Jaga Zero Konflik: Penjabat Kepala Daerah Diminta Netral dalam Pilkada se-Sumatera Selatan 2024 !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Zen Kito |

Jumat , 06 Sep 2024 - 14:01

Jaringan Aksi 98 menggelar aksi damai di kantor Gubernur Sumsel, Jumat, 6 September 2024-Foto : Dokumen Palpos-

Salah satu perhatian utama dalam aksi damai tersebut adalah dugaan ketidaknetralan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di beberapa wilayah.

Ramogers menyebutkan adanya indikasi keterlibatan Pj Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diduga memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu.

Dugaan ini mencuat ketika beberapa pejabat daerah diundang dalam pertemuan di Hotel Excelton Palembang, di mana mereka diduga diarahkan untuk menjalankan program yang berpotensi mendukung salah satu pasangan calon Pilkada.

"Ini sangat meresahkan," tegas Ramogers.

Jika para Pj Kepala Daerah tidak menjaga netralitasnya, maka potensi konflik di tingkat akar rumput akan semakin tinggi.

Masyarakat pendukung masing-masing pasangan calon bisa terpecah belah, bahkan terjadi kerusuhan jika sikap netralitas tidak dijaga.

Seruan untuk menjaga netralitas ini bukanlah tanpa dasar.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara jelas mengatur bahwa ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa ASN tidak boleh ikut serta dalam kampanye atau memberikan dukungan dalam bentuk apapun yang bisa merugikan salah satu pihak.

Namun, masih ada kekhawatiran bahwa beberapa pejabat mungkin melanggar aturan ini, yang pada akhirnya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang jujur dan adil.

Sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan Pilkada yang damai dan tertib, Presidium Jaringan Aksi 98 mengajukan 5 tuntutan utama kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada 2024:

1. Menjaga Kondusifitas

jaga zero konflik: penjabat kepala daerah diminta netral dalam pilkada se-sumatera selatan 2024 !                            palembang, koranpalpos.com – situasi politik di sumatera selatan kembali menjadi sorotan seiring dengan persiapan pelaksanaan pilkada serentak pada 27 november 2024.
mengingat pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan, terutama dalam masa pemilihan yang sering kali memicu tensi politik, elemen masyarakat di sumsel menyerukan agar semua pihak menjaga sikap netral dan adil.
hal ini disuarakan oleh presidium jaringan aksi 98, yang menggelar aksi damai di depan kantor gubernur sumsel pada jumat, 6 september 2024.
baca juga:4 caleg dprd sumsel terpilih 2024-2029 mengundurkan diri : ada apa ?
baca juga:hanya 1 pasangan bakal calon daftar pilkada empat lawang 2024 : joncik - arifai melenggang sendirian !
dalam orasi yang dipimpin oleh koordinator aksi, ramogers, jaringan aksi 98 menegaskan bahwa netralitas dan ketertiban merupakan hal mutlak untuk memastikan pilkada berjalan aman, tertib, dan tanpa konflik.
"kami berharap pilkada terlaksana secara jujur dan adil tanpa adanya kecurangan dari pihak manapun, baik pasangan calon maupun pejabat yang terlibat dalam proses ini," tegas ramogers di hadapan para peserta aksi.
dalam pernyataannya, ramogers mengingatkan pentingnya netralitas bagi para aparatur sipil negara (asn) dan penjabat (pj) kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan walikota.
baca juga:tim pemenangan hapal melebur dengan hdcu di pilkada sumsel 2024: sepakat untuk bersinergi !
baca juga:pengamat politik sebut esp bakal gerus suara matahati di ogan ilir : ini alasannya !
“presidium jaringan aksi 98 secara tegas meminta seluruh asn dan pejabat daerah untuk menjaga netralitas dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. hanya dengan sikap netral, kita bisa menjaga kondusifitas wilayah sumatera selatan yang sudah dikenal sebagai zona 'zero conflict' selama ini,” jelas ramogers.
sumatera selatan telah dikenal sebagai wilayah yang kondusif dalam berbagai event nasional, termasuk pemilu legislatif dan pilpres yang telah berlangsung februari 2024 lalu.
tidak ada konflik besar yang tercatat, meski tensi politik sempat memanas. oleh karena itu, presidium jaringan aksi 98 menekankan bahwa pilkada 2024 harus mengikuti jejak yang sama.
baca juga:kpu sebut koalisi yang ingin cabut dukungan harus beri surat tertulis
baca juga:hdcu vs matahati di pilkada sumatera selatan 2024 : siapa paslon paling tajir melintir ?
salah satu perhatian utama dalam aksi damai tersebut adalah dugaan ketidaknetralan penjabat (pj) kepala daerah di beberapa wilayah.
ramogers menyebutkan adanya indikasi keterlibatan pj gubernur, bupati, dan walikota yang diduga memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu.
dugaan ini mencuat ketika beberapa pejabat daerah diundang dalam pertemuan di hotel excelton palembang, di mana mereka diduga diarahkan untuk menjalankan program yang berpotensi mendukung salah satu pasangan calon pilkada.
baca juga:hdcu menguasai puncak elektabilitas : pilgub sumsel 2024 kian memanas !
baca juga:hdcu unggul di semua survei terkemuka : tanda kemenangan makin jelas di pilkada sumsel 2024 !
"ini sangat meresahkan," tegas ramogers.
jika para pj kepala daerah tidak menjaga netralitasnya, maka potensi konflik di tingkat akar rumput akan semakin tinggi.
masyarakat pendukung masing-masing pasangan calon bisa terpecah belah, bahkan terjadi kerusuhan jika sikap netralitas tidak dijaga. 
seruan untuk menjaga netralitas ini bukanlah tanpa dasar.
undang-undang ri no. 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan peraturan pemerintah no. 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil (pns) secara jelas mengatur bahwa asn dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
dalam aturan tersebut disebutkan bahwa asn tidak boleh ikut serta dalam kampanye atau memberikan dukungan dalam bentuk apapun yang bisa merugikan salah satu pihak.
namun, masih ada kekhawatiran bahwa beberapa pejabat mungkin melanggar aturan ini, yang pada akhirnya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang jujur dan adil.
sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan pilkada yang damai dan tertib, presidium jaringan aksi 98 mengajukan 5 tuntutan utama kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pilkada 2024:
1. menjaga kondusifitas
seluruh asn dan penjabat kepala daerah di sumatera selatan diminta untuk senantiasa menjaga kondusifitas wilayah sehingga pilkada dapat berlangsung aman dan tertib.
hal ini sangat penting demi menghindari konflik yang dapat memecah belah masyarakat.
2. melaksanakan tugas sesuai tupoksi
asn dan penjabat daerah diminta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. sebagai pelayan publik, asn harus fokus pada pelayanan masyarakat dan tidak terlibat dalam politik praktis.
3. netralitas asn dan penjabat daerah
tuntutan netralitas ini disampaikan dengan tegas oleh jaringan aksi 98.
asn dan penjabat gubernur, bupati, serta walikota harus menjaga sikap netral dan tidak berpihak pada pasangan calon tertentu.
pelanggaran terhadap aturan ini bisa memicu konflik di masyarakat.
4. tindakan tegas dari bawaslu dan gakkumdu
presidium jaringan aksi 98 meminta bawaslu sumatera selatan dan gakkumdu (penegakan hukum terpadu) untuk bersikap tegas dalam menindak para pelanggar aturan pilkada.
tidak boleh ada toleransi bagi pejabat atau asn yang melanggar netralitas, karena hal tersebut bisa mencederai proses demokrasi.
5. partisipasi aktif masyarakat
masyarakat diimbau untuk turut serta dalam mengawasi jalannya pilkada, melaporkan jika ada dugaan kecurangan atau pelanggaran netralitas oleh asn maupun pejabat daerah.
jaringan aksi 98 siap mendampingi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang.
kekhawatiran akan potensi konflik di tingkat akar rumput (grassroots) menjadi salah satu isu utama dalam aksi damai ini.
ramogers menyebutkan bahwa ketidaknetralan asn atau pejabat daerah bisa memicu kerusuhan di masyarakat.
jika penjabat kepala daerah bersikap partisan, maka para pendukung pasangan calon bisa terprovokasi dan terpecah belah.
“kondisi seperti ini bisa mengarah pada bentrokan di antara para pendukung calon kepala daerah. ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang ingin kita jaga. oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga netralitas dan tidak memicu konflik,” ujar ramogers.
dalam menjaga agar pilkada berjalan dengan damai, bawaslu dan gakkumdu memiliki peran sentral.
mereka bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilihan serta menindak tegas setiap pelanggaran, terutama yang terkait dengan netralitas asn.
presidium jaringan aksi 98 meminta agar bawaslu tidak ragu untuk menindak asn atau pejabat yang melanggar aturan.
“tidak ada ruang bagi pelanggaran netralitas di pilkada ini. setiap tindakan yang merugikan proses pemilihan harus ditindak tegas. ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung,” tegas ramogers.
seruan presidium jaringan aksi 98 adalah cerminan kekhawatiran masyarakat akan potensi konflik yang bisa muncul akibat ketidaknetralan asn dan pejabat daerah.
dengan netralitas, keadilan, dan keterbukaan, diharapkan pilkada serentak di sumatera selatan pada 2024 dapat berlangsung aman, tertib, dan bebas konflik.
partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusifitas serta mengawasi jalannya pilkada akan menjadi kunci utama kesuksesan pesta demokrasi ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 7 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan