Jokowi Hormati Putusan MK Soal Syarat Calon Kepala Daerah

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Rabu , 21 Aug 2024 - 21:03

Presiden Joko Widodo-Foto : Istimewa-

JAKARTA, KORANPALPOS.COM - Presiden Joko Widodo menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait dengan syarat calon kepala daerah.

"Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara," ucap Presiden Jokowi dalam keterangan persnya dipantau dari kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu.

Menurut Presiden, hal tersebut merupakan proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki.

Sebelumnya, Selasa (20/8), Mahkamah Konstitusi memutuskan dua putusan krusial yang terkait dengan tahapan pencalonan kepala daerah, yakni Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Sedangkan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.

Sementara itu, Badan Legislasi DPR RI mengakomodasi sebagian putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pilkada dengan memberlakukannya hanya bagi partai nonparlemen atau tidak memiliki kursi di DPRD.

Hal itu diatur dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Pasal 40 Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

"Ini 'kan sebenarnya mengadopsi putusan MK yang mengakomodasi partai nonparlemen di daerah. Jadi, sudah bisa juga mendaftarkan diri ke KPU, sebelumnya tak bisa," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek yang memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

jokowi hormati putusan mk  soal syarat calon kepala daerah                            jakarta, koranpalpos.com - presiden joko widodo menyatakan menghormati putusan mahkamah konstitusi dan dewan perwakilan rakyat (dpr) ri terkait dengan syarat calon kepala daerah.
"kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara," ucap presiden jokowi dalam keterangan persnya dipantau dari kanal youtube sekretariat presiden di jakarta, rabu.
menurut presiden, hal tersebut merupakan proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki.
sebelumnya, selasa (20/8), mahkamah konstitusi memutuskan dua putusan krusial yang terkait dengan tahapan pencalonan kepala daerah, yakni putusan nomor 60/puu/xxii/2024 dan nomor 70/puu-xxii/2024.
baca juga:seleksi cpns dan pppk sumatera selatan 2024 : jadwal, formasi, dan prosedur pendaftaran !
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 21 agustus 2024 : cuaca berawan hingga hujan ringan di palembang !
putusan nomor 60/puu/xxii/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
sedangkan putusan nomor 70/puu-xxii/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh komisi pemilihan umum (kpu).
putusan itu menggugurkan tafsir putusan mahkamah agung sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.
sementara itu, badan legislasi dpr ri mengakomodasi sebagian putusan mahkamah konstitusi yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pilkada dengan memberlakukannya hanya bagi partai nonparlemen atau tidak memiliki kursi di dprd.
baca juga:sumatera selatan buka 185 formasi cpns tahun 2024 : peluang untuk tenaga teknis dan kesehatan !
baca juga:siap gelar musda : ini syarat bakal calon ketua knpi prabumulih !
hal itu diatur dalam daftar inventarisasi masalah (dim) pasal 40 rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah (ruu pilkada).
"ini 'kan sebenarnya mengadopsi putusan mk yang mengakomodasi partai nonparlemen di daerah. jadi, sudah bisa juga mendaftarkan diri ke kpu, sebelumnya tak bisa," kata wakil ketua baleg dpr ri achmad baidowi atau awiek yang memimpin rapat di kompleks parlemen, senayan, jakarta, rabu.
partai yang memiliki kursi di dprd, kata dia, tetap mengikuti aturan lama, yakni minimal 20 persen perolehan kursi dprd atau 25 persen perolehan suara sah.
sementara soal batas usia minimum calon kepala daerah, baleg dpr ri menyepakati daftar inventarisasi masalah (dim) revisi undang-undang pemilihan kepala daerah (ruu pilkada) terkait batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada merujuk pada putusan mahkamah agung yang dihitung sejak pelantikan.
baca juga:pemerintah rencanakan kenaikan gaji pns pada 2025 : harus diimbangi peningkatan kinerja !
baca juga:prakiraan cuaca bmkg minggu 18 agustus 2024 : potensi hujan deras disertai petir dan angin kencang !
"setuju ya merujuk pada putusan mahkamah agung, ya? lanjut?" tanya awiek saat memimpin rapat panitia kerja (panja) ruu pilkada.
rumusan dim nomor 72 yang disetujui panja ruu pilkada itu berbunyi: "d. berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih".  (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 22 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan