Jaga Zero Konflik: Penjabat Kepala Daerah Diminta Netral dalam Pilkada se-Sumatera Selatan 2024 !
![](https://palpos.bacakoran.co/upload/9046967588e5463a05bba89492a0118f.jpg)
Jaringan Aksi 98 menggelar aksi damai di kantor Gubernur Sumsel, Jumat, 6 September 2024-Foto : Dokumen Palpos-
BACA JUGA:HDCU Vs Matahati di Pilkada Sumatera Selatan 2024 : Siapa Paslon Paling Tajir Melintir ?
Salah satu perhatian utama dalam aksi damai tersebut adalah dugaan ketidaknetralan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di beberapa wilayah.
Ramogers menyebutkan adanya indikasi keterlibatan Pj Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diduga memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu.
Dugaan ini mencuat ketika beberapa pejabat daerah diundang dalam pertemuan di Hotel Excelton Palembang, di mana mereka diduga diarahkan untuk menjalankan program yang berpotensi mendukung salah satu pasangan calon Pilkada.
BACA JUGA:HDCU Menguasai Puncak Elektabilitas : Pilgub Sumsel 2024 Kian Memanas !
BACA JUGA:HDCU Unggul di Semua Survei Terkemuka : Tanda Kemenangan Makin Jelas di Pilkada Sumsel 2024 !
"Ini sangat meresahkan," tegas Ramogers.
Jika para Pj Kepala Daerah tidak menjaga netralitasnya, maka potensi konflik di tingkat akar rumput akan semakin tinggi.
Masyarakat pendukung masing-masing pasangan calon bisa terpecah belah, bahkan terjadi kerusuhan jika sikap netralitas tidak dijaga.
Seruan untuk menjaga netralitas ini bukanlah tanpa dasar.
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara jelas mengatur bahwa ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa ASN tidak boleh ikut serta dalam kampanye atau memberikan dukungan dalam bentuk apapun yang bisa merugikan salah satu pihak.
Namun, masih ada kekhawatiran bahwa beberapa pejabat mungkin melanggar aturan ini, yang pada akhirnya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang jujur dan adil.
Sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan Pilkada yang damai dan tertib, Presidium Jaringan Aksi 98 mengajukan 5 tuntutan utama kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada 2024:
1. Menjaga Kondusifitas