat - 40,59 persen
data ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan kekuatan fiskal yang rendah cenderung menggunakan sebagian besar anggaran mereka untuk belanja pegawai.
sehingga anggaran untuk kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menjadi sangat terbatas.
untuk mengatasi ketergantungan daerah terhadap tkd, tito menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi di tingkat daerah dalam meningkatkan pad mereka.
salah satu cara yang disarankan adalah dengan mendorong daerah untuk mencari sumber pendapatan lain selain transfer dari pemerintah pusat.
untuk membuat pendapatan asli daerah meningkat, daerah perlu lebih kreatif dan inovatif.
''jika pad-nya meningkat, otomatis kekuatan fiskal mereka akan lebih kuat. dengan begitu, meski terjadi guncangan di pusat, mereka tetap bisa berjalan," jelasnya.
selain itu, tito juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.
ia menekankan bahwa pemda perlu mengurangi belanja operasional yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas yang berlebihan, rapat di hotel, serta rekrutmen pegawai baru, terutama honorer.
tito juga mengungkapkan masalah besar terkait keberadaan pegawai honorer di pemda.
menurutnya, banyak pegawai honorer yang direkrut bukan berdasarkan kebutuhan atau keahlian, melainkan karena faktor politik.
hal ini terutama terjadi pada pegawai umum, yang sering kali direkrut sebagai bagian dari tim sukses pejabat terpilih.
"banyak dari pegawai honorer ini direkrut bukan karena keahlian atau kebutuhan, tetapi karena mereka adalah tim sukses pejabat yang terpilih,'' bebernya.
begitu pejabat tersebut menang, mereka diangkat menjadi tenaga honorer. namun, banyak dari mereka yang tidak menunjukkan dedikasi yang cukup dalam bekerja.
''ada yang datang jam 8 pagi, tapi sudah pulang jam 10," ungkap tito.
selain itu, tito juga menjelaskan bahwa ketika masa jabatan pejabat tersebut berakhir, pegawai honorer yang direkrut oleh tim sukses pejabat sebelumnya sering kali tetap bertahan.
ketika pejabat baru terpilih, tim sukses pejabat baru tersebut juga direkrut menjadi pegawai honorer, sehingga terjadi penumpukan tenaga honorer di pemda.
tito mengusulkan perlunya pengaturan yang lebih ketat terkait rekrutmen pegawai honorer di pemda.
ia berencana membahas hal ini dengan kementerian terkait untuk memastikan setiap daerah hanya merekrut pegawai honorer sesuai dengan kebutuhan.
"saya berpikir perlu diatur porsi honorer di setiap daerah. setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, jadi hal ini harus dibahas dengan baik agar tidak terjadi penumpukan pegawai honorer yang berlebihan," jelasnya.
pengaturan ini, menurut tito, bertujuan untuk mengurangi pemborosan anggaran di pemda serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
dengan demikian, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal.
sebagai solusi jangka panjang, tito juga menekankan pentingnya mengubah pola pikir masyarakat agar tidak hanya bergantung pada pekerjaan sebagai pegawai negeri.
ia menyarankan agar pemda mendorong masyarakat untuk lebih berani dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) serta menjadi wirausahawan.
menurut tito, dengan berkembangnya umkm dan sektor kewirausahaan, daerah akan lebih mandiri secara ekonomi dan tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
hal ini juga akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
tito karnavian menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah, terutama untuk daerah dengan kekuatan fiskal yang lemah.
pemborosan anggaran yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dinilai mengurangi alokasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
oleh karena itu, pemda diharapkan dapat lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pad serta lebih efisien dalam menggunakan anggaran mereka.
termasuk dengan mengurangi belanja operasional yang tidak perlu dan membatasi rekrutmen pegawai honorer.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 28 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan