Basis Elektoral Jadi Penentu Kemenangan

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Rabu , 21 Aug 2024 - 21:11

Gedung Mahkamah Konstitusi-Foto : ANTARA -

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Di tengah situasi politik jelang Pilkada serentak yang akan berlangsung 27 November 2024 mendatang, Mahkamah Konstruksi (MK) memberikan kejutan.

Kejutan tersebut berupa dikabulkannya sebagian gugatan yang dilayangkan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait dengan syarat pengajuan kepala daerah pada Pilkada 2024.

Dimana dalam putusan MK tersebut ambang batas pengajuan calon gubernur minimal 6,5 persen 7,5 persen (khusus Jakarta) dari semula 20%.

Putusan tersebut telah dikeluarkan MK, di Jakarta Pusat, pada Selasa (20/8).

Terkait putusan MK ini, Pengamat Sosial dan Politik Sumsel, Drs Bagindo Togar Butar-butar mengatakan, putusan MK tersebut akan sangat berdampak terhadap basis kekuatan politik.

"Jika selama ini (sebelum putusan MK,red) partai politik (Parpol) menjadi penentu dalam kekuatan dan kemenangan dalam perhelatan politik namun setelah MK, maka yang menjadi penentu adalah basis elektoral yaitu rakyat dalam hal pemilihlah yang menjadi penentu," ujar Bagindo, Rabu (21/8).

Oleh karena itu lanjut Bagindo, instrumen yang digunakan MK dalam pengambilan keputusan mengabulkan gugatan ambang batas tersebut sangat tepat.

"Artinya secara ilmiah dan akademik dapat dipertanggungjawabkan," tandas Bagindo.

Jadi artinya lanjut Bagindo, kedepan suara rakyat, suara masyarakat akan sangat menentukan suatu hasil pertarungan politik bukan lagi elit partai

Terkait dengan sudah adanya koalisi antar partai untuk mengusung dan mendukung calon kepala daerah tertentu, dampaknya terhadap putusan MK tersebut.

basis elektoral jadi penentu kemenangan                            palembang, koranpalpos.com – di tengah situasi politik jelang pilkada serentak yang akan berlangsung 27 november 2024 mendatang, mahkamah konstruksi (mk) memberikan kejutan.
kejutan tersebut berupa dikabulkannya  sebagian gugatan yang dilayangkan partai buruh dan partai gelora terkait dengan syarat pengajuan kepala daerah pada pilkada 2024.
dimana dalam putusan mk tersebut ambang batas pengajuan calon gubernur minimal 6,5 persen 7,5 persen (khusus jakarta) dari semula 20%. 
putusan tersebut telah dikeluarkan mk, di jakarta pusat, pada selasa (20/8). 
baca juga:jokowi hormati putusan mk soal syarat calon kepala daerah
baca juga:seleksi cpns dan pppk sumatera selatan 2024 : jadwal, formasi, dan prosedur pendaftaran !
terkait putusan mk ini, pengamat sosial dan politik sumsel, drs bagindo togar butar-butar mengatakan, putusan mk tersebut akan sangat berdampak terhadap basis kekuatan politik.
"jika selama ini (sebelum putusan mk,red) partai politik (parpol) menjadi penentu dalam kekuatan dan kemenangan dalam perhelatan politik namun setelah mk, maka yang menjadi penentu adalah basis elektoral yaitu rakyat dalam hal pemilihlah yang menjadi penentu," ujar bagindo, rabu (21/8).
oleh karena itu lanjut bagindo, instrumen yang digunakan mk dalam pengambilan keputusan mengabulkan gugatan ambang batas tersebut sangat tepat.
"artinya secara ilmiah dan akademik dapat dipertanggungjawabkan," tandas bagindo.
baca juga:basarnas buka peluang karir besar-besaran: segera daftar seleksi cpns dan pppk 2024 !
baca juga:meringankan beban ekonomi : program pemutihan pajak kendaraan bermotor di sumsel ! 
jadi artinya lanjut bagindo, kedepan suara rakyat, suara masyarakat akan sangat menentukan suatu hasil pertarungan politik bukan lagi elit partai 
terkait dengan sudah adanya koalisi antar partai untuk mengusung dan mendukung calon kepala daerah tertentu, dampaknya terhadap putusan mk tersebut.
bagindo menegaskan akan sangat berdampak terhadap dukungan termasuk dalam hitungan dan peluang dalam pertarungan politik apalagi  menjelang pendaftaran para bakal calon kepala daerah pada akhir agustus 2024 nanti.
bagindo mencontohkan kondisi situasi politik di jakarta yang menjadi center perpolitikan nasional dengan berbagai kelas sosial, jumlah pemilih yang terbilang besar, heterogen dan dimana saat ini koalisi indonesia maju (kim) plus yang dipenuhi partai koalisinya lebih besar sedangkan pdi perjuangan yang sempat ditinggal sendirian.
baca juga:siap gelar musda : ini syarat bakal calon ketua knpi prabumulih !
baca juga:pemerintah rencanakan kenaikan gaji pns pada 2025 : harus diimbangi peningkatan kinerja !
namun kini kata bagindo, kondisi tersebut tak lagi menentukan karena pdi perjuangan yang kemungkinan mengusung anies yang memiliki basis elektoral tinggi melalui keputusan mk maka peluang untuk memenangkan pertarungan politik akan semakin terbuka.
kondisi yang sama lanjut bagindo juga terjadi di sumatera utara (sumut).dimana partai pendukung boby nasution yang gemuk akan bertarung melawan pdi perjuangan yang mengusung edy rahmayadi yang mempunya  basis elektoral yang tinggi maka peluang untuk menang sangat besar.
artinya kata bagindo, dengan kondisi tersebut maka koalisi parpol tak lagi menjadi jaminan karena suara rakyatlah yang menjadi penentu.
"jadi disini akan terjadi pertarungan basis struktural parpol melawan basis elektoral yakni pemilih. artinya melalui putusan mk ini akan terjadi pertarungan elit parpol versus rakyat (basis elektoral)," ucap alumni fisip universitas sriwijaya (unsri) tersebut.
baca juga:11.695 wbp se-sumatera selatan terima remisi hut ri ke-79 
baca juga:ungkap pengalaman pertama berperan di film horor
bagaimana dengan kondisi perpolitikan di sumsel khususnya pilgub sendiri?, dikatakan bagindo tidak akan berpengaruh besar. artinya pertarungan kemungkinan tetap terjadi head to head.
namun pengaruh putusan mk tersebut akan berdampak pada jumlah calon kepala daerah di kabupaten dan kota.
misalnya seperti di kota palembang, yang selama bakal ada 3 pasangan kemungkinan kedepan bisa 4 sampai 5 pasangan yang bertarung.
jadi artinya kata bagindo, dampaknya pada bertambah para calon karena terbukanya peluang tersebut dikarenakan ambang batas yang hanya mencapai 6,5 persen.
contohnya lanjut bagindo, balon bupati  muba, apriadi yang terhambat karena karena rivalnya borong dukungan partai setelah putusan mk kedepan peluang apriyadi kembali terbuk. 
selanjutnya seperti mura, balon kepala daerah, suwardi bisa maju dengan didukung partai lain.kondisi yang sama juga terjadi dengan bakal calon kepala daerah di kota  linggau dan daerah lainnya.
"yang pasti skenario yang telah  diatur dan dirancang oleh elit (elit parpol,red) seketika buyar setelah ada putusan mk.jadi tidak ada lagi skenario tunggal yang hanya dimainkan struktur parpol tetapi mau tak mau harus berkolaborasi dengan rakyat karena rakyatlah yang menjadi penentu," imbuh bagindo.
disinggung soal langkah kpu yang akan berkonsultasi dengan dpr ri dan adanya isu bakal dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dikatakan bagindo, hal itu menunjukkan kpu tak kompeten, tidak kapabel dan mencari alasan untuk berlindung dibelakang lembaga legislatif.
"soal adanya wacana pemerintah yang akan mengeluarkan perppu, hal itu kata bagindo, sulit dilakukan karena pada prinsipnya putusan mk final dan mengikat.
"jikapun akan dilakukan perubahan maka waktunya 40 hari, rasanya sulit dilakukan mengingat tahapan pendaftaran calon kepala daerah telah dijadwalkan tanggal 27 hingga 29 agustus 2024 ini, " tandas bagindo.
terpisah  pengamat politik, selamat ginting menilai putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 60/puu-xxii/2024 mengubah peta politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
"beberapa partai bisa mengusung sendirian, koalisi-koalisi bisa saja bubar," ujar selamat saat dihubungi di jakarta, rabu (21/8).
dengan keputusan mk yang mengejutkan tersebut, kata dia, dinamika politik dalam pilkada tahun ini akan berubah drastis.
dengan adanya putusan mk, ia berpendapat beberapa partai seperti partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) bisa mengusung calon dalam pilkada 2024 tanpa harus menggandeng partai lain karena ambang batas pencalonannya sudah berubah.
begitu pula, sambung dia, dengan berbagai partai lain yang bisa berpikir ulang untuk mengajukan kadernya sendiri. bahkan, dia menilai terdapat pula kemungkinan koalisi indonesia maju (kim) plus bubar.
menurut selamat, pdip bisa saja mendukung anies baswedan dalam pilkada jakarta karena elektabilitas anies yang sangat tinggi dan tidak tertandingi hingga saat ini.
partai berlogo banteng itu kemungkinan menduetkan anies dengan para kadernya, seperti prasetyo edi marsudi, rano karno, hingga hendar prihadi.
"tinggal pdip mempertimbangkan mana tiga kadernya yang paling cocok untuk mendampingi anies baswedan. tapi bisa juga pdip mengusung kadernya sendiri seperti ahok, itu juga bisa dimajukan," ungkapnya.
terkait kans bubarnya kim plus, ia mengatakan utamanya kemungkinan terjadi karena partai gelora yang berada di kim plus membuka pintu bagi anies untuk maju di pilkada jakarta, sehingga bisa saja partai gelora keluar dan mengusung anies di pilkada jakarta.
hal yang sama, lanjut dia, juga bisa terjadi kepada partai keadilan sejahtera (pks) dan partai kebangkitan bangsa (pkb) yang bergabung dengan kim plus dalam pilkada jakarta dan berpotensi keluar lantaran ingin mengusung anies.
"semua bisa terjadi sebelum pendaftaran calon terjadi, bisa saja deklarasi itu dibatalkan," tutur selamat.
tak hanya di pilkada dki, dirinya memperkirakan putusan mk juga berpotensi mengubah peta politik di pilkada banten, karena airin rachmi diany berpeluang digandeng partai lain untuk maju di pemilihan gubernur (pilgub) banten lantaran tidak didukung partai golkar.
selamat mengungkapkan airin merupakan salah satu kader golkar yang memperoleh tiga besar suara di pemilu legislatif lalu, namun ada pula kemungkinan airin ditawarkan jabatan sebagai menteri, mengingat alasan golkar tak mengusungnya di pilkada lantaran adanya tugas lain yang akan diberikan.
"dinamika ini sangat dinamis sekali. dalam waktu dekat akan ada kejutan-kejutan siapa yang akan dimajukan dan ini demokrasi kita semakin semarak," ucap dia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 22 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan