MK Tegaskan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Harus Terpenuhi pada Saat Penetapan Pasangan Calon !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Maryati |

Selasa , 20 Aug 2024 - 12:52

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa (20/8/2024). -FOTO : ANTARA-

Menurut MK, penambahan frasa tersebut justru akan menimbulkan anomali dalam penerapan syarat calon kepala daerah yang diatur dalam UU Pilkada.

"Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, bak basuluh matohari (dalam bahasa Minangkabau), cheto welo-welo (dalam bahasa Jawa), sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon," tegas Saldi.

Selain menolak permohonan perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi juga menggunakan pertimbangan hukum yang sama untuk menolak lima perkara lainnya yang juga terkait syarat usia calon kepala daerah.

Perkara-perkara tersebut adalah Nomor 41/PUU-XXII/2024, 88/PUU-XXII/2024, 89/PUU-XXII/2024, 90/PUU-XXII/2024, dan 99/PUU-XXII/2024.

Dengan penolakan ini, MK menegaskan kembali pentingnya kejelasan dan konsistensi dalam penetapan syarat calon kepala daerah.

Mahkamah menegaskan bahwa norma yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada sudah sangat jelas dan tidak perlu diubah atau ditambahkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi landasan hukum yang penting dalam proses penetapan calon kepala daerah di Indonesia.

Penegasan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses Pilkada.

Selain itu, keputusan ini juga menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga keadilan dan konsistensi dalam proses pemilihan umum di Indonesia.

Dengan putusan ini, diharapkan tidak ada lagi perdebatan mengenai penetapan syarat usia calon kepala daerah, dan proses Pilkada dapat berjalan dengan lebih lancar dan adil.

mk tegaskan syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon !                            jakarta, koranpalpos.com – mahkamah konstitusi (mk) baru-baru ini menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon peserta pilkada oleh komisi pemilihan umum (kpu).
penegasan ini disampaikan dalam pertimbangan hukum putusan nomor 70/puu-xxii/2024, yang menguji konstitusionalitas pasal 7 ayat (2) huruf e undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota (uu pilkada).
wakil ketua mahkamah konstitusi, saldi isra, menyatakan dalam sidang di ruang sidang pleno mk, jakarta, bahwa penetapan batas usia minimum calon kepala daerah oleh kpu harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
baca juga:ketua mahkamah konstitusi tegaskan hakim mk tak boleh cawe cawe dalam sengketa pemilihan umum
baca juga:momentum kembalikan marwah mahkamah konstitusi !
"sebagai penyelenggara, kpu menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai dengan batas usia minimum yang diatur dalam undang-undang. berkenaan dengan ini, penting bagi mahkamah menegaskan, titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah," ujar saldi pada selasa (20/8/2024).
perkara ini diajukan oleh dua mahasiswa, a. fahrur rozi dan anthony lee, yang memohon agar mk menambahkan frasa terhitung sejak penetapan pasangan calon ke dalam pasal 7 ayat (2) huruf e uu pilkada.
pasal tersebut mengatur syarat usia minimum calon kepala daerah.
baca juga:pansus angket haji dpr sepakati nusron wahid jadi ketua
baca juga:kpu sebut batas usia yang digunakan masih mengacu tanggal penetapan
para pemohon berargumen bahwa penetapan usia calon kepala daerah seharusnya dihitung dari saat penetapan pasangan calon oleh kpu.
saldi menjelaskan bahwa meskipun norma pasal yang diuji tidak secara eksplisit mencantumkan frasa terhitung sejak penetapan pasangan calon, pendekatan sistematis terhadap undang-undang menunjukkan bahwa penetapan batas usia minimum selalu ditempatkan dalam bab yang mengatur mengenai persyaratan calon.
"pendekatan sistematis tersebut juga dapat dibaca dan dipahami dalam konteks tahapan pilkada. dalam hal ini, mk menyatakan bahwa tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, serta penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berada dalam satu kelindan," kata saldi.
baca juga:kpu hormati putusan ma soal batas usia cakada 
baca juga:bawaslu tunggu tindaklanjut kpu soal putusan batas usia pilkada 2024
mahkamah konstitusi menegaskan bahwa seluruh persyaratan calon kepala daerah, termasuk usia, harus dipenuhi sebelum penetapan pasangan calon oleh kpu.
menurut mk, hal ini penting untuk memastikan bahwa semua syarat calon kepala daerah telah terpenuhi sebelum melangkah ke tahapan berikutnya dalam proses pemilihan.
"dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam pasal 7 uu 10 tahun 2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara, in casu kpu, menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujar saldi. penegasan ini sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses penetapan calon kepala daerah.
baca juga:putusan batas usia tidak bisa diterapkan di pilkada 2024
baca juga:daftar lengkap 81 bakal calon kepala daerah yang diusung pkb untuk pilkada 2024 : cek daerahmu !
mahkamah konstitusi juga menyoroti praktik selama ini terkait penentuan usia calon kepala daerah.
sejak diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, penetapan keterpenuhan syarat usia calon kepala daerah selalu dilakukan pada saat penetapan pasangan calon.
"fakta empirik membuktikan penentuan keterpenuhan persyaratan calon kepala daerah selama ini dihitung atau ditentukan pada tahapan penetapan pasangan calon," ungkap saldi.
selain itu, mk menyatakan bahwa keterpenuhan syarat calon anggota legislatif, dpr, dpd, dprd, serta syarat calon presiden dan wakil presiden juga ditentukan pada tahapan penetapan pasangan calon.
dengan demikian, mk menegaskan bahwa segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon harus sudah tuntas pada saat penetapan pasangan calon, agar tidak ada keraguan atau perdebatan dalam tahapan berikutnya.
mahkamah konstitusi memberikan ultimatum kepada kpu agar dalam menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, mereka wajib mengikuti pertimbangan hukum yang telah ditegaskan oleh mk dalam putusan ini.
apabila kpu tidak mengikuti pertimbangan ini, maka calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat usia atau persyaratan lainnya berpotensi dinyatakan tidak sah oleh mahkamah.
"jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan mahkamah a quo, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh mahkamah," tegas saldi.
namun, karena norma pasal yang diuji telah secara jelas mengatur bahwa penetapan syarat usia minimum dilakukan pada penetapan pasangan calon, mk menolak permintaan pemohon untuk menambahkan frasa terhitung sejak penetapan pasangan calon.
menurut mk, penambahan frasa tersebut justru akan menimbulkan anomali dalam penerapan syarat calon kepala daerah yang diatur dalam uu pilkada.
"menimbang bahwa setelah mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan, pasal 7 ayat (2) huruf e uu 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, bak basuluh matohari (dalam bahasa minangkabau), cheto welo-welo (dalam bahasa jawa), sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon," tegas saldi.
selain menolak permohonan perkara nomor 70/puu-xxii/2024, mahkamah konstitusi juga menggunakan pertimbangan hukum yang sama untuk menolak lima perkara lainnya yang juga terkait syarat usia calon kepala daerah.
perkara-perkara tersebut adalah nomor 41/puu-xxii/2024, 88/puu-xxii/2024, 89/puu-xxii/2024, 90/puu-xxii/2024, dan 99/puu-xxii/2024.
dengan penolakan ini, mk menegaskan kembali pentingnya kejelasan dan konsistensi dalam penetapan syarat calon kepala daerah.
mahkamah menegaskan bahwa norma yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf e uu pilkada sudah sangat jelas dan tidak perlu diubah atau ditambahkan.
putusan mahkamah konstitusi ini menjadi landasan hukum yang penting dalam proses penetapan calon kepala daerah di indonesia.
penegasan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh kpu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pilkada.
selain itu, keputusan ini juga menunjukkan bahwa mahkamah konstitusi berperan penting dalam menjaga keadilan dan konsistensi dalam proses pemilihan umum di indonesia.
dengan putusan ini, diharapkan tidak ada lagi perdebatan mengenai penetapan syarat usia calon kepala daerah, dan proses pilkada dapat berjalan dengan lebih lancar dan adil.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 25 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan